Advertorial Banua BanuaPedia Basket Beauty Bisnis Bola Ekspedisi Ramadan Event Feature Female Gadget Hukum & Peristiwa Kesehatan Nasional Olahraga Opini Otomotif Pendidikan Politik Radar Kota Ragam Info Religi Sastra Tahulah Pian

Perang, Imperialisme, dan Kapitalisme Global

admin • Minggu, 15 Maret 2026 | 05:17 WIB

Bagong Suyanto
Bagong Suyanto

           Oleh: Bagong Suyanto
           Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga

Perang yang pecah di Timur Tengah bukan sekadar konflik yang dipicu perbedaan agama atau persoalan persenjataan nuklir. Perang yang sekarang terjadi antara Iran versus Israel-Amerika Serikat, sesungguhnya adalah wujud nyata dari pertarungan kepentingan imperialis Barat dan kapitalisme global yang memperebutkan sumber daya alam, minyak dan gas, serta lithium. Perang ini bukan sekadar ledakan bom dan rudal hasil serangan Israel dan Amerika Serikat di kawasan Teheran dan ledakan rudal balasan Iran di sejumlah negara Timur Tengah yang menjadi kaki tangan Amerika Serikat, melainkan sebuah konflik yang telah berlangsung lama dalam sejarah peradaban manusia.

Dalam sejarah peradaban umat manusia, kita tentu sepakat tidak ada kekuatan yang lebih destruktif sekaligus produktif secara anarkis selain kapitalisme. Kapitalisme per definisi adalah sistem kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi yang didorong oleh kebutuhan tak kenal lelah untuk mengakumulasi modal—mengejar keuntungan maksimal. Kapitalisme tidak mungkin bertahan jika hanya mengandalkan pada pasar domestiknya sendiri. Di berbagai negara, ketika pasar nasional jenuh, maka konsekuensinya mereka harus ekspansif keluar dari batas-batas wilayah administratifnya.

Ekspansi

Logika kapitalisme sebetulnya sangat sederhana, yakni bagaimana pemilik modal menginvestasikan kekayaan yang dimiliki, terus berusaha mengembangkan diri sebesar mungkin, dengan tujuan untuk mendapatkan kembali modal yang lebih besar yang siap untuk diinvestasikan ke usaha-usaha baru yang menguntungkan.

Para pemilik modal besar  --yang lahir dari proses globalisasi--, mereka akan mengubah seluruh dunia menjadi komoditas. Bahan mentah harus diperoleh dengan harga semurah mungkin, dan tenaga kerja harus dibayar dengan upah seminimal mungkin untuk memastikan "nilai lebih" (surplus value) yang tinggi bagi pemilik modal. Pada titik ini, kapitalisme global niscaya akan merangsek ke berbagai negara, melintasi batas-batas benua untuk mencari tempat yang menguntungkan bagi usaha yang mereka kembangkan. Cara-cara yang licik, melanggar kepatutan, apalagi etika tidak lagi diperhatikan karena bagi mereka yang penting dapat berekspansi.

Berbeda dengan imperialisme abad ke-19 yang menggunakan pendudukan militer langsung secara fisik, imperialisme modern atau neokolonialisme bekerja melalui mekanisme yang lebih soft, namun lebih mematikan, yakni jerat utang, perjanjian dagang yang tidak setara, dan dominasi keuangan. Apa yang dilakukan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat adalah bentuk kasar mata bagaimana sebuah negara super power melakukan ekspansi, mengambil apa pun yang mereka inginkan –tanpa peduli apakah hal itu menciderai hukum internasional apalagi hati rakyat di negara yang mereka serang.

Saat ini, ekspansi kekauatan modal raksasa atau kapitalisme global tidak lagi cukup hanya dengan menjadikan berbagai lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO bertindak sebagai pelaksana kebijakan imperialis. Tetapi, kini mereka juga memaksa negara berkembang untuk melakukan deregulasi, privatisasi BUMN, dan membuka pasar seluas-luasnya bagi perusahaan multinasional (MNC), dan bahkan jika perlu melalui jalan perang. Tanpa peduli hak dan kedaulutan negara lain, Amerika Serikat dengan arogan bisa menculik presiden sebuah negara dan kemudian membawa ke negaranya untuk diadili. Trump juga dengan seenaknya sendiri menentukan besaran tarif bea masuk yang timpang untuk memaksa negara lain tunduk karena ketergantungan ekonomi.

Dari kacamata pemikiran ilmu sosial, apa yang dilakukan kapitalisme global sesungguhnya adalah bentuk penghisapan yang terstruktur. Pada satu periode, ketika perusahaan multinasional beroperasi di negara berkembang, mereka membawa teknologi, tetapi membawa pulang keuntungan yang jauh lebih besar. Ini menciptakan "pembagian kerja internasional" yang timpang: negara maju sebagai pusat industri teknologi dan keuangan, sementara negara berkembang dipaksa menjadi penyedia bahan mentah dan buruh murah. Pada periode terkini, serangan militer juga tak tabu dilakukan untuk melakukan aksi penundukkan. Klaim bahwa serangan itu untuk mencegah perkembangan persenjataan nuklir adalah dalih klasik yang terus diunggah Amerika Serikat, padahal semua tahu tujuan aslinya adalah untuk mencegah Iran mampu mengembangkan kekuatan ekonomi karena kekuatan dan kekayaan sumber daya alamnya.

Rantai Pasok

Sebagai negara yang terintegrasi dalam jaringan kapitalisme global, Indonesia niscaya menjadi salah satu negara yang ikut terpengaruh oleh guncangan dan konflik di Timur Tengah. Ketika para kapitalis global terus berekspansi memperlebar jejaring dan cengkeraman bisnisnya, maka jangan kaget jika masyarakat di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, ikut merasakan dampaknya. Mereka adalah pihak yang paling dirugikan dan terpaksa harus menanggung penderitaan ketika kapitalisme menjalankan misi imperialisme di era global seperti sekarang.

Pertama, dampak paling langsung dan krusial dari meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah adalah terganggunya rantai pasok energi global. Timur Tengah adalah penghasil utama minyak bumi dunia. Ketika jalur distribusi, terutama di Selat Hormuz atau Laut Merah, terganggu, maka bisa dipastikan harga minyak mentah internasional akan melonjak naik. Bagi Indonesia sendiri, kenaikan harga minyak global adalah ancaman serius. Kebijakan pemerintah yang masih bergantung pada impor energi membuat Indonesia rentan. Kenaikan harga minyak internasional memaksa pemerintah dihadapkan pada dua pilihan sulit: meningkatkan beban APBN untuk subsidi energi atau menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) domestik.

Kedua, konflik yang pecah Timur Tengah bisa dipastikan akan mempengaruhi harga komoditas global. Gangguan logistik karna Selat Hormuz ditutup, tentu akan meningkatkan biaya pengiriman (freight cost) yang berujung pada kenaikan harga bahan makanan pokok seperti gandum, kedelai, dan pupuk. Masyarakat Indonesia, yang secara sosial-ekonomi masih rapuh, mereka cepat atau lambat harus membayar lebih mahal untuk makanan pokok kebutuhan hidup sehari-hari. Pada titik ini, inflasi komoditas pangan niscaya akan menambah jumlah keluarga yang jatuh ke bawah garis kemiskinan. Di masyarakat dalam tempo cepat akan muncul atau lahir orang-orang miskin baru karena ketidakmampuan mereka menghadapi imbas perang di tingkat global.

Jalan Keluar

Perang yang kini terjadi di Timur Tengah sesungguhnya adalah konsekuensi dari ekspnasi kapitalisme global yang dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat di berbagai negara –tak terkecuali Indonesia. Imbas paling nyata dari terjadinya perang adalah  terjadinya kenaikan harga BBM, pangan, dan bahan pokok.

Pelajaran berharga dari perang yang terjadi di Timur Tengah adalah bagaimana kita diperlihatkan betapa rapuhnya Indonesia jika hanya menjadi negara konsumer dan bergantung pada pasar global. Dampak ini menegaskan pentingnya arah kebijakan ekonomi yang lebih mandiri –yang tidak hanya menggantungkan pada pasar Amerika Serikat atau negara lain saja. Pemerintah harus serius bertransisi ke energi terbarukan yang dikelola oleh negara untuk rakyat, bukan untuk korporasi. Ini mengurangi ketergantungan pada minyak yang selama ini harganya senantiasa tergantung pada pasar global.

Hanya dengan tekad untuk bangkit mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan kapitalisme global,  maka Indonesia baru akan dapat bertahan dan keluar dari cengkeraman krisis yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Hanya dengan melepaskan diri dari rantai kapitalisme global dan imperialisme, negara-negara berkembang seperti Indonesia dapat mencapai kedaulatan yang sesungguhnya.

 

Editor : Arief
#Opini #konflik timur tengah