BANJARMASIN – Ketua DPD Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Kalimantan Selatan, Taufik Arbain, menegaskan bahwa Kurikulum Ilmu Administrasi Publik perlu terus beradaptasi dengan dinamika zaman, terutama dalam merespons perubahan tata kelola pemerintahan, transformasi digital, serta tuntutan dunia kerja sektor publik dan privat.
Hal tersebut disampaikan Taufik Arbain yang juga Koordinator Program Studi S2 Magister Administrasi Publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dalam forum akademik dan diskusi pengembangan kurikulum Administrasi Publik di Kampus STIA Amuntai Hulu Sungai Utara, Kamis 22 Januari 2025.
Menurutnya, secara paradigmatik Ilmu Administrasi Publik telah mengalami pergeseran signifikan, dari Old Public Administration, menuju New Public Management (NPM), kemudian New Public Service, hingga saat ini berada pada fase Public Governance.
Dalam konteks ini, pemerintah tidak lagi dipahami sebagai aktor tunggal, melainkan bagian dari jejaring kolaboratif berbagai aktor.
“Pemerintahan hari ini bekerja dalam skema network governance. Karena itu, kurikulum tidak cukup hanya menyiapkan lulusan menjadi aparatur negara, tetapi juga sebagai policy broker, governance analyst, dan fasilitator kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Ia menekankan, kurikulum Administrasi Publik ke depan harus memberi penekanan pada collaborative governance, network management, public value creation, dan co-production of public services.
Hal ini menjadi semakin relevan bagi Kalimantan Selatan dan Hulu Sungai Utara khususnya yang memiliki kedekatan strategis dengan IKN, kawasan industri ekstraktif pertambangan, serta sektor pertanian dan perkebunan.
Tantangan Digital Government dan Transformasi Teknologi
Taufik juga menyoroti isu krusial terkait ketertinggalan kurikulum dari realitas digitalisasi birokrasi.
Transformasi dari e-government menuju digital government dan smart governance menuntut penguasaan teknologi seperti big data, artificial intelligence, sistem informasi kebijakan, dan open government data.
“Bahkan mata kuliah etika Administrasi Publik pun harus berkembang, misalnya dengan memasukkan isu etika AI dalam administrasi dan kebijakan publik sehingga ini menjadi dasar lulusan saat memasuki dunia kerja baik sektor publik maupun sektor privat,” jelasnya dosen FISIP ULM ini.
Di tengah krisis global, perubahan iklim, bencana ekologis, krisis pangan dan energi, pemangkasan anggaran belanja daerah hingga ketidakpastian kebijakan akibat dinamika kepemimpinan nasional dan daerah, Taufik menilai pentingnya penguatan materi crisis management dan policy resilience dalam kurikulum.
Kurikulum harus mampu menghadirkan jawaban ke depan saat ada krisis di daerah.
“Pertanyaannya sederhana tapi mendasar: apakah kurikulum kita sudah cukup adaptif menghadapi krisis dan ketidakpastian?” pungkasnya.
Lebih lanjut, Taufik menegaskan bahwa kaitan Ilmu Administrasi Publik dan penerapan Outcome-Based Education (OBE) bukan sekadar pemenuhan tuntutan akreditasi, melainkan strategi transformasi kurikulum agar Ilmu Administrasi Publik tetap relevan dengan tantangan kontemporer.
“OBE menjawab kritik klasik bahwa kurikulum Administrasi Publik terlalu teoritik, kurang link and match, dan kompetensi lulusan seringkali tidak terbaca oleh dunia kerja,” katanya.
Melalui OBE, capaian pembelajaran lulusan (CPL) harus berbasis pada apa yang mampu dilakukan lulusan, bukan semata apa yang mereka ketahui.
Hal ini juga berkaitan erat dengan hasil tracer study dan kebutuhan nyata pengguna lulusan.
Ketua STIA Amuntai Dr Reno Affrian S.Sos, M.Si mengatakan melalui kegiatan peninjauan kurikulum ini, kita berharap dapat melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap struktur kurikulum, capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, serta keterkaitannya dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil.
“Masukan dari para pakar, praktisi, alumni, dan pengguna lulusan menjadi bagian yang sangat penting dalam memastikan kurikulum yang kita susun benar-benar relevan, aplikatif, dan berdaya saing," ungkapnya.
Acara Seminar Peninjauan Kurikulum ini juga menghadirkan pembicara dari DPP IAPA Pusat Dr Rd Ahmad Buchori, S,IP, M,Si Bidang Konferensi, Workshop dan Seminar.
Editor : Arif Subekti