Setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan klarifikasi bahwa penataan tempat duduk sepenuhnya menjadi kewenangan protokol Istana, respons kini datang dari kalangan kesultanan Nusantara.
Sultan Banjar Pangeran Khairul Saleh menilai polemik tersebut seharusnya disikapi secara lebih jernih dan proporsional.
Baca Juga: Dua Truk Terbalik di Bypass Banjarbaru–Batulicin, Korban Dilarikan ke Rumah Sakit
Menurutnya, peristiwa itu tidak bisa dilepaskan dari pemahaman sejarah panjang kerajaan dan kesultanan dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia mengingatkan, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara modern, wilayah Nusantara merupakan gugusan kerajaan dan kesultanan besar maupun kecil yang membentang dari Sumatra hingga kawasan timur Indonesia.
Sejumlah kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Banjar, Bulungan, Kutai Kartanegara, hingga Ternate memiliki peran penting dalam sejarah perlawanan terhadap VOC, Pemerintah Hindia Belanda, pendudukan Jepang, hingga tentara Sekutu.
Baca Juga: Wanita Pekerja Warung Remang-remang Bersimbah Darah di Sungai Lumbah, Polisi Selidiki Kematiannya
“Perjuangan itu melahirkan banyak pahlawan nasional dari kalangan kerajaan dan kesultanan, seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Pangeran Hidayatullah, dan Pangeran Antasari,” ujar Khairul Saleh saat dihubungi media ini, Jumat (16/1).
Ia juga menuturkan bahwa menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Presiden pertama RI Soekarno memandang perlu bermusyawarah dengan para raja dan sultan.
Musyawarah tersebut bertujuan menetapkan wilayah serta struktur kekuasaan negara yang akan diproklamasikan.
Baca Juga: Pemancing Tua Ditemukan Mengapung di Persawahan Kurau Tanah Laut
Dari proses itulah, para raja dan sultan secara sukarela menyerahkan wilayah dan kekuasaannya untuk bergabung ke dalam NKRI.
Bahkan, kata dia, tidak sedikit kerajaan yang memberikan dukungan materiil demi kelangsungan Republik Indonesia yang baru berdiri.
Salah satu contoh paling dikenal adalah Sultan Syarif Kasim II dari Kerajaan Siak yang menyumbangkan dana sekitar 13 juta gulden atau setara hampir Rp1,2 triliun untuk mendukung perjuangan Republik.
Baca Juga: Cucu Bunuh Kakek di Alalak Barito Kuala, Pelaku Diamankan Warga
Penetapan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu bukti pengakuan negara terhadap peran historis kerajaan.
Selain itu, sejumlah tokoh kerajaan pernah dipercaya menduduki jabatan strategis nasional, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mangkunegara VIII, Pangeran Mohammad Noor, hingga Ida Anak Agung Gde Agung.
Baca Juga: Solidaritas Dapur MBG Se-Kalsel, Salurkan Bantuan di Desa Pembantanan
Dalam konteks kekinian, ia menilai penghormatan terhadap kerajaan dan kesultanan juga tercermin dalam tradisi kenegaraan.
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga Presiden Prabowo Subianto, pakaian adat dari berbagai kerajaan dan kesultanan kerap dikenakan dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan di Istana Negara.
Para raja dan sultan pun secara rutin diundang menghadiri agenda-agenda kenegaraan tersebut.
Baca Juga: Warga Pesisir Kalsel Diminta Waspada, Fase Bulan Baru Picu Rob 2,8M Hingga 24 Januari
Terkait penempatan kursi Sultan Kutai Kartanegara dalam acara peresmian Kilang Minyak Balikpapan, Pangeran Khairul Saleh menilai persoalan itu lebih berkaitan dengan aspek keprotokolan.
Ia menyebut sejumlah kemungkinan penyebab, mulai dari ketidaksengajaan, keterbatasan kesiapan panitia, kurangnya antisipasi jumlah undangan dan luas area acara, hingga persoalan administratif dan batas waktu konfirmasi kehadiran.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Kaltim, Syarifah Alawiyah, telah menjelaskan bahwa penataan tempat duduk dalam agenda kunjungan Presiden RI sepenuhnya berada di bawah kewenangan protokol Istana. Pemprov Kaltim disebut hanya berperan sebagai pendukung teknis di lapangan.
Baca Juga: Bocil Kerap Main Perang Kembang Api, Pengunjung Dermaga Banjar Raya Was-was
Meski demikian, Pangeran Khairul Saleh menegaskan bahwa pihak kerajaan dan kesultanan Nusantara justru merasa terhormat atas sikap Presiden Prabowo Subianto yang secara terbuka menunjukkan penghargaan kepada Sultan Kutai Kartanegara dalam acara tersebut.
“Atas kejadian yang oleh sebagian masyarakat dianggap kurang pas, semoga kita semua dan pihak terkait dapat mengambil pelajaran berharga serta menyikapinya dengan berlapang dada,” pungkasnya. (*)
Editor : M. Ramli Arisno