BANJARBARU – Dua mega proyek infrastruktur di Kalimantan Selatan masuk Program Strategis Nasional (PSN) 2023.
Yakni, penguatan daerah irigasi dan pengembangan atraksi wisata di Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin. Berikutnya pembangunan Kawasan Industri Jorong di Kabupaten Tanah Laut.
Ditetapkan lewat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor mengatakan, sebenarnya cukup banyak proyek yang diusulkan pemprov agar bisa masuk PSN.
Tapi ternyata hanya dua yang disetujui pusat. “Umumnya infrastruktur dasar penunjang perekonomian,” katanya kemarin (24/2).
**
Proyek lain yang diusulkan dan tak masuk PSN adalah pembangunan Bendungan Riam Kiwa, Waduk Kusan, rel kereta api, dan jalan bebas hambatan Banjarbaru-Batulicin.
Menurutnya, proyek lain tidak masuk PSN lantaran Presiden Joko Widodo sangat selektif. “Pertimbangannya proyek harus bisa selesai pada 2024,” ujarnya.
Ia bersyukur proyek KI Jorong dan Bendungan Tapin masuk dalam PSN. Sehingga pembangunannya bisa dipercepat. “Karena akan mendapat sokongan pemerintah pusat,” paparnya.
Bendungan Riam Kiwa juga sebenarnya diharapkan bisa masuk PSN. Karena SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) ihwal pelepasan kawasan hutan di lokasi pembangunannya sudah keluar.
“Mungkin pusat belum yakin proyeknya bisa rampung pada 2024,” kata Ariadi.
Sebelumnya, kendala pembangunan bendungan memang selalu berkutat pada pelepasan kawasan hutan.
Lahan yang diperlukan membangun bendungan itu sebesar 771,51 hektare. Berada di Desa Angkipih dan Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar.
Dari luasan itu, 753,85 hektare di antaranya masuk dalam kawasan hutan. Sehingga, perlu ada pelepasan kawasan dari KemenLHK.
Sedangkan 5,81 hektare lagi berada di area penggunaan lain dan 11,85 hektare sisanya merupakan hutan produksi terbatas.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira menyampaikan, dengan keluarnya SK tersebut maka rencana pembangunan bendungan kini memasuki tahap akhir.
“Anggaran sebenarnya sudah tersedia, tapi sebelumnya harus membebaskan lahan dulu,” paparnya.
Menurutnya, keberadaan Bendungan Riam Kiwa sangat penting untuk mitigasi banjir di Kabupaten Banjar serta penyediaan stok air baku dan penambahan pasokan tenaga listrik. “Juga bisa untuk kebutuhan irigasi,” ujarnya.
Kepala Satker Bendungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, Selo Kahar menyampaikan, setelah keluarnya SK ihwal pelepasan kawasan hutan, pihaknya segera membuka lelang untuk mencari kontraktor pembangunan bendungan.
“Kami targetkan, tahun ini pembangunan fisiknya sudah dimulai,” ucapnya.
Ia menyebut, pembangunan bendungan ini sebenarnya sudah direncanakan sejak 2018 lalu. “Ini salah satu upaya Gubernur Kalsel dan Menteri PUPR dalam mencegah banjir,” jelasnya.
Mengenai kebutuhan anggaran, ditaksir sekitar Rp1,7 triliun. Itu hanya untuk pembangunan fisik bendungan, di luar pengadaan lahan.
“Dananya sudah siap melalui pinjaman dari Cina. Pinjaman bisa ditandatangani ketika semua clean and clear,” pungkas Selo. (ris/gr/fud)
