Balai Kota Banjarmasin digoyang isu tak sedap. Dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pengadaan barang dan jasa di RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin menyeruak. Pernyataan adanya dugaan KKN itu diutarakan massa mengatasnamakan Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (Forpeban).
Puluhan massa yang dikoordinir oleh Din Jaya itu menggelar aksi unjuk rasa di depan pagar pintu gerbang Balai Kota Banjarmasin, kemarin (9/3) siang. Dengan pelantang suara, ia menuding bahwa ada dugaan persekongkolan hingga penguasaan alias monopoli proyek di RSUD Sultan Suriansyah. Din Jaya menuding monopoli proyek itu dilakukan seseorang berinisial A. Menurutnya, A adalah seorang oknum pejabat kepala bidang di RSUD tersebut.
“Dirut pun tak berkutik dibuatnya. Kuat dugaan, oknum itu berkorporasi dengan seorang oknum pengusaha atau kontraktor dan pejabat nomor satu di Pemko Banjarmasin,” cecarnya.
“Kami meminta, oknum kabid itu dipecat,” tekannya.
Tidak hanya sampai di situ, massa juga meminta penjelasan terkait lima unit mobil baru yang ada di RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin. Mereka bilang lima unit mobil dinas itu tak tepat peruntukkannya.
Apakah hanya sampai di situ? Belum. Massa juga mengkritik persoalan lain. Misalnya, gelaran Sasirang Banjarmasin Festival (BSF). Mereka bilang gelaran tersebut sama sekali tidak mencerminkan kepekaan kesulitan yang dialami masyarakat.
“Anggarannya sangat besar, Rp1,5 miliar hanya untuk kegiatan yang berlangsung beberapa hari. Anggaran yang dipakai uang masyarakat. Lebih baik digunakan untuk hal lain,” kritiknya.
Lalu, apa jawaban dari Pemko Banjarmasin? Kepala Diskominfotik Banjarmasin, Windiasti Kartika yang menemui massa berjanji segala aspirasi bakal disampaikan ke Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina.
Perihal tudingan adanya oknum kabid yang menggawangi seluruh proyek yang ada di RSUD Sultan Suriansyah, Windi menyampaikan bahwa hal itu tak serta merta bisa dibuktikan kebenarannya.
Alasannya, karena setiap kali ada proyek, tentu dilakukan melalui mekanisme lelang dan sebagainya. Termasuk pemuatan pengumuman pengerjaan proyek melalui LPSE. “Jadi sebenarnya, tidak bisa sembarangan. Ada mekanisme dan proses panjang yang dilalui,” ujarnya.
Windi juga menanyakan mobil baru yang mana yang dimaksud massa. Apakah mobil ambulans atau mobil dinas lain? Dengan tegas, sang koordinator aksi menjawab bahwa mobil dinas yang dimaksud bukanlah mobil ambulans.
Mendengar jawaban pengunjuk rasa, Windi kembali menekankan bahwa apa yang disampaikan pengunjuk rasa akan disampaikan ke wali kota.
Seusai mendapatkan jawaban, pengunjuk rasa menyerahkan surat tuntutannya ke Windi. Tak lama, langsung membubarkan diri.
Din Jaya berharap agar Pemko Banjarmasin bisa melalukan pembenahan terkait manajemen RSUD Sultan Suriansyah. “Karena saat ini, manajemen RS tersebut amburadul. Yang berwenang bukan lagi direktur. Melainkan kabid. Segala kebijakan, dia yang mengatur,” ucapnya, ketika diwawancarai seusai aksi.
Kewenangan seperti apa contohnya? Din Jaya tampak tak mampu memberikan jawaban. Demikian ketika disinggung kabid apa yang dimaksud dalam tuntutannya. “Salah satu kepala bidang (Kabid) berinisial A. Intinya, dia kabid di RSUD Sultan Suriansyah,” tekannya.
“Alat kesehatan (Alkes), dia yang menguasai. Uang ratusan juta tiap bulan, masuk ke mana tidak tahu. Ini berdasarkan aduan dari beberapa karyawan RS. Sepertinya menyebar di mana-mana,” jelasnya.
“Bahkan, kepala seksi alias kasi pun tidak punya wewenang melakukan tugas sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Apakah pihaknya punya bukti terkait sejumlah tudingan itu? Din Jaya mengatakan bahwa untuk bukti-bukti biarlah pihak berwenang yang menelisik. “Kami tidak mempunyai wewenang berlaku seperti itu. Kami hanya menyampaikan aspirasi. Praktik itu sudah tiga bulan sejak diangkat jadi kabid,” ujarnya.
“Dia juga berkonspirasi dengan kontraktor. Mereka berdua bekerja sama. Wali kota tahu, tapi diam. Kami sudah bersurat ke RS, tapi tak ada jawaban,” ucapnya.
Sejumlah tudingan itu coba dikonfirmasi ke Dirut RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin, M Syaukani. Namun yang bersangkutan tak kunjung memberikan tanggapan.
Radar Banjarmasin juga mengecek lebih lanjut terkait keberadaan mobil dinas baru yang jumlahnya sebanyak lima unit. Memang di RS tampak ada sejumlah mobil dinas. Namun, mayoritas adalah mobil ambulans. Posisinya terparkir di area belakang RS.
Tudingan massa mendapat tanggapan Ketua Dewan Pengawas di RSUD tersebut, Ikhsan Budiman. Meski hanya sebatas tudingan, pihaknya akan mengecek kebenaran tentang apa yang diutarakan massa itu.
“Kami akan melakukan penelitian bersama. Baik itu dewan pengawas, maupun jajaran direksi di sana,” ujarnya, kemarin.
“Apa benar yang disampaikan oleh masyarakat mengenai korupsi itu. Termasuk keberadaan mobil dinas,” tambah Sekdako Banjarmasin ini.
Ikhsan menekankan mobil dinas pastilah ada di tiap instansi. Apapun itu, ia mengatakan tetap akan mengeceknya.
“Tudingan atau rumor-rumor seperti ini terkadang membuat kebingungan di masyarakat. Semestinya diuraikan dalam bentuk data. Tapi tak apa-apa, ini tetap jadi perhatian bagi kami,” pungkasnya.
Klarifikasi Tudingan di RDP
Aksi massa dari salah satu ormas yang menyebut adanya dugaan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di RSUD Sultan Suriansyah sampai ke telinga anggota DPRD Kota Banjarmasin.
Ketua Komisi IV, Saut Nathan Samosir mengatakan pihaknya memang sudah mendengar kabar aksi itu. Namun, ia tidak ingin terlalu dini berkomentar mengenai apa yang ditudingkan kepada pihak manajemen rumah sakit milik Pemko Banjarmasin tersebut.
“Kita lihat dulu bagaimana perkembangannya,” ungkapnya saat ditemui di DPRD Kota Banjarmasin, Kamis (9/3) siang.
Menurutnya, Pemko Banjarmasin khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes) harus melakukan tindakan tegas terhadap seluruh pejabat yang terlibat jika memang benar terjadi apa yang ditudingkan itu. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu secara tegas menekankan bahwa lingkungan pemerintah harus bersih dari tindakan tercela seperti itu.
“Rencananya hari Senin (13/3) nanti, akan ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengevaluasi kinerja dinkes. Tidak menutup kemungkinan kami juga akan mengklarifikasi tudingan yang disampaikan oleh ormas tersebut,” katanya.
Jika dugaan itu tidak benar, Saut meminta dinkes tidak terlalu jemawa. “Kalau tidak benar, paling tidak aksi ini bisa dijadikan pelajaran bagi jajaran pemko dan direksi rumah sakit agar menghindari tindakan seperti itu,” tegasnya.
Massa mengatasnamakan ormas Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (Forpeban) menggelar aksi unjuk rasa kemarin. Selain ke Balai Kota, Forpeban juga mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel.
Massa mendesak Tim Tipikor Kejati Kalsel segera menyelidiki dugaan KKN yang terjadi dalam manajemen pengelolaan pengadaan barang dan jasa di rumah sakit pelat merah tersebut.
Massa juga mendesak Tim Tipikor Kejati Kalsel segera memanggil dan memeriksa seluruh pihak-pihak yang diduga terlibat, di antaranya pejabat kabid terkait, dirut, serta pihak-pihak lain yang diduga mengetahui dan ikut membantu. (war/zkr/az/dye)
