Sekolah dasar ini berada di ujung Kecamatan Banjarmasin Selatan. Persisnya, di Jalan Simpang Sungai Jelai RT 27.
Dari Balai Kota Banjarmasin, SD tersebut berjarak belasan kilometer. Malang, selama bertahun-tahun tak ada akses jalur darat yang sampai ke sana.
Jalan yang pernah dibangun pemerintah setempat tak kunjung ada kemajuan alias belum dilanjutkan. Masih menyisakan hamparan rawa, juga area pertanian. Alhasil, hanya ada satu cara agar bisa sampai ke SD itu, naik perahu.
Radar Banjarmasin menyambangi SD itu kemarin (11/1) pagi. Menumpang sebuah perahu bermesin yang memuat para guru dan sejumlah murid. Rombongan membelah aliran Sungai Jelai yang kecokelatan.
Kepala SDN Basirih 10 Banjarmasin, Irnawati mengatakan diangkut dengan perahu ini selain guru, hanya anak-anak yang bermukim di luar. Maksudnya, bukan anak-anak yang bermukim dari kawasan Jalan Simpang Sungai Jelai.
Anak-anak lokal yang bermukim di kawasan tersebut biasa diantar orang tuanya. Atau berangkat sendiri ke sekolah. Tentu dengan mendayung perahu. "Seperti inilah keseharian para guru dan murid di sekolah kami," ucap Irnawati.
Aktivitas mendayung perahu menuju sekolah itu kerap diabadikan orang-orang. Baik fotografer maupun videografer dari berbagai daerah. Foto maupun videonya banyak tersebar di dunia maya. Tak sedikit yang menganggapnya sebagai kearifan lokal, dan memiliki sisi unik. Namun, tak sedikit pula yang iba. Lantaran melihat perjuangan para murid dan guru untuk bisa sampai ke sekolah.
Sekitar 15 menit menempuh jalur sungai, penulis tiba di SDN Basirih 10. Di dermaga kayu SD itu, berjejer perahu milik wali murid. Sementara di depan ruang kelas, ada banyak murid yang berdiri menunggu gurunya.
Bangunan SD itu berdiri di sebuah tanah lapang. Bersisian dengan sungai, membuat tanahnya tak pernah kering. Malam hari, air sungai kerap pasang. Halaman sekolah menjadi penuh dengan lumpur. Pasang air sungai juga menyasar masuk ke teras dan ruang kelas. Maka sudah bisa ditebak, pagi hari hanya menyisakan bercak lumpur di lantainya.
Di SD tersebut, ada enam ruang kelas yang diisi sebanyak 51 murid. Lalu, ada satu buah toilet yang tampak miring. Kemudian, sebuah perpustakaan yang kini difungsikan sebagai ruang guru.
Jumlah tenaga pendidik ada tujuh orang. Ditambah seorang kepala sekolah alias kepsek, maka jumlahnya jadi delapan orang. Rinciannya, berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah lima orang. Satu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan dua guru honorer.
Pagi itu, aktivitas belajar mengajar berjalan seperti di sekolah kebanyakan. Hanya membedakannya kondisi ruang kelas dan muridnya saja. Jumlah murid di masing-masing kelas bisa dihitung dengan jari.
Ruang kelas tampak seadanya, dan jauh dari kata terawat. Contoh, plafon ruang kelas sudah mulai tersingkap. Tinggal menunggu waktu untuk ambruk.
Dinding ruangan retak di sana-sini. Termasuk lantai keramik teras dan ruang kelas yang sebagian juga tampak rusak. Tentu menyisakan bercak lumpur. Padahal, sebelum memulai pelajaran, para murid sudah bergotong royong menyapu atau membersihkan lantai ruang kelas itu.
Menilik lebih jauh, tidak semua murid mengenakan sepatu sebagai alas kaki. Apa boleh buat, kondisinya memang tidak memungkinkan. Faktor pertama, karena bangunan sekolah berdiri di tanah yang hampir tak pernah kering, alias selalu becek itu. Di halaman sekolah misalnya, lumpurnya mampu membenamkan mata kaki orang dewasa. "Kami ingin sekali ada bantuan peninggian halaman. Sudah sering diusulkan, tapi belum dikabulkan," keluh Irnawati.
"Kasihan anak-anak. Bila olahraga atau upacara, tak bisa mengenakan alas kaki," jelasnya. "Punya halaman sekolah, tapi tak bisa digunakan itu aneh rasanya," tambahnya.
Faktor kedua, tidak semua anak terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Irnawati bilang sekolahnya lebih banyak menampung warga yang ekonominya pas-pasan. "Terus terang, kami para tenaga pendidik juga pernah patungan untuk membelikan seragam sekolah, lalu diberikan secara cuma-cuma ke murid," ungkap guru kelas tiga, Abdul Malik.
Berbicara tentang ketiadaan akses jalur darat, baik Irnawati maupun Abdul Malik, tidak mengetahui secara pasti apa permasalahannya. Ketiadaan akses jalur darat itu sebenarnya sudah diketahui oleh pemko juga Disdik Banjarmasin. Namun sekali lagi, hingga kini tak kunjung ada solusi. "Bahkan sekadar untuk perahu yang kami gunakan pun sumbangan dari para dermawan," ujar Irnawati.
Hal itu juga dibenarkan seorang guru honorer di SD tersebut. Namanya Susilawati. Tenaga pendidik ini sudah belasan tahun mengajar di SD tersebut. Seingatnya, untuk perahu, sudah enam kali berganti. Itu termasuk perahu yang penulis tumpangi kemarin.
Dulu, awal-awal, memang pernah ada bantuan perahu dari Dinas Pariwisata Banjarmasin. Tapi sudah lama sekali hancur, alias tak bisa digunakan. "Setelah itu, bantuan perahu hanya datang dari organisasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Kalsel, juga para dermawan," tuturnya.
Apakah dengan adanya bantuan perahu mobilitas guru dan murid menuju sekolah itu sudah bisa teratasi? Jawabannya, tentu saja belum. Diungkapkan Abdul Malik, mobilitas masih bergantung pasang surut air sungai. Lalu, juga kondisi prima perahu mesin itu sendiri. "Pernah suatu ketika, baling-baling perahu mesin yang kami gunakan itu hilang saat menuju ke sekolah. Beruntung ada warga yang membantu," ujarnya.
Bila sungai sedang surut, atau perahu sedang mengalami perbaikan, maka aktivitas belajar mengajar dilakukan di rumah warga. Kondisi itu dibenarkan oleh Misriani. Rumah perempuan inilah yang biasa dipakai sebagai ruang kelas. "Sering sekali seperti itu. Kasihan para guru dan para murid. Semoga ada jalan keluarnya. Paling tidak, semoga bisa dibuatkan akses jalur darat," harapnya. "Tak perlu dicor. Yang penting ada akses jalur darat," tekannya.
Menjelang waktu Zuhur, aktivitas belajar mengajar di SDN Basirih 10 Banjarmasin dihentikan. Rupanya, sudah waktunya pulang. Air Sungai Jelai tampak surut. Perahu yang ditambatkan, sebagian badannya sudah tak lagi mengapung di atas air. Tapi sudah menapak di tanah berlumpur.
Tampak susah payah wali murid maupun guru menanjak galah agar membuat seluruh badan perahu bisa berada di sungai kembali. "Seperti inilah keseharian kami. Terlambat sedikit, bisa-bisa makin sulit untuk pulang ke rumah," tutup Irnawati.(war/gr/dye)
Dianggap Unik, Sekolah Tidak Digabung
BANJARMASIN - Dulu ketika air Sungai Jelai sedang surut, atau sedang memasuki masa panen padi, aktivitas belajar mengajar di SDN Basirih 10 Banjarmasin bakal diliburkan. Pada saat itu, anak-anak biasa membantu orang tuanya memanen padi. Tak ada orang tua yang bisa mengantar anak-anaknya menuju ke sekolah.
Kini surutnya sungai maupun musim panen padi tak lagi jadi alasan bagi anak-anak untuk tidak belajar. "Aktivitas belajar mengajar masih bisa dilakukan di rumah warga," ungkap sang kepala sekolah, Irnawati. "Berbeda dengan situasi dulu itu. Tak bisa disamakan dengan sekolah lain. Harus ada pengecualian," jelasnya.
Dia sadar sedikitnya jumlah murid membuat bantuan yang diterima sekolahnya menjadi terbatas. Tidak seperti bantuan yang diterima sekolah lainnya. Ambil contoh untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Per tahun, SDN Basirih 10 Banjarmasin hanya kebagian jatah Rp48 juta. "Apalagi kalau melihat kondisi SD yang berada di pelosok seperti ini," bandingnya. "Sekarang, kami hanya bisa bersabar dan berjuang semaksimal mungkin dan semampu kami," tambahnya.
Radar Banjarmasin mengonfirmasi persoalan yang dialami SDN Basirih 10 Banjarmasin ke Disdik Banjarmasin, kemarin (11/1). Kepala Disdik Banjarmasin, Nuryadi mengaku tak bisa berbuat banyak terkait pemberian bantuan ke SDN Basirih 10 Banjarmasin. Khususnya, terkait peremajaan bangunan sekolah. "Sulitnya akses ke sana, membuat pembiayaannya membengkak," ujarnya. "Nanti akan dapat bantuan, tapi bukan tahun ini," tekannya.
Apakah SDN Basirih 10 Banjarmasin termasuk bakal digabung dengan sekolah lain lantaran jumlahnya muridnya yang sedikit? Nuryadi tampak menampiknya. Ia bilang SD tersebut bakal tetap dipertahankan. Alasannya, karena SD itu memiliki keunikan tersendiri, dan mempunyai ciri khas. Salah satunya lantaran mobilitas murid dan guru yang menggunakan perahu itu.
Lalu, bagaimana dengan perahu yang digunakan guru beserta murid, apakah bakal ditambah atau setidaknya bisa diperbaharui? Menjawab hal itu, Nuryadi hanya mengatakan akan mengupayakannya. "Nanti kami carikan perusahaan yang mau membantu. Seperti bantuan perahu yang sudah ada itu," klaimnya.
Radar Banjarmasin juga mengonfirmasi ketiadaan akses jalur darat menuju SD itu ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin.
Angin segar berembus. Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah menjelaskan bahwa pihaknya bakal melanjutkan pembangunan akses jalur darat di kawasan tersebut tahun ini.
Mengingatkan pembaca, di kawasan Jalan Simpang Sungai Jelai memang sudah ada akses jalur darat. Namun, memang belum menyentuh RT 27 sebagai lokasi SDN Basirih 10 Banjarmasin. Pembangunan jalan di situ, dulunya merupakan proyek bantuan dari Pemprov Kalsel. Panjangnya sekitar 1,2 kilometer.
Untuk tahun ini, pengerjaan lanjutan dilakukan Pemko Banjarmasin bersama dengan TNI. "Sementara, mungkin pengerjaan bentuk jalan dahulu. Minta tolong doakan saja. Kami berharap itu bisa dilakukan segera. Entah di bulan Januari, atau Februari tahun 2023," tuntasnya.(war/az/dye) Editor : Muhammad Helmi