Data BPS menyebut ada 17 ribu orang miskin di Kabupaten Tanah Bumbu. Bupati protes, sebab data pemkab hanya mencatat 6 ribu penduduk miskin.
***
BATULICIN – Kemarin (7/2), Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar menggelar konferensi pers dadakan.
Dia merasa perlu meluruskan data kemiskinan yang mendudukkan kabupatennya sebagai daerah paling miskin nomor dua di Kalimantan Selatan.
Data itu dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut jumlah penduduk miskin di sana mencapai 17 ribuan.
Zairullah gusar, karena data pemkab yang dikumpulkan secara door to door hanya mencatat 6 ribu orang miskin. Miskin di sini mengacu kriteria BPS, pengeluaran di bawah Rp500 ribu per bulan.
“Angka kemiskinan memang sempat meningkat, tapi itu karena pandemi,” ujarnya.
Mantan anggota DPR RI itu menekankan, selisih data ini harus disikapi serius, karena data BPS adalah pondasi kebijakan pemerintah provinsi dan pusat.
“Kami sudah bertemu BPS. Mereka katanya akan update lagi di bulan Mei nanti,” tambah Zairullah.
Terpisah, Kepala BPS Tanah Bumbu, Rudy Nooryadi mengatakan, data itu sebenarnya hasil olahan Maret 2022. Dan baru dirilis pada September tadi.
Memakai teknik sampel acak dengan 600 responden. Margin error-nya sekitar 5 persen.
Dikerjakan oleh 60 petugas survei di lapangan. Plus 20 petugas entri data di kantor.
Mengapa makan waktu lama? “Kan perlu input data. Juga analisis. Banyak indikatornya,” jawabnya.
Rudy menegaskan, data mereka hanya bersifat makro. Sebagai gambaran. “Saya dengar Dinas Sosial juga sudah perbaharui data, pakai metode door to door,” tambahnya.
Dia menolak jika BPS dianggap lamban dalam merilis datanya. Menurutnya itu sudah mekanismenya. “Kadang ada angka yang tidak wajar, itu yang kami validasi ulang di lapangan,” jelasnya.
Namun Rudy memastikan, Tanah Bumbu bukan lagi daerah termiskin kedua. Sebab data terakhir Tanah Bumbu berada pada posisi sembilan di antara 13 kabupaten dan kota di Kalsel.
“Secara persentase, kemiskinan Tanah Bumbu turun dari 4,82 persen menjadi 4,26 persen pada tahun 2022. Secara absolut pun juga turun dari 18.919 jiwa menjadi 17.216 jiwa. Untuk 4,26 persen itu berada di urutan ke-9,” jelasnya.
Sisi lain, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanah Bumbu, Gento Hariyadi menjelaskan, BPS sejatinya mengambil data dari pemda. Namun dalam proses pengolahannya dikerjakan sendiri.
“Bedanya, dalam menggambarkan kondisi mereka memakai survei. Kalau kami langsung by name by address (nama dan alamat),” jelasnya.
Bagaimana warga Tanah Bumbu memandang polemik ini? Agus Hasanudin punya keluhan.
Dia pernah berkunjung ke kantor BPS untuk mencari data. Ternyata yang tersedia data lama. “Basi. Jika ingin mempelajari masa lalu, saya kira boleh,” cecarnya.
“Tapi kita kan cari data biasanya untuk bahan analisis, jadi perlu data terbaru,” sambung Agus. (zal/gr/fud)
