BANJARMASIN – Angka kemiskinan di Kota Banjarmasin menunjukkan tren menurun.
Namun pekerjaan rumah belum sepenuhnya selesai.
Setelah mencapai puncak 4,89 persen pada masa pandemi 2021, persentase penduduk miskin turun menjadi 4,52 persen hingga Desember 2024.
Meski demikian, jumlah warga miskin diperkirakan masih menyentuh 187.895 jiwa pada awal 2025.
Belum ada data terbaru hingga awal tahun 2026 ini.
Kondisi itu mendorong Pemerintah Kota Banjarmasin mengubah strategi penanganan kemiskinan.
Pendekatan yang sebelumnya bersifat umum kini diarahkan lebih spesifik melalui pemetaan kantong kemiskinan berbasis kelurahan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin, Nuryadi menegaskan bahwa kemiskinan tidak tersebar merata di seluruh wilayah kota.
Sejumlah kawasan masih menjadi titik rawan dan membutuhkan intervensi lebih intensif.
“Jadi ada beberapa kantong-kantong kemiskinan itu di wilayah Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Utara seperti Alalak, hingga Banjarmasin Barat di daerah Mantuil, Kuin, dan Cerucuk,” ujar Nuryadi, Rabu (21/1/2026).
Menurutnya, data persentase kemiskinan per kelurahan kini menjadi dasar utama pemerintah dalam menentukan arah kebijakan.
Dengan peta yang lebih detail, program penanganan diharapkan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.
“Kita prediksi wilayah-wilayah mana yang banyak mengalami kantong kemiskinan di Banjarmasin, sehingga sasaran itu akan tepat sasaran,” tambahnya.
Untuk mengantisipasi gejolak harga kebutuhan pokok, Dinsos juga menyiapkan bantuan logistik yang siap disalurkan ke seluruh 52 kelurahan.
Bantuan ini ditujukan bagi warga prasejahtera serta masyarakat terdampak musibah.
“Dinsos ada bantuan logistik beras ke 52 kelurahan. Kami juga menyiapkan hampir 1.500 paket sembako,” jelas Nuryadi.
Bantuan mencakup beras, telur sebagai sumber gizi, makanan siap saji untuk kondisi darurat, hingga logistik khusus bagi korban bencana seperti kebakaran.
Tak berhenti pada bantuan jangka pendek, Pemko Banjarmasin juga mendorong penguatan UMKM sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi warga dan menekan angka kemiskinan.
Dengan pendekatan berbasis data dan wilayah, pemerintah berharap penurunan angka kemiskinan tidak hanya tercatat di statistik, tetapi benar-benar dirasakan hingga tingkat kelurahan.
Editor : Eddy Hardiyanto