BANJARMASIN – Rencana pengadaan alat USG pohon oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin hingga kini masih sebatas wacana. Padahal alat tersebut dinilai sangat penting untuk membantu petugas mengetahui kondisi batang pohon secara lebih akurat.
Namun hingga kini belum juga terealisasi karena terkendala anggaran.
Kepala Bidang (Kabid) Pertamanan dan Sarana DLH Banjarmasin Fauzi Noor mengatakan, usulan pengadaan alat tersebut sebenarnya sudah disampaikan sejak beberapa tahun lalu. Namun sampai sekarang belum bisa direalisasikan.
“Beberapa tahun terakhir memang sudah kita usulkan. Karena banyak pohon di kota yang usianya sudah tua,” ujarnya.
Menurut Fauzi, selama ini petugas di lapangan hanya bisa melakukan pengecekan secara manual. Padahal kondisi luar pohon sering kali terlihat baik, sementara bagian dalamnya belum tentu masih kuat.
“Secara kasat mata mungkin kelihatan bagus. Tapi kita tidak tahu di dalam batangnya apakah masih kuat atau sudah lapuk,” jelasnya.
Kebutuhan alat ini penting untuk mendukung operasional di lapangan. Dengan alat tersebut petugas kondisi dapat mengetahui lebih valid. Hasil pemeriksaan itu nantinya menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan langkah penanganan, mana pohon yang masih layak dipertahankan, perlu dipangkas, diremajakan atau harus ditebang.
Lalu berapa harga alat tersebut? Ia mengatakan harganya tergantung merk. Informasi sementara sekitar setengah miliar. "Harga alat USG pohon tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp500 juta," ujarnya.
Sementara ini, DLH Banjarmasin masih mengandalkan pengecekan manual di lapangan. Petugas rutin melakukan survei terhadap pohon yang dinilai berpotensi membahayakan. Jika ditemukan pohon dengan kondisi terlalu rimbun, petugas akan melakukan pemangkasan dahan menggunakan tim pemangkas pohon maupun skylift. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko pohon tumbang saat diterpa angin kencang.
Peran masyarakat dinilai cukup aktif melaporkan kondisi pohon yang dianggap berpotensi membahayakan.
“Kalau ada pohon yang rimbun atau terlihat membahayakan biasanya masyarakat langsung melapor ke DLH atau BPBD. Setelah itu kita turun ke lapangan untuk mengecek apakah perlu dipangkas atau ditebang,” tutup Fauzi.
Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin Muhammad Ridho Akbar menyayangkan rencana pengadaan alat tersebut yang hingga kini belum juga terealisasi, meskipun sudah cukup lama dibahas bersama DLH.
“Kami di Komisi III tentu menyayangkan keterlambatan ini. Rencana ini sebenarnya sudah lama didiskusikan bersama DLH,” ujarnya.
Meski demikian, politisi muda Golkar ini mengaku memahami dinamika anggaran daerah yang seringkali memaksa pemerintah menentukan skala prioritas. Namun disisi lain, persoalan pohon tumbang juga merupakan ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat sehingga tidak boleh dianggap sepele.
Ia menilai teknologi USG pohon atau Sonic Tomograph sangat penting karena mampu mendeteksi kondisi batang pohon secara lebih akurat tanpa harus menebangnya terlebih dahulu.
“Selama ini pemeriksaan hanya dilakukan secara visual. Padahal banyak pohon terlihat sehat di luar, tetapi bagian dalamnya sudah keropos. Dengan alat itu kita bisa mengetahui kondisi internal pohon secara ilmiah,” jelasnya.
Ia menambahkan, Komisi III akan mendorong agar pengadaan alat tersebut kembali dimasukkan dalam prioritas anggaran pemerintah kota ke depan.
“Kami akan memanggil DLH dalam rapat dengar pendapat untuk memastikan kebutuhan ini masuk dalam rencana kerja anggaran mereka. Keselamatan warga tidak boleh terus-menerus kalah oleh refocusing anggaran,” tegasnya.
Selain pengadaan alat, DPRD juga mendorong pemerintah kota melakukan langkah-langkah mitigasi lain seperti pendataan ulang pohon pelindung, pemangkasan rutin dahan yang terlalu rimbun, serta evaluasi jenis tanaman yang dinilai rawan tumbang.
Menurut Ridho, langkah-langkah tersebut penting agar pengelolaan pohon kota tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadi pohon tumbang, tetapi juga lebih preventif.
“Apalagi Banjarmasin cukup sering mengalami hujan lebat dan angin kencang. Kita tidak ingin menunggu sampai ada korban jiwa baru langkah pencegahan dilakukan,” pungkasnya.
Editor : Arif Subekti