alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Friday, 7 October 2022

Kepala Desa Pipitak di Tapin Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Lahan Proyek

BANJARMASIN – Setelah pemeriksaan maraton, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel akhirnya menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin.

Salah satu seorang tersangka adalah Kepala Desa Pipitak Jaya. Dua tersangka lainnya adalah ASN dan swasta.

“Inisialnya S, AR dan H. Salah satunya kepala desa,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati, Romadu Novelino kemarin (21/9).

Meski Kejati sudah menetapkan tersangka, namun ketiga orang ini belum ditahan.

Dori-Tortadas-Fave-Hotel-Radar-Banjarmasin

Disebutkan Novel, ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf e dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Baca Juga :  Banyaknya PJU di Banjarmasin Sudah Pakai Lampu LED, Tagihan pun Bisa Ditekan

“Intinya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memanfaatkan kekuasaannya,” urainya.

Tak cukup dengan penetapan tiga tersangka, kemarin Kejati juga memeriksa tiga saksi lagi. Mereka adalah M, R dan H. Perannya pemilik lahan atau penerima ganti rugi.
“Pemeriksaan saksi ini guna kepentingan penyidikan,” pungkas Novel.

Pembangunan Bendungan Tapin termasuk dalam proyek strategis nasional (PSN). Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Februari 2021 lalu.

Dibangun sejak 2015, bendungan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp986 miliar. Di mana lahannya dibebaskan sejak tahun 2015 sampai 2020.

Kasus ini bergulir setelah sejumlah indikasi penyelewengan anggaran pengadaan lahan ditemukan oleh Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kalsel. (mof/gr/fud)

Baca Juga :  Direktur Rumah Sakit Sari Mulia Berganti

BANJARMASIN – Setelah pemeriksaan maraton, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel akhirnya menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin.

Salah satu seorang tersangka adalah Kepala Desa Pipitak Jaya. Dua tersangka lainnya adalah ASN dan swasta.

“Inisialnya S, AR dan H. Salah satunya kepala desa,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati, Romadu Novelino kemarin (21/9).

Meski Kejati sudah menetapkan tersangka, namun ketiga orang ini belum ditahan.

Dori-Tortadas-Fave-Hotel-Radar-Banjarmasin

Disebutkan Novel, ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf e dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Baca Juga :  Pemprov Kalsel Lelang Tiga Jabatan Dulu, Sisanya Bulan Depan

“Intinya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memanfaatkan kekuasaannya,” urainya.

Tak cukup dengan penetapan tiga tersangka, kemarin Kejati juga memeriksa tiga saksi lagi. Mereka adalah M, R dan H. Perannya pemilik lahan atau penerima ganti rugi.
“Pemeriksaan saksi ini guna kepentingan penyidikan,” pungkas Novel.

Pembangunan Bendungan Tapin termasuk dalam proyek strategis nasional (PSN). Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Februari 2021 lalu.

Dibangun sejak 2015, bendungan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp986 miliar. Di mana lahannya dibebaskan sejak tahun 2015 sampai 2020.

Kasus ini bergulir setelah sejumlah indikasi penyelewengan anggaran pengadaan lahan ditemukan oleh Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kalsel. (mof/gr/fud)

Baca Juga :  Banyaknya PJU di Banjarmasin Sudah Pakai Lampu LED, Tagihan pun Bisa Ditekan

Trending

Berita Terbaru

/