Pemerintah sedang gencar mengatasi anak kekurangan gizi. Situasinya semakin sulit bila orang tuanya lebih mementingkan belanja rokok.
****
BANJARBARU - Via Abdi Putra pernah merasakan pahitnya sakit paru-paru karena merokok. Kebiasaan ini sudah menjeratnya sejak masa SMA, dua puluh tahun lalu. Ia pernah mencoba berhenti selama enam bulan, tapi godaan nikotin membuatnya kembali merokok.
Kini, ia menghabiskan Rp82 ribu sehari untuk rokok. Dulu pengeluarannya tak sebanyak ini, karena harga rokok belum melambung tinggi. Kenaikan harga sempat membuatnya mengeluh. Tapi, tak cukup kuat untuk menggugahnya berhenti. “Sempat mengeluh waktu ada kenaikan harga, karena mahal,” kata ASN Kabupaten Tabalong itu.
Baca Juga: Rokok Mengandung Bahan Kimia Pembunuh, Uap Vaping Bikin Begini
Bagi dia, rokok bukan sekadar pelengkap. Tanpa rokok, Via mengaku hampa. Merasa aktivitasnya terhenti, dan digantikan rasa kantuk yang tak tertahankan.
Masduki juga sudah mencoba berbagai merek rokok. Kebiasaan warga Kotabaru ini dimulai sejak mondok di salah satu pesantren di Martapura tahun 90-an. Saat itu, ia harus sembunyi-sembunyi. Jika ketahuan merokok, bakal disanksi berat.
Kebiasaan ini terus berlanjut dari Madrasah Aliyah (setara SMA) hingga kuliah. Awalnya, Masduki hanya menghabiskan sebungkus rokok dalam sehari. Namun, sekarang jadi dua bungkus. Sekitar Rp62 ribu per hari. Artinya, perlu sekitar Rp1.860.000 dalam sebulan.
Kenaikan cukai rokok membuat Masduki berhemat. Kadang, ia membeli rokok yang lebih murah.
Meski terlanjur kecanduan, Masduki ingin berhenti. Ia merasakan dampak negatifnya, seperti mudah lelah saat berolahraga. Berhenti merokok tentu tak mudah baginya. Ia harus melawan kebiasaan yang sudah mendarah daging selama bertahun-tahun. “Jujur, sejauh ini saya ingin berhenti merokok pelan-pelan,” kata Masduki.
Meski sulit, Dini juga sama, ingin berhenti merokok. Warga Banjarmasin ini sudah merokok sejak SMP. Awalnya dua batang sehari. Dini masih ingat, di tahun 90-an, rokok Surya hanya Rp50 per batang.
Kebiasaan merokok Dini tak hanya membahayakan kesehatannya, juga menguras dompetnya. Dalam sebulan, pria yang berprofesi sebagai sales ini menghabiskan Rp810 ribu untuk rokok. “Apalagi kalau kerja di depan komputer, harus merokok biar pikiran enggak buntu,” ucapnya.
Kisah mereka hanyalah secuil potret dari fenomena pencandu rokok di Kalsel. Banyak warga Kalsel terjebak kebiasaan merokok yang mengkhawatirkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel yang dirilis Februari lalu, menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan untuk rokok di Kalsel jauh lebih tinggi daripada daging dan sayur. Ini mengacu data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023.
Di daerah perkotaan, rata-rata pengeluaran untuk rokok mencapai Rp65.697. Sedangkan untuk daging hanya Rp36.598, dan sayur Rp44.193. Di daerah pedesaan, angkanya bahkan lebih tinggi, dengan pengeluaran untuk rokok mencapai Rp85.651, dibandingkan dengan daging Rp24.379 dan sayur Rp46.993.
Data ini menunjukkan masyarakat Kalsel, baik di kota maupun desa, memprioritaskan rokok di atas kebutuhan gizi. Kebiasaan ini tentu saja memprihatinkan, mengingat bahaya rokok yang mengintai kesehatan.
Statistisi Ahli Muda BPS Provinsi Kalsel, Akhmad Rifani mengatakan pendataan ini membantu menghitung kemiskinan. Data menunjukkan pola konsumsi rokok erat kaitannya dengan tingkat ekonomi masyarakat.
Menurutnya, hal ini bisa dibangun dengan model regresi logistik untuk melihat peluang orang yang merokok menjadi miskin. “Sama halnya dengan hubungan antara tingkat pendidikan dengan kemiskinan,” ucapnya.
Rifani mengacu pada jurnal Ervina Yunita tentang pengaruh rokok terhadap kemiskinan di Aceh yang dirilis 2018 lalu. Jurnal itu menunjukkan kemiskinan di Aceh lebih banyak terjadi di pedesaan, dengan lebih dari 30 persen rumah tangga di pedesaan hidup di bawah garis kemiskinan. Konsumsi rokok adalah penyebab kedua kemiskinan setelah beras. Artinya, selain untuk membeli beras, pendapatan warga miskin juga dihabiskan untuk membeli rokok. Satu keluarga miskin bisa menghabiskan 10 batang rokok per hari.
Kesimpulannya, konsumsi rokok dan kemiskinan di Aceh memiliki hubungan yang erat. Artinya, semakin banyak orang miskin yang merokok, semakin tinggi tingkat kemiskinan.
Di Kalsel sendiri, Rifani belum bisa memastikan seberapa besar pengaruh rokok terhadap kemiskinan.
Belum ada penelitian khusus mempelajari perilaku merokok di rumah tangga miskin. Namun, hasil penelitian dari daerah luar bisa jadi gambaran tentang hubungan kemiskinan dan rokok. “Jurnal milik Ervina ini salah satu contoh bahwa ada keterkaitan antara konsumsi rokok dan tingkat kemiskinan,” tukasnya.
Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Muzdalifah mengatakan fenomena ini didorong oleh sejumlah faktor. Di antaranya, laki-laki sebagai pengambil keputusan dalam membelanjakan uang, dan perempuan hanya sebagai penerima pembagian dari suami.
Ia bilang, hal ini terkonfirmasi dari data yang menunjukkan konsumsi rokok di pedesaan Rp85.651, jauh lebih besar dibandingkan di perkotaan Rp65.697. “Sebagaimana diketahui, di daerah pedesaan pengelola keuangan dan pencari nafkah utama adalah laki-laki,” terangnya.
Hal Ini menyebabkan dana yang terbatas digunakan untuk membeli rokok, sehingga mengurangi anggaran untuk kebutuhan utama seperti sumber protein dan karbohidrat. Ia mengatakan, dampaknya cukup besar, baik bagi individu maupun keluarga. Konsumsi rokok yang tinggi dapat menyebabkan kekurangan gizi dan stunting pada anak-anak, serta menghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalsel.
Pemerintah sendiri telah melakukan upaya pembatasan peredaran rokok dengan cukai. Namun, Muzdalifah mengatakan langkah ini tidak cukup. "Sepanjang pengambilan keputusan belanja masih berada di tangan laki-laki, maka pilihan belanja masih akan banyak ditentukan oleh laki-laki," simpulnya.
Muzdalifah menyarankan beberapa upaya berikut. Pertama, memberikan subsidi kepada perempuan. Hal ini dapat membantu perempuan dalam mengambil keputusan belanja, dan mengurangi dominasi laki-laki.
Kedua, sosialisasi bahaya merokok. Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang bahaya merokok dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong mereka untuk berhenti merokok. “Juga pencabutan subsidi kesehatan bagi perokok jika diperlukan,” tekan Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan FEB ULM itu.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief