Isu hingga dugaan kebocoran retribusi ataupun pajak perparkiran di Banjarbaru sempat berhembus kencang. Hal ini ditengarai lantaran belum maksimalnya pengelolaan yang dilakukan Pemko Banjarbaru.
****
Kebocoran ini disorot beberapa pihak. Salah satunya adalah dari kalangan legislatif. Yang mana, sejumlah legislator mendorong agar Pemko Banjarbaru memperbaiki sistem pengelolaan.
Anggota DPRD Banjarbaru, Tarmidi mendorong agar Pemko bisa beralih menerapkan sistem parkir elektronik. Atau di pemerintahan akrab disebut eParkir.
“Memang sudah harus direncanakan untuk menerapkan eParkir ini. Karena sejak dulu retribusi dari pajak parkir jadi persoalan dalam pengelolaan,” kata Tarmidi.
Diketahui, eParkir merupakan pengelolaan retribusi parkir secara elektronik untuk pemerintah daerah. Sistem ini pun terintegrasi dengan semua bidang atau petugas terkait melalui alat pengawasan yang dipasang pada lokasi-lokasi parkir.
Dilanjutkan Tarmidi, bahwa eParkir sebenarnya adalah solusi yang konkrit. Yang mana bertujuan agar terhindar dari kebocoran. Karena ia menilai jika sejauh ini masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan pengelolaan sistem parkir lama.
“Kalau kita lihat, penggunaan eParkir ini kan langsung masuk ke kas daerah, jadi lebih aman dan juga jadi tidak pegang uang di tangan,” katanya.
Ia sendiri mendorong agar Dishub Banjarbaru bisa melakukan kajian terkait penerapan eParkir di Banjarbaru. Karena baginya ini adalah terobosan.
“Tentu ini dapat menjadi solusi meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir. Di daerah lain sudah terlebih dahulu menggunakan sistem itu. Mereka di sana sudah bagus. Jadi, saya sangat mendukung,” katanya.
Soal ini, pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarbaru menjawab jika eParkir memang sudah dipikirkan dan dikaji. Hanya saja, untuk penerapannya disebut belum bisa dalam waktu dekat.
Dijelaskan oleh Kepala UPT Perparkiran Dishub Kota Banjarbaru, Adi Royan, pihaknya sebetulnya sangat menyambut baik penerapan eParkir ini. Terutama ujarnya di lokasi tertentu di tepi jalan umum.
“Sampai saat ini, kami masih melakukan perhitungan terhadap biaya yang akan timbul apabila kita melaksanakan eParkir. Karena akan ada sewa alat, sistem bagi hasil, langganan internet atau hal-hal lainnya,” kata Adi.
Pertimbangan yang memberatkan lainnya, Adi mengutarakan jika aspek SDM yang nantinya menggunakan alat eParkir ujarnya tak bisa ujug-ujug rampung.
“Harus ada pelatihan SDM nya, karena ini sistem yang baru. Lalu, kami juga masih menghitung perbandingan retribusi yang akan di dapat antara sebelum menggunakan eParkir dengan nantinya menggunakannya,” ujarnya.
Lantas apakah tahun 2023 ini eParkir ada peluang diterapkan? Adi memandang jika dari kesiapan yang ada serta beberapa hal lainnya, maka eParkir berkemungkinan besar belum bisa digunakan tahun 2023.
“Sementara ini kemungkinannya belum, namun yang jelas kita di Dishub Banjarbaru akan melakukan upaya agar beberapa titik di Kota Banjarbaru bakal menerapkan eParkir,” katanya. (rvn/yn/bin)
