31.1 C
Banjarmasin
Monday, 20 March 2023

Rp1,3 Miliar untuk Tekan Inflasi Banjarbaru, BBM untuk Paman Sayur pun Sampai Disubsidi

BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru mengucurkan anggaran sekitar Rp1,3 miliar belanja tidak terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru khusus di bulan Maret 2023.

Sebelumnya, pemko masih hitung-hitungan dalam mengatur skema penganggaran BTT.
Belakangan, angka tersebut disepakati, dan disampaikan langsung Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin.

“Jadi yang digelontorkan sekitar Rp1,3 miliar untuk menekan inflasi di bulan ini,” katanya dalam sambutan di pembukaan pasar murah, Lapangan Murjani, Rabu (8/3).

Aditya juga mengatakan dalam pengendalian inflasi ini adalah enam langkah yang dilakukan pemko. Langkah ini sebagai bentuk intervensi untuk memenuhi ketersediaan dan menekan harga bahan pokok.

010-Ramadhan-favehotel-Banjarbaru-Event-Ads

Selain menggelar pasar murah yang tersebar di 20 kelurahan, pemko juga memantau harga dengan sidak langsung ke pasar. “Ada juga gerakan menanam untuk menciptakan ketahanan pangan di masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga :  Warga: Alhamdulillah Saja Lah, Semoga Ada Hikmah dari Kenaikan Harga BBM ini

Ia juga mengaku sudah melakukan koordinasi dengan beberapa organisasi kemahasiswaan dalam gerakan menanam sayur serentak di Kota Banjarbaru. “Termasuk juga dari Kampung Kopi yang minta (ke pemko) untuk menanam bibit kopi,” tuturnya.

Selanjutnya, pihaknya pun melakukan kerja sama antar daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan. “Kami pun memberikan fasilitas transportasi seperti memberi subsidi BBM ke paman sayur. Mudah-mudahan harganya bisa ditekan, karena subsidinya dari pemko,” harapnya.

Terakhir adalah merealisasikan dana BTT tahun anggaran 2023. Besarannya sekitar Rp1,3 miliar. “Untuk menekan inflasi di bulan ini,” tukasnya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan dari Sekretariat Daerah Banjarbaru, Puspa Kencana menambahkan, bahwa enam langkah yang disebut wali kota telah dilaksanakan sekarang.

Baca Juga :  Hadapi Inflasi, BPKP Kalsel: Bike to Work Bagus untuk Diterapkan

Tim pengendali inflasi daerah (TPID) Banjarbaru juga, kata dia, menggelar studi banding ke Kabupaten Tabalong untuk pengembangan kapasitas pegawai (capacity building).

“Enam langkah sudah dilakukan semuanya. Ke Tabalong karena mereka pernah menerima TPID Award,” tutupnya. (dza/ij/bin)

Kalsel Keluar dari Daftar Merah Inflasi

Kalimantan Selatan akhirnya keluar dari daftar 10 provinsi dengan angka inflasi tertinggi di Indonesia.

Temui Kami di Medsos:

Terpopuler

Berita Terbaru