Kalimantan Selatan akhirnya keluar dari daftar 10 provinsi dengan angka inflasi tertinggi di Indonesia.
***
BANJARBARU – Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, informasi ini diterima saat rakor pengendalian inflasi 2023 bersama Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, kemarin (14/3).
“Kalsel keluar dari 10 daerah dengan IHK (indeks harga konsumen) tertinggi secara nasional,” katanya.
Tidak hanya secara provinsi, tapi juga untuk tingkat kabupaten/kota. Ia berharap, inflasi di Banua masih bisa ditekan.
Meski sebentar lagi memasuki Ramadan dan Idulfitri. “Semoga kita dapat mewaspadai perubahan permintaan bahan pokok pada bulan puasa nanti,” tambah Roy.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, Martin Wibisono menyampaikan, pada Februari 2023 Kalsel mengalami inflasi year on year (yoy) 6,73 persen atau IHK sebesar 117,55 pada gabungan tiga daerah IHK.
Dari tiga daerah itu, Kota Banjarmasin mengalami inflasi yoy sebesar 6,78 persen dengan IHK sebesar 117,47. Kemudian, inflasi di Tanjung sebesar 4,74 persen dengan IHK sebesar 115,33. “Sedangkan Kotabaru mengalami inflasi yoy 7,88 persen dengan IHK 120,04,” sebut Martin.
Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh sepuluh indeks kelompok pengeluaran secara signifikan.
Yakni, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,35 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 6,42 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya sebesar 3,55 persen.
Lalu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,55 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,16 persen; kelompok transportasi sebesar 14,57 persen; kelompok rekreasi olahraga dan budaya sebesar 9,71 persen.
Kemudian, kelompok pendidikan sebesar 6,17 persen; kelompok penyediaan makanan dan restoran, 0,93 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, 9,13 persen.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Birhasani mengatakan, untuk mengendalikan inflasi, pemprov memiliki program jangka pendek secara berkelanjutan. Yakni pasar murah dan operasi pasar secara masif.
“Operasi pasar murah ini pada tempat-tempat strategis dan fokus pada daerah yang menjadi sampel pencatatan inflasi,” katanya.
Kemudian pada setiap hari kerja, Disdag memonitor dan mendata perkembangan harga di pasar tradisional yang menjadi sampel pencatatan inflasi.
Selain itu, secara berkala mendata ketersediaan bahan pokok di tingkat distributor dan pedagang besar sebagai antisipasi terjadinya kelangkaan.
“Kerja sama yang baik dan konsisten antara Pemprov Kalsel dengan pemkab dan pemko akan sangat menentukan dalam pengendalian inflasi,” pungkas Birhasani. (ris/gr/fud)
