32.1 C
Banjarmasin
Sunday, 5 February 2023

Soal Penambahan Modal PTAM Bandarmasih, Sejumlah Fraksi Tetap Belum Setuju

BANJARMASIN – Rapat paripurna terkait penambahan penyertaan modal dari Pemko Banjarmasin kepada PT Air Minum (PTAM) Bandarmasih yang sebelumnya tertunda, hari ini (25/1) dijadwalkan lagi hendak digelar.

Hal itu diketahui dari undangan resmi rapat paripurna ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Yamin yang sudah tersebar ke seluruh anggota dewan. Dalam surat bertanggal 24 Januari 2023 itu, undangan rapat paripurna pada Rabu ini dijadwalkan mulai pukul 09.00 Wita.

Hingga berita ini diturunkan, masih ada sejumlah fraksi yang belum setuju jika raperda tersebut diusulkan dalam rapat paripurna. Penolakan tersebut salah satunya datang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua di fraksi ini, Hilyah Aulia mengatakan pihaknya masih tetap pada pendirian awal belum menyetujui adanya raperda terebut.

“Sebelum ada penjelasan dari pimpinan (unsur ketua dan wakil ketua dewan, red), kami di PKB belum menerima usulan itu,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Banjarmasin, Selasa (24/1) siang.

Penjelasan ini terkait alasan mengapa harus ada penyertaan modal lagi di tubuh PTAM Bandarmasih. Sebelumnya sudah diberlakukan kenaikan tarif bagi pelanggan. “Sampai sekarang, Alhamdulillah, kami belum dapat penjelasan itu,” sindirnya.

Wanita sebagai Ketua Komisi III itu juga menginginkan penjelasan atau kajian mengenai penyertaan modal ini seharusnya disampaikan kepada setiap fraksi sebelum rapat paripurna digelar. “Paling tidak sebelum rapat paripurna ini digelar ada penjelasan berupa pelaksanaan RDP dengan pihak terkait seperti PTAM Bandarmasih dengan Banggar. Supaya kami di DPRD Banjarmasin bisa lebih dalam meneliti terkait penyertaan modal ini,” katanya. “Pada intinya, kami masih menunggu penjelasan itu,” tegasnya.

Baca Juga :  Rapat Paripurna Penyertaan Modal PTAM Bandarmasih Tertunda, Fraksi Tagih Audit Keuangan

Alasan lain Fraksi PKB belum menyetujui raperda tersebut karena tidak digubrisnya permintaan dewan yang tidak menginginkan adanya kenaikan tarif pada September 2022 lalu. “Rekan-rekan kami di sejumlah fraksi pun juga sama. Mereka mempertanyakan, kenapa harus ada penambahan modal lagi ketika tarif sudah dinaikkan,” tukasnya. “Fraksi kami pun (PKB, red) insya Allah akan tetap solid menyatakan sikap,” tegasnya.

Sikap yang sama juga diungkapkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Sekretarisnya, Afrizaldi secara tegas mengatakan bahwa pihaknya tetap pada pendirian awal. Menolak adanya penyertaan modal ke PTAM Bandarmasih.

Bahkan, ia menilai usulan raperda tersebut menimbulkan pro-kontra di kalangan anggota legislatif. Buktinya sepekan yang lalu sempat diusulkan, namun mendapat penolakan dari sejumlah fraksi. Rata-rata fraksi yang menolak ini mempertanyakan alasan tingkat keurgensian penyertaan modal tersebut. Selain itu, pihaknya juga meminta audit kinerja dan keuangan dari PTAM Bandarmasih selama kenaikan tarif diterapkan sebagai bahan pertimbangan. Hingga kemarin, pihaknya belum menerima apapun mengenai audit tersebut. “Artinya ini menunjukkan bahwa rapat paripurna ini digelar tanpa memperdulikan komunikasi kepada kami. Sedangkan permintaan audit dan kinerja ini untuk memahami, untuk apa sih sebenarnya penyertaan modal ini,” katanya.

Baca Juga :  Kok Bisa..? PTAM Bandarmasih Merasa 'Merugi' karena Kebijakan Sendiri

Fraksi PKS pun juga merasakan hal yang sama. Sekretaris Fraksi PKS, Hendra mengaku gregetan mengapa pengusulan penyertaan modal ini kembali digelar. Padahal audit dari PTAM Bandarmasih yang sebelumnya diminta belum ada disampaikan. “Makanya, nanti kami tagih auditnya sebagai bahan pertimbangan,” ujarnya singkat.

Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin, Jefrie Fransyah mengaku menyerahkan semuanya kepada proses rapat paripurna tersebut. Termasuk jika ada fraksi yang tidak menyetujui atas raperda penyertaan modal ke PTAM Bandarmasih. “Mereka memiliki tatib terkait berapa porsi fraksi yang setuju atau tidak agar bisa melanjutkan raperda ini ke tahap pembahasan,” katanya, Selasa (24/1) malam.

Ia mengaku seluruh raperda yang diusulkan dalam rapat paripurna sudah melalui tahap kajian mumpuni. “Semua yang sifatnya penyertaan modal harus ada kajiannya. Kalau belum ada, tidak bisa disampaikan ke DPRD. Kajian tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Jika DPRD perlu kajian, maka pada saat pembahasan bisa ditampilkan,” jelasnya.

Ia berharap bisa disetujui dan berjalan sebagaimana mestinya. “Ini adalah inisiatif pemko. Harapannya semua bisa diterima dan dibahas bersama DPRD di tahap pembahasan,” harapnya.(zkr/az/dye)

BANJARMASIN – Rapat paripurna terkait penambahan penyertaan modal dari Pemko Banjarmasin kepada PT Air Minum (PTAM) Bandarmasih yang sebelumnya tertunda, hari ini (25/1) dijadwalkan lagi hendak digelar.

Hal itu diketahui dari undangan resmi rapat paripurna ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Yamin yang sudah tersebar ke seluruh anggota dewan. Dalam surat bertanggal 24 Januari 2023 itu, undangan rapat paripurna pada Rabu ini dijadwalkan mulai pukul 09.00 Wita.

Hingga berita ini diturunkan, masih ada sejumlah fraksi yang belum setuju jika raperda tersebut diusulkan dalam rapat paripurna. Penolakan tersebut salah satunya datang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua di fraksi ini, Hilyah Aulia mengatakan pihaknya masih tetap pada pendirian awal belum menyetujui adanya raperda terebut.

“Sebelum ada penjelasan dari pimpinan (unsur ketua dan wakil ketua dewan, red), kami di PKB belum menerima usulan itu,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Banjarmasin, Selasa (24/1) siang.

Penjelasan ini terkait alasan mengapa harus ada penyertaan modal lagi di tubuh PTAM Bandarmasih. Sebelumnya sudah diberlakukan kenaikan tarif bagi pelanggan. “Sampai sekarang, Alhamdulillah, kami belum dapat penjelasan itu,” sindirnya.

Wanita sebagai Ketua Komisi III itu juga menginginkan penjelasan atau kajian mengenai penyertaan modal ini seharusnya disampaikan kepada setiap fraksi sebelum rapat paripurna digelar. “Paling tidak sebelum rapat paripurna ini digelar ada penjelasan berupa pelaksanaan RDP dengan pihak terkait seperti PTAM Bandarmasih dengan Banggar. Supaya kami di DPRD Banjarmasin bisa lebih dalam meneliti terkait penyertaan modal ini,” katanya. “Pada intinya, kami masih menunggu penjelasan itu,” tegasnya.

Baca Juga :  Gak Cukup Menaikan Tarif Leding, PTAM Ajukan Penyertaan Modal

Alasan lain Fraksi PKB belum menyetujui raperda tersebut karena tidak digubrisnya permintaan dewan yang tidak menginginkan adanya kenaikan tarif pada September 2022 lalu. “Rekan-rekan kami di sejumlah fraksi pun juga sama. Mereka mempertanyakan, kenapa harus ada penambahan modal lagi ketika tarif sudah dinaikkan,” tukasnya. “Fraksi kami pun (PKB, red) insya Allah akan tetap solid menyatakan sikap,” tegasnya.

Sikap yang sama juga diungkapkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Sekretarisnya, Afrizaldi secara tegas mengatakan bahwa pihaknya tetap pada pendirian awal. Menolak adanya penyertaan modal ke PTAM Bandarmasih.

Bahkan, ia menilai usulan raperda tersebut menimbulkan pro-kontra di kalangan anggota legislatif. Buktinya sepekan yang lalu sempat diusulkan, namun mendapat penolakan dari sejumlah fraksi. Rata-rata fraksi yang menolak ini mempertanyakan alasan tingkat keurgensian penyertaan modal tersebut. Selain itu, pihaknya juga meminta audit kinerja dan keuangan dari PTAM Bandarmasih selama kenaikan tarif diterapkan sebagai bahan pertimbangan. Hingga kemarin, pihaknya belum menerima apapun mengenai audit tersebut. “Artinya ini menunjukkan bahwa rapat paripurna ini digelar tanpa memperdulikan komunikasi kepada kami. Sedangkan permintaan audit dan kinerja ini untuk memahami, untuk apa sih sebenarnya penyertaan modal ini,” katanya.

Baca Juga :  SAH..! Tarif Leding Naik Bulan September, untuk Pelanggan MBR Bakal Disubsidi

Fraksi PKS pun juga merasakan hal yang sama. Sekretaris Fraksi PKS, Hendra mengaku gregetan mengapa pengusulan penyertaan modal ini kembali digelar. Padahal audit dari PTAM Bandarmasih yang sebelumnya diminta belum ada disampaikan. “Makanya, nanti kami tagih auditnya sebagai bahan pertimbangan,” ujarnya singkat.

Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin, Jefrie Fransyah mengaku menyerahkan semuanya kepada proses rapat paripurna tersebut. Termasuk jika ada fraksi yang tidak menyetujui atas raperda penyertaan modal ke PTAM Bandarmasih. “Mereka memiliki tatib terkait berapa porsi fraksi yang setuju atau tidak agar bisa melanjutkan raperda ini ke tahap pembahasan,” katanya, Selasa (24/1) malam.

Ia mengaku seluruh raperda yang diusulkan dalam rapat paripurna sudah melalui tahap kajian mumpuni. “Semua yang sifatnya penyertaan modal harus ada kajiannya. Kalau belum ada, tidak bisa disampaikan ke DPRD. Kajian tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Jika DPRD perlu kajian, maka pada saat pembahasan bisa ditampilkan,” jelasnya.

Ia berharap bisa disetujui dan berjalan sebagaimana mestinya. “Ini adalah inisiatif pemko. Harapannya semua bisa diterima dan dibahas bersama DPRD di tahap pembahasan,” harapnya.(zkr/az/dye)

Trending

Haul Guru Sekumpul

Dapatkan update terkini berita tentang Haul ke-18 Guru Sekumpul tahun 2023

Berita Terbaru