28.1 C
Banjarmasin
Tuesday, 6 June 2023

HT - Airlangga Sepakat Lanjutkan Program Pembangunan Jokowi

Partai Perindo dan Golkar Bahas Koalisi Besar

JAKARTA РKetua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) bersama jajaran pimpinan Partai Perindo menggelar silaturahmi kebangsaan guna membahas koalisi besar di Kantor DPP Partai Golkar.

Utamanya, HT dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sepakat untuk melanjutkan estafet program pembangunan yang selama ini dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

03-Wedding-Package-favehotel-Banjarbaru-2023

HT mengatakan pertemuan dengan Airlangga Hartarto itu untuk membahas kerja sama dua partai tersebut menuju Pemilu 2024.

“Paling penting tentunya adalah pembahasan tentang bagaimana ke depan bisa bekerja sama secara politik yang tadi beliau (Airlangga) sampaikan, koalisi besar,” kata HT, Senin (10/4/2023).

HT menegaskan koalisi tersebut nantinya akan berfokus dalam upaya melanjutkan pembangunan yang telah dicapai Presiden RI Joko Widodo.

“Tentunya, sangat penting dalam menjaga kontinuitas NKRI. Khususnya, program-program yang telah dibangun oleh Presiden kita, Bapak Jokowi,” ujar HT.

Terkait dengan akan bergabungnya Partai Perindo ke koalisi besar, HT menyebutkan akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya.

Apalagi, langkah koalisi besar tidak hanya dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), namun juga dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dipimpin Partai Gerindra –yang juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Perindo beserta jajaran.

Baca Juga :  Semua Parpol Non Parlemen Terancam Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024

“Ke depan akan diadakan terus komunikasi dengan para pimpinan Partai Golkar dan Gerindra, karena sudah bertemu antara kedua koalisi ini menjadi koalisi besar,” ujar HT.

Senada, Airlangga Hartarto menyebutkan pihaknya akan terus berkomunikasi intensif dengan Partai Perindo. Khususnya, dalam rencana membangun koalisi besar pendukung pemerintahan Presiden RI Jokowi-Ma’ruf Amin.

Airlangga mengaku Partai Golkar dan Partai Perindo memiliki kesamaan visi misi dalam mendukung keberlanjutan program-program di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Partai Golkar maupun Partai Perindo berkomitmen untuk terus mendukung pemerintahan Pak Jokowi-Ma’ruf Amin agar RPJMN 2024 bisa dicapai,” tegasnya.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq menyatakan Partai Perindo selama ini mengikuti apa yang digagas secara bersama-sama.

Dalam konteks ini, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dengan tegas mengikuti arahan Jokowi dalam konteks Pilpres.

Sebaliknya, Sekjen menjelaskan hal yang sama juga dilakukan Partai Golkar sebagai partai besar yang memiliki koalisi sendiri dan sedang kian dibesarkan dalam koalisi besar.

“Ada satu prinsip yang sama dalam pembahasan tadi bahwa untuk membangun negara besar ini dibutuhkan suatu koalisi partai yang besar. Jadi, kebesaran koalisi itu akan membuat percepatan pembangunan yang selama ini digagas oleh Pak Jokowi,” ungkapnya.

Baca Juga :  Hasil Coklit, 782 Pemilih Banjarbaru Dicoret

Adapun, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan dari hasil pertemuan Partai Perindo dan Partai Golkar dimungkinkan akan ada pembahasan lebih lanjut soal koalisi besar.

“Kalau kemungkinan, pasti ada. Masih ada penjajakan dan komunikasi politik. Setelah pertemuan dengan Gerindra dan sekarang dengan Partai Golkar, kita terus makin intens kok,” ujarnya.

Selain HT, Sekjen dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dalam pertemuan tersebut hadir para pimpinan DPP Partai Perindo, seperti Bendahara Umum Henry Suparman, Ketua Bappilu Wilayah Jawa dan Bali Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto; para Wakil Ketua Umum, yaitu Syafril Nasution, Muhammad Ridho Ficardo, dan Boyke Novrizon.

Kemudian, para Ketua Bidang DPP Partai Perindo Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati, Heri Budianto, Ronny Tanusaputra, Tama S Langkun, dan Arief Budiman.

Tampak juga, Stafsus Ketua Umum Partai Perindo yang juga Ketua Bappilu Media dan Social Media– Sylviana Pravita. Hadir pula pada kesempatan itu Prabu Revolusi. (*/Ema)

Kewajiban Pelaporan Sumbangan Kampanye Ingin Dihapus, Bawaslu Kalsel: Ini Memang Problematik

KPU RI ingin menghapus kewajiban penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dari peserta Pemilu 2024. Artinya, baik partai politik, calon anggota DPR, DPD maupun DPRD tak perlu repot-repot menyerahkan LPSDK ke KPU.

Temui Kami di Medsos:

Terpopuler

Berita Terbaru