Oleh: Ramli Arisno
Pemimpin Redaksi Radar Banjarmasin
TRAGEDI di Ngada bukan sekadar kisah kemiskinan ekstrem. Ia adalah momen ketika sistem pendidikan kehilangan legitimasi moralnya. Negara mengklaim pendidikan sebagai prioritas nasional, tetapi seorang anak memilih mati karena alat tulis di bawah Rp10.000 tak terjangkau.
Artinya, problemnya bukan pada angka kemiskinan semata, melainkan pada putusnya rantai proteksi sosial. Pendidikan yang seharusnya menjadi tangga mobilitas sosial justru berubah menjadi sumber tekanan psikologis bagi yang paling lemah.
Kita selama ini berasumsi bahwa akses pendidikan cukup dijamin dengan kebijakan “gratis”. Padahal gratis administrasi tidak identik dengan bebas beban. Seragam, buku, transportasi, iuran informal, hingga rasa malu karena tak mampu membeli perlengkapan sederhana, semua itu adalah biaya sosial yang tak tercatat dalam APBN.
Program seperti PIP diasumsikan bekerja otomatis begitu anggaran dialokasikan. Padahal sistem data yang buruk membuat hak sosial bergantung pada keberuntungan administratif.
Logikanya sederhana, jika negara sudah menganggarkan bantuan, mengapa anak tetap terlewat? Jika sekolah disebut inklusif, mengapa tekanan mental tak terdeteksi? Jika pemerintah daerah memiliki data kemiskinan, mengapa ada keluarga bisa 11 tahun tak tersentuh bansos? Kontradiksi ini menunjukkan bahwa problem utama bukan pada kekurangan dana, melainkan pada disfungsi koordinasi dan absennya tanggung jawab struktural. Sistem berjalan, tetapi tidak bekerja.
Namun perlu diakui, tragedi tidak selalu lahir dari niat jahat negara. Ia sering muncul dari kompleksitas birokrasi, keterbatasan sumber daya, dan kultur sosial yang menormalisasi ketimpangan. Program Rp500 juta per daerah di Kalimantan Selatan dapat menjadi solusi magis.
Namun jika hanya dibelanjakan untuk administrasi Paket A/B/C tanpa integrasi data, pendampingan psikologis, dan pengawasan publik, ia hanya memperluas ilusi kebijakan. Bantuan tanpa presisi bisa menjadi kosmetik anggaran.
Pendidikan bukan proyek infrastruktur sosial; ia adalah sistem proteksi masa depan karena melalui sekolah negara memutus rantai kemiskinan, membangun kapasitas kerja, dan menjaga stabilitas sosial.
Ketika satu anak gagal dijaga akibat cacat sistemik, legitimasi moral kebijakan ikut terkikis. Kebijakan pendidikan harus dipahami sebagai desain keamanan sosial, preventif dan protektif, bukan sekadar target statistik.
Kalimantan Selatan memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa anggaran bisa menjadi instrumen pencegahan, bukan sekadar laporan realisasi.
Jika Rp500 juta itu dipakai untuk memastikan tak ada lagi anak malu karena tak punya buku dan alat tulis, memperbaiki data agar tak ada keluarga yang “hilang” dari sistem, dan melatih guru membaca tanda-tanda keputusasaan, maka ia menjadi benteng. Jika tidak, ia hanya angka. Tragedi Ngada mengajarkan satu hal, bahwa kemiskinan memang memiskinkan, tetapi kelalaian sistemlah yang membunuh harapan. (*)
Editor : Arief