alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Saturday, 8 October 2022

Mobil Listrik

DIREKTUR Jenderal Kekayaan Negara menyebutkan, ada 189.803 kendaraan dinas yang akan diganti secara bertahap ke mobil listrik. Saat ini sedang didata. Berapa kendaraan dinas tua yang layak didahulukan untuk diganti. Menteri, pejabat TNI dan Polri, gubernur, wali kota serta bupati, semua bakal kebagian.

Tentu pembeliannya ditanggung APBN dan APBD. Dari pajak yang selama ini Anda bayarkan. Ini demi mensukseskan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022. Tak perlu disangsikan, niatnya baik sekali. Menekan emisi karbon. Karena ancaman perubahan iklim itu nyata.

Buktinya adalah hujan ekstrem, angin puting beliung, dan gelombang panas yang kian sering. Mobil listrik juga bisa mengurangi ketergantungan konsumsi BBM. Kekurangannya, harganya mahal kebangetan.

Analis Kementerian Keuangan membeberkan, 95 persen orang Indonesia belum sanggup membeli kendaraan listrik. Sebuah unit mobil listrik dibanderol di atas Rp500 juta. Bahkan ada yang sampai Rp2 miliar.

Baca Juga :  Anggaran Mobil Listrik Mahal, Warga: Mending Buat Perbaikan Jalan
Dori-Tortadas-Fave-Hotel-Radar-Banjarmasin

Maka Inpres Nomor 7 itu bagus. Kalau masyarakat belum mampu, minimal diwakili oleh pejabatnya dulu. Saya pun tergelitik saat membaca tweet Farid Gaban. Dia wartawan senior yang sedang menempuh Ekspedisi Indonesia Baru.

Gaban tidak menentangkan antara mobil BBM atau mobil listrik. Gaban justru penasaran mengapa pejabat mesti naik mobil dinas. Dia bertanya, mengapa tidak diganti dengan sepeda motor atau naik angkutan umum saja sekalian?

Usulan yang menarik. Umpamanya naik motor, kepekaan pejabat bisa lebih terasah. Lantaran harus menghadapi lubang jalan, aspal bergelombang, jembatan rusak, kemacetan, lampu penerangan yang padam, hingga parkir liar yang bikin sempit jalan. Misalkan naik bus, gubernur atau wali kota bisa berdialog dengan warganya. Menyerap aspirasi secara langsung.

Baca Juga :  Ulil Albab

Sebab kalau sudah naik mobil dinas, bersama sopir dan dikawal voorijder, dunia terasa lempang. Mata kadang mengantuk. Seakan hidup tak punya masalah.

Tapi, masa iya badan pejabat bau knalpot dan mukanya keruh karena berdebu? Kalau mereka meriang karena masuk angin, lantas siapa yang mengurusi republik ini? Jadi setelah dipikir-pikir, usulan Gaban memang nggak realistis.

Jangan risau. Kebijakan ini tidak buruk-buruk amat. Pemerintah toh masih sempat memikirkan warganya. Meski bukan kendaraan listrik, setidaknya masih kebagian kompor listrik. (gr/fud)

DIREKTUR Jenderal Kekayaan Negara menyebutkan, ada 189.803 kendaraan dinas yang akan diganti secara bertahap ke mobil listrik. Saat ini sedang didata. Berapa kendaraan dinas tua yang layak didahulukan untuk diganti. Menteri, pejabat TNI dan Polri, gubernur, wali kota serta bupati, semua bakal kebagian.

Tentu pembeliannya ditanggung APBN dan APBD. Dari pajak yang selama ini Anda bayarkan. Ini demi mensukseskan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022. Tak perlu disangsikan, niatnya baik sekali. Menekan emisi karbon. Karena ancaman perubahan iklim itu nyata.

Buktinya adalah hujan ekstrem, angin puting beliung, dan gelombang panas yang kian sering. Mobil listrik juga bisa mengurangi ketergantungan konsumsi BBM. Kekurangannya, harganya mahal kebangetan.

Analis Kementerian Keuangan membeberkan, 95 persen orang Indonesia belum sanggup membeli kendaraan listrik. Sebuah unit mobil listrik dibanderol di atas Rp500 juta. Bahkan ada yang sampai Rp2 miliar.

Baca Juga :  Ulil Albab
Dori-Tortadas-Fave-Hotel-Radar-Banjarmasin

Maka Inpres Nomor 7 itu bagus. Kalau masyarakat belum mampu, minimal diwakili oleh pejabatnya dulu. Saya pun tergelitik saat membaca tweet Farid Gaban. Dia wartawan senior yang sedang menempuh Ekspedisi Indonesia Baru.

Gaban tidak menentangkan antara mobil BBM atau mobil listrik. Gaban justru penasaran mengapa pejabat mesti naik mobil dinas. Dia bertanya, mengapa tidak diganti dengan sepeda motor atau naik angkutan umum saja sekalian?

Usulan yang menarik. Umpamanya naik motor, kepekaan pejabat bisa lebih terasah. Lantaran harus menghadapi lubang jalan, aspal bergelombang, jembatan rusak, kemacetan, lampu penerangan yang padam, hingga parkir liar yang bikin sempit jalan. Misalkan naik bus, gubernur atau wali kota bisa berdialog dengan warganya. Menyerap aspirasi secara langsung.

Baca Juga :  Anggaran Mobil Listrik Mahal, Warga: Mending Buat Perbaikan Jalan

Sebab kalau sudah naik mobil dinas, bersama sopir dan dikawal voorijder, dunia terasa lempang. Mata kadang mengantuk. Seakan hidup tak punya masalah.

Tapi, masa iya badan pejabat bau knalpot dan mukanya keruh karena berdebu? Kalau mereka meriang karena masuk angin, lantas siapa yang mengurusi republik ini? Jadi setelah dipikir-pikir, usulan Gaban memang nggak realistis.

Jangan risau. Kebijakan ini tidak buruk-buruk amat. Pemerintah toh masih sempat memikirkan warganya. Meski bukan kendaraan listrik, setidaknya masih kebagian kompor listrik. (gr/fud)

Ulil Albab

Trending

Berita Terbaru

Guru Teladan Dambaan Peserta Didik

Republik Minus Kepercayaan

PDAM Versus PTAM

Ulil Albab

/