KOTABARU-Pengawalan terhadap rencana pembangunan daerah dilakukan kencang oleh DPRD Kotabaru.
Dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 yang digelar di Aula Zona Partisipasi Kantor Bapperida Sebelimbingan, Senin (24/2), Ketua DPRD Kotabaru, Suwanti, tampil memberikan catatan kritis.
Kepada Radar Banjarmasin, Rabu (25/2) siang Ia menegaskan bahwa dokumen perencanaan bukan sekadar tumpukan kertas formalitas, melainkan harus menjadi jawaban konkret atas jeritan hati masyarakat di akar rumput.
Suwanti mengingatkan bahwa DPRD memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan hasil reses dan aspirasi masyarakat yang telah diparipurnakan tidak menguap begitu saja.
"Penyampaian pokok-pokok pikiran ini adalah untuk memastikan pembangunan lebih tepat sasaran. Kami ingin aspirasi yang diserap melalui reses terintegrasi penuh dalam dokumen perencanaan," tegasnya.
Sorotan tajam pertama diarahkan pada sektor infrastruktur. Suwanti menekankan pentingnya pemerataan pembangunan yang selama ini dinilai masih timpang.
Ia mendesak pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada pusat kota, tetapi juga memprioritaskan akses desa terpencil dan konektivitas antar-pulau.
"Kami merekomendasikan percepatan pembangunan jembatan dan dermaga rakyat, salah satunya Jembatan Empat Serangkai," ungkap Suwanti.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung persoalan klasik perkotaan seperti drainase, pengendalian banjir, hingga kebutuhan dasar akan air bersih yang belum sepenuhnya tuntas.
Di sektor Sumber Daya Manusia (SDM), Suwanti mendorong adanya terobosan anggaran. DPRD mengusulkan penambahan alokasi beasiswa khusus untuk tenaga medis dan pendidik guna mendongkrak kualitas ASN di Kotabaru.
Sementara di sektor ekonomi, ia meminta pemerintah lebih berkeringat dalam memberdayakan nelayan dan petani.
Revitalisasi pasar tradisional serta pemberian hibah sarana prasarana UMKM dianggap harga mati untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
"Penguatan UMKM melalui pelatihan dan akses permodalan harus nyata, bukan sekadar seremonial," tambahnya.
Menutup rekomendasinya, Suwanti memberikan sentilan terkait tata kelola pemerintahan. Ia menuntut adanya transparansi data secara elektronik dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
Menurutnya, setiap rupiah belanja daerah harus memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, bukan habis untuk urusan birokrasi semata.
"RKPD 2027 harus benar-benar responsif terhadap aspirasi masyarakat. Sinergi eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar perencanaan ini tepat dalam pelaksanaannya," tutupnya.
Editor : Arif Subekti