Oleh: Ahmad Syawqi
Pustakawan UIN Antasari Banjarmasin
Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati 9 Februari 2026 mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”. Tema ini bukan sekadar slogan seremonial, melainkan cermin tantangan nyata yang dihadapi bangsa di era digital. Di tengah banjir informasi dan dominasi data, pertanyaan mendasarnya adalah: bagaimana pers dapat tetap sehat, ekonomi tetap berdaulat, dan bangsa benar-benar menjadi kuat? Jawabannya bermuara pada satu kata kunci: kualitas informasi.
Di abad ke-21, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam atau pertumbuhan ekonomi, tetapi oleh bagaimana informasi dan data dikelola, dimaknai, dan digunakan. Pers berada di simpul strategis antara data, kekuasaan, pasar, dan publik. Ketika pers menjalankan perannya dengan sehat—berbasis etika, fakta, dan data—ia menjadi fondasi bagi kedaulatan ekonomi dan kekuatan bangsa. Sebaliknya, ketika pers terjebak dalam logika sensasi dan viralitas, yang melemah bukan hanya kualitas informasi, tetapi juga daya tahan bangsa.
Pers yang sehat pada dasarnya adalah pers yang bekerja dengan standar kebenaran. Dalam lanskap digital yang serba cepat, tantangan utama pers adalah menjaga akurasi di tengah tekanan kecepatan. Media sosial dan platform digital membuat informasi menyebar dalam hitungan detik, sementara algoritma mendorong konten yang memicu emosi, bukan refleksi. Dalam kondisi ini, pers tidak boleh sekadar cepat, tetapi harus tepat. Di sinilah data memainkan peran krusial.
Data memberikan fondasi objektif bagi kerja jurnalistik. Melalui jurnalisme berbasis data, pers mampu memverifikasi klaim, mengungkap pola tersembunyi, dan menghadirkan realitas secara lebih utuh. Data memungkinkan pers tidak hanya mengutip pernyataan, tetapi menguji kebenarannya. Dalam konteks ekonomi, misalnya, data inflasi, pertumbuhan, atau kemiskinan menjadi alat penting untuk menguji narasi keberhasilan maupun kegagalan kebijakan. Pers yang sehat menggunakan data untuk menerangi, bukan untuk memanipulasi.
Namun, data bukan tanpa risiko. Angka dapat disajikan secara selektif, dipotong konteksnya, atau ditampilkan sedemikian rupa untuk membangun kesan tertentu. Disinformasi hari ini tidak selalu berbentuk berita palsu, tetapi sering hadir dalam wujud statistik dan grafik yang tampak sahih. Karena itu, pers tidak cukup hanya mengutip data, melainkan harus menafsirkan dan menjelaskannya secara bertanggung jawab. Di sinilah integritas jurnalistik diuji.
Tema HPN 2026 menegaskan keterkaitan antara pers sehat dan ekonomi berdaulat. Kedaulatan ekonomi tidak mungkin terwujud tanpa informasi ekonomi yang akurat dan dapat dipercaya. Keputusan publik—baik oleh konsumen, pelaku usaha, maupun pemerintah—sangat bergantung pada informasi. Ketika informasi ekonomi dipenuhi distorsi, spekulasi, atau kepentingan sempit, yang terjadi adalah ketidakpastian dan ketimpangan. Pers yang sehat berperan menjaga agar informasi ekonomi tetap jernih, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik.
Di sisi lain, tekanan ekonomi media justru menjadi tantangan besar bagi kesehatan pers. Model bisnis berbasis klik dan iklan mendorong sebagian media mengejar trafik dengan mengorbankan kedalaman. Judul sensasional dan potongan data tanpa analisis sering lebih “menguntungkan” dibandingkan laporan mendalam. Jika logika ini dibiarkan, pers kehilangan fungsinya sebagai pilar demokrasi dan berubah menjadi sekadar industri perhatian. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru melemahkan ekonomi informasi itu sendiri.
Bangsa yang kuat membutuhkan warga negara yang mampu berpikir kritis. Kemampuan ini hanya tumbuh dalam ekosistem informasi yang sehat. Ketika ruang publik dipenuhi data yang tidak diverifikasi dan narasi manipulatif, masyarakat mudah terpolarisasi. Kepercayaan publik menurun, dialog rasional menyempit, dan kohesi sosial melemah. Inilah sebabnya mengapa tema “bangsa kuat” dalam HPN 2026 tidak bisa dilepaskan dari kesehatan pers dan kualitas data.
Namun, tanggung jawab menjaga kesehatan informasi tidak hanya berada di pundak pers. Literasi data dan literasi media menjadi prasyarat penting. Masyarakat perlu dibekali kemampuan memahami angka, membaca konteks, dan mengenali bias informasi. Tanpa literasi, publik mudah terjebak pada narasi yang dibungkus data. Di sinilah peran perpustakaan, pustakawan, dan lembaga pendidikan menjadi mitra strategis pers dalam membangun kesadaran kritis.
Kolaborasi antara pers, pengelola data, dan institusi literasi merupakan kunci menghadapi tantangan era kecerdasan buatan, deepfake, dan informasi sintetis. Pers yang sehat membutuhkan data yang transparan dan publik yang cerdas. Sebaliknya, data yang terbuka dan literasi yang kuat membutuhkan pers yang mampu menjembatani kompleksitas informasi ke dalam bahasa publik.
HPN 2026 seharusnya menjadi momentum refleksi bersama. Apakah pers kita sudah cukup sehat untuk menopang kedaulatan ekonomi? Apakah data dikelola dan disajikan demi kepentingan publik, bukan semata kepentingan pasar atau kekuasaan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab secara jujur.
Pada akhirnya, pers, data, dan masa depan bangsa adalah satu kesatuan. Pers yang sehat, data yang bertanggung jawab, dan masyarakat yang literat akan melahirkan ekonomi yang berdaulat dan bangsa yang kuat. Di tengah hiruk-pikuk era digital, menjaga kesehatan informasi bukan sekadar tugas profesi pers, melainkan tanggung jawab kebangsaan. (*)
Editor : Arief