31.1 C
Banjarmasin
Monday, 20 March 2023

Merajut Pemilu Damai

CEBONG dan kampret adalah istilah yang sampai saat ini masih berseliweran di dunia maya. Sebagian masyarakat seakan masih belum bisa move on dari dua istilah yang berasal dari pendukung fanatik calon presiden dan calon wakil presiden pada gelaran Pemilu 2019 lalu di jagat sosial media. Ada lagi istilah lainnya seperti kadrun yang merupakan akronim dari kadal gurun, pasukan nasi bungkus, dan sebagainya.

Oleh: NAZARUDDIN IKHWAN
Koordinator JPPR Pemilu 2014 Kab Banjar,
Alumni Akademi Pemilu dan Demokrasi,
Komisioner KPID Kalimantan Selatan.

Sepertinya tidak ada masalah dengan istilah-istilah tersebut. Tetapi kemudian itu bisa menjadi masalah jika isunya meruncing dan berdampak pada perpecahan di masyarakat. Perbedaan adalah wajar dan tidak dilarang. Namun tidak demikian dengan perpecahan.

Presiden keempat KH Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur mengatakan bahwa agama tidak melarang perbedaan, yang dilarang adalah perpecahan.

010-Ramadhan-favehotel-Banjarbaru-Event-Ads

Jika kembali berkaca pada pemilu 2014 dan 2019 yang lalu, ada banyak sekali masalah. Baik masalah-masalah di lapangan, seperti daftar pemilih tetap yang tidak akurat, distribusi logistik pemilu yang salah, surat suara tercoblos, para pemilih di luar negeri yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena keterbatasan waktu, hingga kematian petugas penyelenggara pemungutan suara, maraknya kabar bohong (hoax), ujaran kebencian (hate speech), dan kampanye hitam.

Yang terakhir ini berakibat pula pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Jika masyarakat sudah tidak percaya pada penyelenggara pemilu, maka berpotensi bagi terjadinya kerusuhan atau chaos. Tentu kita tidak ingin negara Indonesia tercinta ini menjadi rusuh setelah pemilu seperti di Myanmar, Venezuela, atau Afghanistan yang hampir menggiring negara itu pada perang sipil.

Hoaks atau berita palsu menjadi momok tersendiri bagi perpolitikan di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika di Januari 2020, pada 2019, jumlah hoaks dengan topik politik, pemerintahan, kebijakan publik dan hal-hal lain menyangkut perhatian publik jumlahnya bervariasi sejak Januari (174 berita hoaks), Februari (351), Maret (451), April (501), Mei (401), Juni (329), Juli (347), Agustus (271), September (280), Oktober (295), November (260), dan Desember (141). Media konvensional seperti radio, televisi dan media cetak relatif lebih aman dari berita hoaks.

Hoaks dan ujaran kebencian sepertinya menjadi isu laten di era media baru. Para pemangku kepentingan harus punya kesadaran akan hal itu. Sementara masyarakat perlu diberikan penyadaran agar tidak gampang terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas sumber dan kebenarannya.

Baca Juga :  Di Tengah Ketergantungan Global terhadap Tiongkok

Data yang diolah dari Masyarakat Telematika Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemukakan, persebaran konten hoaks dan ujaran kebencian pada tahun 2019, yang tertinggi berasal dari media sosial berbasis internet (87,5 persen). Sedangkan media konvensional seperti radio dan televisi (8,10 persen) serta surat kabar (6,40 persen) cenderung lebih rendah.

Media konvensional cenderung lebih rendah karena diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers melalui perangkat peraturan dan kode etiknya. Sedangkan media sosial berbasis internet tidak diawasi seketat media konvensional, karena itu dibutuhkan penanganan yang lebih serius.

Bagaimana dengan Pemilu 2024 yang tak sampai setahun lagi? Di mana  tahapan peyelenggaraan pemilu sudah dimulai sejak Juni 2022, atau 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Tentu diharapkan pemilu akan berjalan aman dan damai dibandingkan pemilu sebelumnya, seiring dengan kondisi masyarakat yang harus semakin dewasa menyikapi perbedaan.

Mungkin sekarang belum terlihat secara massif produksi konten hoaks dan ujaran kebencian ini. Tetapi jika melihat pengalaman masa lalu, konten hoaks, ujaran kebencian, kampanye hitam, dan kampanye negatif akan semakin meningkat mendekati hari pemungutan suara. Sehingga perlu dilakukan pencegahan secara dini dengan edukasi literasi agar masyarakat waspada dan dewasa menyikapi perbedaan serta bijak bermedia sosial.

Masyarakat yang terliterasi dengan baik akan kritis saat menerima informasi dari manapun sumbernya. Kemudian pada gilirannya akan bisa mengambil sikap, apakah akan mendiamkan atau melaporkan, atau ikut serta menelusuri kebenaran suatu informasi. Setidaknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, kampanye hitam dan kampanye negatif berhenti di tangan penerima pesan. Lebih-lebih bisa berperan aktif mencegah penyebarannya di medsos.

Sosialisasi kepemiluan, partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih, serta pengawasan pasrtispatif yang dilakukan penyelenggaran pemilu sebaiknya memasukkan materi literasi digital kepemiluan dan politik.
Penguatan kapasitas literasi digital kepemiluan mencakup banyak spektrum.

Pertama, penguatan pemahaman tentang demokrasi dan kepemiluan. Bawaslu, KPU, DKPP, DPR dan instansi pemerintah maupun lembaga lainnya bisa melakukan ini secara massif melalui kanal-kanal media sosial. Tentunya melalui konten yang memikat dan tidak membosankan bagi masyarakat.

Kedua, edukasi penggunaan internet dan media sosial secara bijak. Pendidikan tentang literasi digital serta gerakan bijak bermedia sosial yang sudah dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat direplikasi kementerian lain, dan atau dinas-dinas di bawah koordinasi pemerintah daerah. Materi yang dipelajari mencakup empat pilar: etika digital, keamanan digital, budaya digital, dan kecakapan digital.

Baca Juga :  Guru Idaman Keluar dari Zona Nyaman

Sedangkan literasi politik dimaknai sebagai seperangkat pengetahuan, ketelitian dan intelektualitas untuk memahami fenomena politik.

Setidaknya, terdapat empat elemen dasar literasi politik. Pertama, kesadaran akan hak dan peran politik tiap orang. Kedua, untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pelaksanaan hak politik itu, dibutuhkan kemampuan dalam beropini. Ketiga, penting untuk mengetahui tentang kerja dari pemerintahan secara komprehensif, karena eksistensi eksekutif tidak pernah lepas dari proses politik. Keempat, partisipasi politik mesti dijalankan berkesinambungan(Sutisna, 2017).

Tentu beban literasi ini akan berat jika hanya dibebankan kepada penyelenggara pemilu. Karena itu, literasi digital kepemiluan dan politik bisa diwujudkan dengan kerja sama yang baik antar lembaga negara, pemerintah, dan masyarakat.

KPU dan Bawaslu menggandeng Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pencegahan dan penanganan hoaks dan ujaran kebencian. Tentu tidak hanya di tingkat pusat, terlebih lagi di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Masyarakat melalui organisasi ataupun forum-forum yang konsen dengan kepemiluan, serta sekolah dan perguruan tinggi juga bisa menjadikan literasi digital kepemiluan dan politik sebagai salah satu materinya. Jika tidak diselenggarakan secara offline, bisa diselenggaraan secara online.

Selain melalui media sosial yang berbasis internet dan berbagai program kegiatan offline, literasi digital kepemiluan dan politik juga bisa disampaikan melalui media-konvensional yang relatif lebih aman dari hoaks dan ujaran kebencian, seperti televisi dan radio.

Di Kalimantan Selatan misalnya, para komisioner penyelenggara pemilu bisa melakukan peningkatan kapasitas pemilih dan penyadaran akan bahaya hoaks dan ujaran kebencian dengan menjadi pembicara di radio dan televisi lokal. Tentu ini akan disambut baik oleh lembaga penyiaran di daerah yang juga membutuhkan konten edukatif dan berkualitas.

Akhirnya, pesan-pesan damai mesti selalu dikumandangkan melalui berbagai saluran informasi. Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dan masyarakat sangat diharapkan guna mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Dengan literasi digital kepemiluan dan literasi politik, pemilih akan cerdas. Dan dengan pemilih yang cerdas pula pemilu akan berkualitas. (fud)

*

Ancaman Teknologi di Dunia Kerja

HIDUP adalah pilihan. Pekerjaan itu kebutuhan. Teknologi adalah keniscayaan. Tanpa pekerjaan sulit untuk bisa bertahan hidup. Tetapi, tanpa bantuan teknologi pekerjaan tertentu sulit dilakukan dengan efektif.

Temui Kami di Medsos:

Terpopuler

Menjadi Guru A.K.T.I.P

Ancaman Teknologi di Dunia Kerja

Pentingnya Mading dan Perpustakaan Sekolah

Berita Terbaru

Ancaman Teknologi di Dunia Kerja

Menjadi Guru A.K.T.I.P

Pemilu 2024, Momentum dan Pertaruhan

Kedangkalan Narasi dan Kebhinnekaan