APBD Banjarmasin masih di bawah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Pemko Banjarmasin pun penasaran, apa yang menjadi kunci keberhasilan kota yang terkenal dengan lumpia itu.
Oleh: WAHYU RAMADHAN, Semarang
PAD Kota Banjarmasin Rp405 miliar tahun 2022. Sangat jauh dari PAD Kota Semarang sebesar Rp2,8 triliun. Bahkan lebih tinggi dari APBD Banjarmasin tahun 2023 yang sebesar Rp2,5 triliun. “Ini yang membuat kami penasaran. Apa yang sebenarnya mereka lakukan, hingga bisa meraup PAD sebesar itu,” ucap Ashadi Himawan, beberapa waktu lalu.
Itu diungkapkannya persis sebelum keberangkatan rombongan Press Room Balai Kota Banjarmasin ke Kota Semarang, Senin (27/2) tadi. Ashadi, si lelaki berkumis tipis itu, adalah Kepala Bidang Penagihan dan Pajak di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin.
Setibanya di Kota Semarang, rombongan diajaknya melepas penat di sebuah warung makan di kawasan Jalan Mayjend DI Panjaitan Kecamatan Semarang Tengah. Lokasinya berjarak 3,2 kilometer dari objek wisata bersejarah yang disinggahi beberapa menit sebelumnya di Jalan Pemuda. Lawang Sewu.
Siang itu, cuaca pusat Kota Semarang laiknya Kota Banjarmasin. Tak lama ketika awan mendung menggantung, hujan pun mengguyur deras. “Bila memungkinkan, apa yang kami pelajari nantinya di sini (Semarang, red), juga kami terapkan di Banjarmasin,” tekan Ashadi.
Selepas zuhur, rombongan tiba di area perkantoran Pemko Semarang. Lokasinya berada di Jalan Pemuda, Semarang Tengah, Kota Semarang.
Gedung Balai Kotanya berada satu kompleks dengan Gedung DPRD Kota Semarang. Turun dari bus, diajak perwakilan pejabat setempat menuju Situation Room Balai Kota Semarang. Di situ disambut Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kota Semarang, Soenarto. Tampak hadir pula pejabat Pemko Semarang lainnya.
Situation Room Balai Kota Semarang itu mirip bioskop mini. Kursinya empuk, dan diletakkan berundak. Di depan terpampang sebuah layar lebar.
Dengan bangga, Soenarto memperlihatkan apa saja yang dilakukan Pemko Semarang. Termasuk video kegigihan pemko setempat untuk meraup PAD.
Diskusi serta berbagi pengalaman pun berjalan gayeng.
Ashadi banyak menanyakan trik penagihan, hingga hal apa saja yang bisa dijadikan potensi PAD. Namun, yang dijawab langsung hanyalah trik. Selebihnya dijawab secara personal dan dibahas melalui pertemuan khusus antar SKPD terkait seperti BPKPAD Banjarmasin dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Semarang.
Terkait perihal trik penagihan, jajaran Pemko Semarang menggandeng pihak kejaksaan negeri setempat. Hal serupa sebenarnya baru-baru ini juga dilakukan oleh BPKPAD Banjarmasin. Lalu penerapan sanksi terhadap objek pajak yang ngeyel. Misalnya, dengan memasang spanduk atau menempel stiker penyegelan. Bahkan berani memasang rantai dan gembok di tempat usaha milik objek pajak.
Bedanya, Bapenda Semarang melaksanakan operasi yustisi itu setiap hari. “Jadi, kami di sini tiada hari tanpa yustisi,” ujar Natal, Analis Pajak yang saat itu mewakili Sekretaris Bapenda Semarang, Dwi Setyowati.
Natal juga mengungkapkan tidak hanya dua hal tadi yang menjadi trik pihaknya. Ada trik lain. Menyediakan ‘hadiah lawang’ alias doorprize bagi objek pajak tanpa terkecuali.
Tak tanggung-tanggung, Bapenda Semarang menyediakan ragam doorprize yang membuat menghela napas. Ada motor, mobil, sampai rumah. Itu belum termasuk pernak-pernik doorpize lainnya.
Dari mana anggaran penyediaan seabrek doorprize itu? Jawabannya, sebagian dari APBD, sebagian dikerjasamakan dengan bank daerah setempat.
Apakah yang itu saja triknya? Tentu tidak. Bapenda Semarang juga rutin mengumpulkan struk belanja di rumah makan atau restoran. Saking rutinnya, itu dilakukan tiap hari. Ini mencegah penyelewengan pajak. Caranya sederhana. Ada petugas Bappenda Semarang yang berjaga di masing-masing rumah makan atau restoran itu.
Jadi tak sekadar meletakkan tapping box alias alat transaksi di situ. “Jadi, objek pajak tak bisa menyelewengkan data di alat pemantau pajak itu,” ungkap Natal. “Karena ada bukti lain berupa struk yang kami data,” tekannya.
Dari bukti struk itu pula, bagi pembeli di rumah makan atau restoran ternyata juga bisa mendapatkan doorprize. “Jadi, tidak hanya objek pajaknya saja. Tapi, doorprize juga ada untuk masyarakat umum. Itu juga termasuk untuk para kurir pengantar makanan online,” tambahnya.
Apa yang disampaikan Natal terkait trik itu belumlah semuanya. Ada banyak hal lain. Ditegaskan Natal, perolehan PAD yang begitu besar tak terlepas dari giatnya SKPD penghasil pajak. “Bila SKPD terkait tak capai target, maka siap-siap saja dipotong Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP),” tekannya.
Lalu, apakah ada reward atau penghargaan bagi SKPD yang berhasil mencapai target PAD? Natal bilang tak ada. Mengingat semestinya pengumpulan PAD itu sudah menjadi tugas dari SKPD terkait.
Untuk diketahui, pendapatan terbesar Kota Semarang ada di pajak daerah sebesar lebih dari Rp1 triliun. Selanjutnya, retribusi daerah sebesar lebih dari Rp110 miliar.
Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lebih dari Rp66 miliar. Penghasilan lainnya lebih dari Rp418 miliar. Untuk capaian empat hal tadi, rata-rata mengalami kenaikan PAD tiap tahun sebesar 11,35 persen.
Jadi, apa yang bisa ditiru oleh jajaran BPKPAD Banjarmasin? Ashadi mengungkapkan berdasarkan hasil diskusi langsung dengan Sekretaris Bapenda Semarang, Dwi Setyowati, pihaknya tertarik dengan apa yang diterapkan Bapenda Semarang. “Salah satunya, doorprize untuk objek pajak yang rutin menyetorkan pajaknya, dan doorprize untuk masyarakat umum itu,” ucapnya.
Diungkapkan Ashadi, khusus doorprize bagi objek pajak sebenarnya pernah diterapkan di Banjarmasin. Namun, beberapa tahun ke belakang itu sempat vakum lantaran pandemi. “Tahun ini, sudah kami anggarkan kembali untuk pemberian doorprize itu,” ucapnya.
Terkait trik lain, Ashadi mengklaim sebagian sudah dilakukan jajarannya. Artinya, tinggal memaksimalkan upaya. Namun, pihaknya juga harus berpikir realistis mengingat Kota Banjarmasin tak seluas Kota Semarang. Sebagai gambaran, berpenduduk sebanyak kurang lebih 1,8 juta jiwa, Kota Semarang memiliki 16 kecamatan dengan 177 kelurahan.
Sangat jauh bila dibandingkan dengan Kota Banjarmasin yang hanya memiliki 5 kecamatan dengan 52 kelurahan. Dengan total penduduk kurang lebih 662.320 jiwa. “Kalau berbicara luasan wilayah, Kota Banjarmasin itu hanya sepertiga Kota Semarang saja. Apalagi, Banjarmasin saat ini bukan ibu kota,” ujarnya.
Menurut Ashadi, bukan berarti tak ada yang bisa dilakukan. Seperti halnya Pemko Semarang, pihaknya mengaku bakal memaksimalkan potensi yang lainnya. Misalnya, retribusi kekayaan daerah atau barang milik daerah. Di Kota Semarang pemungutan retribusi terkait hal ini sudah dituangkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali). “Di Kota Banjarmasin, hal itu belum dilakukan, dan belum ada perwalinya. Kami akan meniru itu,” tekannya.
Selanjutnya melakukan peningkatan terkait pengelolaan pajak daerah di sektor pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan BPHTB alias pungutan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. “Kami masih berupaya meningkatkan pemetaan pendataan serta penilaian. Supaya penerimaan dari dua sektor pajak tersebut bisa berjalan optimal,” harapnya.
PAD yang bisa diraih Pemko Banjarmasin sebesar Rp405 miliar di tahun 2022. Ia meyakini bahwa PAD akan lebih besar lagi tahun ini. “Kami yakin bisa mencapai Rp800 miliar dari target Rp700 miliar untuk PAD tahun 2023,” tuntasnya.(az/dye)
