alexametrics
24.1 C
Banjarmasin
Jumat, 21 Januari 2022

Satgas Intai Mafia Tanah di Banua

BANJARMASIN – Awal tahun 2022, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel bakal fokus memberantas mafia tanah di banua. Penegak hukum ini sudah membentuk tim khusus yang akan turun membereskan para pelaku.

“Satgas Anti Mafia Tanah sudah resmi dibentuk hari ini,” kata Kasi Penkum, Romadu Novelino, Jumat (14/1) siang.

Pembentukan satgas mafia tanah ini menyusul terbitnya surat edaran (SE) Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Mafia Tanah, kemudian ditindaklanjuti Plt Kajati Kalsel, Ponco Hartanto dengan menerbitkan Surat Keputusan No. KEP – 05 / O.3/Dti.1/01/2022 tentang pembentukan Tim Pemberantas Mafia Tanah tertanggal 14 Januari 2022.

Satgas Anti Mafia Tanah di ketuai Asintel Abdul Rahman, dibantu tiga jaksa dari Bidang Tindak Pidana Umum, dua jaksa dari Bidang Tindak Pidana Khusus, 6 jaksa Bidang Intelijen, dua jaksa dari Bidang Datun dan dua jaksa dari bidang Pidana Militer.

“Jumlah anggota satgas ada 16 orang termasuk ketua,” jelasnya.

Lantas, apa saja yang akan dilakukan Satgas Anti mafia Tanah? Novel menyebut beberapa poin yang menjadi tugas satgas, yakni dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka penegakan hukum, baik preventif maupun represif, termasuk koordinasi untuk mendapatkan perlindungan dan/atau keamanan dalam pelaksanaan tugas.

Selanjutnya, menyediakan hotline yang mudah diakses masyarakat untuk melaporkan adanya praktik mafia tanah. Optimalisasi pemberantasan mafia tanah dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, dan objektivitas, termasuk jika praktik mafia tanah melibatkan oknum aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan pemangku kebijakan.

Berikutnya, pemberantasan mafia tanah juga dilakukan untuk mendukung terwujudnya wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta good governance dalam penyelenggaraan fungsi dan kegiatan pelayanan publik di bidang pertanahan. Melaporkan pelaksanaan pemberantasan mafia tanah secara berjenjang kepada pimpinan, baik secara berkala maupun insidentil.

“Lima point tugas satgas mafia tanah, itu yang akan dikerjakan mereka,” cetus Novel.(gmp)

BANJARMASIN – Awal tahun 2022, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel bakal fokus memberantas mafia tanah di banua. Penegak hukum ini sudah membentuk tim khusus yang akan turun membereskan para pelaku.

“Satgas Anti Mafia Tanah sudah resmi dibentuk hari ini,” kata Kasi Penkum, Romadu Novelino, Jumat (14/1) siang.

Pembentukan satgas mafia tanah ini menyusul terbitnya surat edaran (SE) Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Mafia Tanah, kemudian ditindaklanjuti Plt Kajati Kalsel, Ponco Hartanto dengan menerbitkan Surat Keputusan No. KEP – 05 / O.3/Dti.1/01/2022 tentang pembentukan Tim Pemberantas Mafia Tanah tertanggal 14 Januari 2022.

Satgas Anti Mafia Tanah di ketuai Asintel Abdul Rahman, dibantu tiga jaksa dari Bidang Tindak Pidana Umum, dua jaksa dari Bidang Tindak Pidana Khusus, 6 jaksa Bidang Intelijen, dua jaksa dari Bidang Datun dan dua jaksa dari bidang Pidana Militer.

“Jumlah anggota satgas ada 16 orang termasuk ketua,” jelasnya.

Lantas, apa saja yang akan dilakukan Satgas Anti mafia Tanah? Novel menyebut beberapa poin yang menjadi tugas satgas, yakni dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka penegakan hukum, baik preventif maupun represif, termasuk koordinasi untuk mendapatkan perlindungan dan/atau keamanan dalam pelaksanaan tugas.

Selanjutnya, menyediakan hotline yang mudah diakses masyarakat untuk melaporkan adanya praktik mafia tanah. Optimalisasi pemberantasan mafia tanah dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, dan objektivitas, termasuk jika praktik mafia tanah melibatkan oknum aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan pemangku kebijakan.

Berikutnya, pemberantasan mafia tanah juga dilakukan untuk mendukung terwujudnya wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta good governance dalam penyelenggaraan fungsi dan kegiatan pelayanan publik di bidang pertanahan. Melaporkan pelaksanaan pemberantasan mafia tanah secara berjenjang kepada pimpinan, baik secara berkala maupun insidentil.

“Lima point tugas satgas mafia tanah, itu yang akan dikerjakan mereka,” cetus Novel.(gmp)

Most Read

Artikel Terbaru