Honorer

Meski belum ada surat resmi, setidaknya sudah ada tanda-tanda penghapusan tenaga honorer urung dilakukan tahun 2023 ini.

Problem pengajian guru honorer dan PPPK masih menjadi PR bagi Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin. Alhasil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), SKPD yang menangani pendidikan di Bumi Kayuh Baimbai ini dicecar oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Mathari, Jumat (17/3) siang.

Angin segar untuk pegawai honorer pemerintahan. Muncul wacana, mereka bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) bila sudah mengabdi selama 14 tahun lebih.

Rencana penghapusan honorer akan berlaku mulai September 2023. Ini ditanggapi serius Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya.

Sudah memasuki akhir Januari, namun gaji guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di bawah naungan Pemprov Kalsel belum juga dicairkan.

Andi sudah pasrah. Honorer Pemprov Kalsel itu belum tahu nasibnya ke depan setelah pemerintah resmi menghapus status tenaga honorer.

BANJARMASIN - Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru sudah dibuka. Banjarmasin, kebagian kuota sebanyak 422. Masih jomplang bila mengacu jumlah honorer yang ada.

BANJARMASIN - Pemko Banjarmasin masih menunggu seperti apa kebijakan pemerintah pusat terkait nasib tenaga honorer nantinya. Ada 5.600 honorer yang terancam periuk nasinya.

MARABAHAN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas berkunjung ke Kabupaten Barito Kuala kemarin (18/10). Anas datang untuk meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Setara di Marabahan.

BANJARMASIN - Peningkatan kesejahteraan guru honorer untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tampaknya masih menjadi kendala bagi Disdik Banjarmasin.