BANJARMASIN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin berjanji akan segera merampungkan pembenahan kawasan Bandarmasih Tempo Doeloe (BTD).
Program pembangunan kawasan wisata kuliner yang berlokasi di kawasan Jalan Hasanuddin HM, Kecamatan Banjarmasin Tengah tersebut merupakan salah satu program prioritas dan janji Wali Kota Banjarmasin di tahun 2023. Namun, rencana pembenahan kawasan BTD menuai kritik dari pengamat tata kota di Banjarmasin, Subhan Syarif.
Menurutnya, berbagai kawasan di Kota Banjarmasin, khususnya yang bersisian dengan sungai atau yang berada di posisi rendah, pembenahan memang perlu dilakukan secara kontinu. Namun, ia mengingatkan bahwa harus tetap mengutamakan skala prioritas.
“Yang jadi persoalan, apakah kawasan BTD itu memang layak untuk masuk dalam skala prioritas,” tanyanya, kemarin (27/2).
Subhan mengatakan skala prioritas artinya adalah kawasan yang masuk dalam kategori rusak parah. Atau ibarat penyakit, apabila tidak ditangani akan berakibat fatal. “Jadi tak bisa hanya berdasarkan karena janji wali kota saja. Ada faktor utama yang menjadi pertimbangan. Skala urgensi atau mendesak adalah faktor utamanya,” tekannya.
Informasi didapatkannya, warga di sana mengatakan bahwa kawasan itu relatif masih aman dari dampak banjir rob. Drainasenya masih berfungsi dengan baik. “Artinya, kawasan tersebut bukan termasuk dalam area yang diprioritaskan untuk dibenahi,” jelasnya.
Berhubung sudah sekian lama tinggal di Kota Banjarmasin, Subhan mengamati pembangunan digagas pemko belum punya arah yang jelas. Contohnya, hal yang berkaitan dengan persoalan atau pengelolaan limpasan air yang mengakibatkan ‘calap’ atau banjir.
“Langkah yang dilakukan cenderung ditangani secara coba-coba atau trial error. Belum terukur, belum berkesinambungan, dan belum punya kajian serta langkah kerja yang komprehensif,” ujarnya.
Contohnya, pada pembenahan drainase yang dilakukan. Ia mengatakan, drainase seolah menjadi penentu untuk mengatasi hal limpahan air. Padahal masalah utama bukanlah di situ. Melainkan pendangkalan, penyempitan, dan tak terkoneksinya sungai di dalam Kota Banjarmasin. “Penyebab utama masalah malah tak serius dibenahi. Tak banyak tersentuh. Bahkan dari tahun ke tahun, semakin banyak yang mati dan hilang,” bandingnya.
Itu dibuktikan dengan jumlah sungai yang semakin menyusut. Belum lagi, banyaknya area resapan yang hilang tergerus pembangunan tak ramah lingkungan. Padahal Kota Banjarmasin dulu punya cara ampuh mengatasi persoalan limpasan air. Sederhananya, banyaknya area resapan atau rawa yang didukung sungai-sungai. Baik sungai besar, menengah, dan sungai kecil.
“Jadi, masalah limpasan air ketika pasang ataupun ketika hujan, tak banyak memunculkan persoalan seperti saat ini,” tekannya. “Jadi secara prinsip, alam punya kemampuan untuk mengatur dan memproteksi limpasan air yang berlebih,” tambahnya.
“Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa model penanggulangan atau penanganan mestinya dilakukan dengan membenahi, memberdayakan, dan menghidupkan sungai-sungai,” ingatnya.
Lalu, apa yang semestinya hal mendesak yang perlu dilakukan pemko? Subhan menyarakan pemko mesti membuat rencana jangka panjang yang komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu. Misalnya membuat roadmap 50 tahunan.
Implementasinya dilakukan berkelanjutan dan bertahap setiap lima tahun.
Mengapa perlu roadmap 50 tahunan? Subhan bilang itu menyesuaikan dengan kemampuan dana daerah yang terbatas. “Yang kita ketahui, dampak kenaikan air laut setiap tahunnya meningkat tajam. Posisi Kota Banjarmasin yang berada di bawah permukaan air laut adalah masalah besar membahayakan,” jelasnya.
“Maka semua implementasi tak boleh menyimpang dari tujuan target 50 tahun yang ingin dicapai,” tegasnya.
“Memang sudah ada RPJM dan RPJP. Namun dalam praktiknya, hal itu justru sering diutak-atik oleh kepala daerah. Dari karena adanya janji politik, dan sejenisnya,” tekannya.
Patut pula diperhatikan dalam menyusun roadmap tersebut haruslah seiring dengan jiwa atau karakter Kota Banjarmasin. Sebagai Kota Sungai, juga Kota Perdagangan dan Jasa.
“Dua hal ini tak boleh diabaikan. Bila terabaikan, tak menutup kemungkinan masalah besar akan terjadi di Kota Banjarmasin,” yakinnya.
“Bila tak segera berbenah dan tepat guna dalam menangani berbagai kondisi permasalahan kota, maka Banjarmasin bisa saja akan terpuruk dan kehilangan jati dirinya,” tegasnya.
“Sama seperti hilangnya status sebagai Ibu Kota Provinsi Kalsel,” cecarnya.
Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, pembenahan kawasan Bandarmasih Tempo Doeloe (BTD) mencakup ruas jalan, drainase, hingga pembuatan trotoarnya. Jika melihat dari laman lpse.banjarmasin.go.id, pembenahan salah satu kawasan jadul di Kota Banjarmasin ini dianggarkan oleh pemko sebesar Rp7.893.029.828
Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah mengatakan pihaknya masih membahas detail engineering design (DED) bersama dengan paguyuban yang ada di area Kota Lama. “Ini untuk DED masih dibahas dengan pihak paguyuban. Mungkin besok akan kami bahas lagi dengan mereka,” ucapnya, ketika ditemui di Rattan Inn, Senin (27/2) siang.
Ia juga mengatakan proyek ini akan secepatnya digarap. “Sesegeranya, mengingat ini juga merupakan salah satu program prioritas dan janji politik dari Pak Wali. Mungkin di awal April untuk penggarapan, kalau sudah selesai DED,” ungkapnya.
Ia menggambarkan terkait garis besar desain yang akan diterapkan tetap menunjukkan nuansa Banjarmasin jadul tempo dulu. “Desainnya itu harus menyatu dengan lingkungan dan menunjukkan ciri khas Kota Lama. Drainase dengan trotoar itu jadi satu kesatuan, juga nyaman untuk pejalan kaki,” jelasnya.
Pembahasan DED dengan paguyuban masih terkait material apa nantinya yang akan digunakan, lalu bagaimana desain finalnya. “Soalnya kan nanti setelah proyek ini selesai, kelanjutan perawatan dan pemeliharaannya dari mereka. Jadi mereka lebih tahu jenis material desain yang sesuai,” pungkasnya.(war/zkr/az/dye)
