MARTAPURA - Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan penanganan banjir yang meluas tidak dapat ditangani oleh pemerintah daerah semata.
Seiring perpanjangan status tanggap darurat banjir, Pemkab Banjar menerbitkan surat edaran yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif membantu warga terdampak.
Surat edaran tersebut berisi ajakan untuk partai politik (Parpol), organisasi kemasyarakatan (Ormas), dunia usaha, perusahaan, hingga program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk berpartisipasi dalam penanganan banjir di Kabupaten Banjar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudhi Andrea, mengakui bahwa surat yang diterbitkan pada Sabtu (3/1/2026) kemarin itu, merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/533/KUM/2025 tentang peningkatan status bencana dari siaga darurat menjadi tanggap darurat banjir.
“Dan kita ketahui bersama saat ini wilayah terdampak di sejumlah kecamatan semakin meluas,” ujarnyabsaat ditemui di sela mendampingi kunjungan Kementerian Sosial di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Minggu (4/1/2026) sore.
Melalui kebijakan tersebut, pihaknya membuka ruang seluas-luasnya bagi Parpol, Ormas, dan pihak swasta untuk terlibat sesuai kemampuan masing-masing.
“Baik melalui penyaluran bantuan logistik, perlengkapan pendukung, maupun pengiriman relawan ke lokasi terdampak,” imbuhnya.
Yudhi menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar penanganan bencana berjalan efektif dan merata.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri menghadapi banjir yang meluas. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak agar masyarakat terdampak benar-benar merasakan kehadiran negara,” ujarnya.
Yudhi mengapresiasi sejumlah Parpol dan organisasi yang telah lebih dulu menyalurkan bantuan ke lapangan.
Namun, ia menilai keterlibatan tersebut masih perlu diperluas agar seluruh wilayah terdampak dapat terlayani secara merata.
“Kita ingin menggerakkan semua pihak untuk bersama-sama hadir membantu masyarakat. Sudah ada Parpol dan organisasi yang turun, dan ini perlu terus ditingkatkan,” katanya.
Terkait distribusi bantuan, Pemkab Banjar mengakui masih terdapat beberapa titik yang belum sepenuhnya terjangkau.
Hal itu disebabkan luasnya wilayah terdampak banjir serta banyaknya desa yang masih tergenang.
“Kami menyalurkan bantuan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah yang terdampak paling parah,” jelas Yudhi.
Selain bantuan logistik, pemerintah daerah juga mengerahkan tim kesehatan yang bertugas setiap hari untuk memberikan pelayanan kesehatan dan membagikan obat-obatan kepada warga terdampak.
Data lokasi pengungsian dan kontak petugas lapangan disiapkan untuk mempermudah koordinasi lintas pihak.
Untuk kebutuhan pengungsian, Pemkab Banjar telah menyiapkan sejumlah lokasi, di antaranya Aula Dinas Pendidikan yang saat ini telah digunakan.
Opsi lokasi tambahan seperti Aula BKD dan Guest House juga disiapkan apabila jumlah pengungsi terus bertambah.
Pemerintah daerah juga memberi fleksibilitas bagi warga yang memilih mengungsi ke rumah keluarga atau kerabat. Meski tidak berada di pos pengungsian, kebutuhan logistik mereka tetap akan dipenuhi.
“Dengan kolaborasi seluruh pihak, kami berharap penanganan bencana banjir dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi secara adil dan merata,” ucap Yudhi Andrea.
Editor: Arif Subekti
Editor : Arief