30.1 C
Banjarmasin
Sunday, 5 February 2023

Status Tenaga Honorer Dihapus, “Ini Soal Garis Tangan”

BANJARMASIN – Andi sudah pasrah. Honorer Pemprov Kalsel itu belum tahu nasibnya ke depan setelah pemerintah resmi menghapus status tenaga honorer.

“Kalau dihapus, mau tak mau cari kerja yang lain. Semoga saja ada kebijakan yang berpihak kepada honorer,” harapnya kemarin (23/1).

Pada 31 Mei 2022 lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memutuskan, honorer dihapuskan pada 23 November 2023 mendatang.

Pemda pun diminta mendata, siapa saja honorer yang masih bisa “diselamatkan”. Dengan cara diikutkan pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Saya percaya saja rezeki pasti ada. Namun saya masih berharap status honorer dipertahankan. Walau nanti dengan nama yang lain,” tambah Andi.

Tentu ia tak cuma berpangku tangan. Seleksi PPPK yang dibuka pemprov sudah diikutinya.
“Semoga saja bisa lulus. Kalau tidak, mau bagaimana lagi, tinggal mencari lowongan,” ujarnya.

Senada dengan kekhawatiran Yanti. Honorer pemprov itu meminta langsung diangkat saja menjadi PPPK, tanpa harus bersaing dengan pelamar lainnya.

“Banyak yang mengincarnya (PPPK). Ini ujung-ujungnya soal garis tangan,” ujarnya.

Baca Juga :  Sebanyak 3.155 Honorer akan Berganti Outsourcing

Yanti yang telah bertahun-tahun menyandang status honorer, merasa tak adil jika harus ikut tes lagi. “Bersaing dengan mereka yang masih muda, apalagi yang baru lulus kuliah, tentu jauh berbeda,” tukasnya.

Sampai hari ini pemerintah pusat belum memutuskan nasib honorer yang tidak tertampung dalam kuota PPPK. Berbagai skenario alternatif masih digodok bersama DPR RI.

“Kami hanya bisa menunggu keputusannya. Ini kan kebijakan pusat,” kata Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Mashudi.

Sebab, informasi perihal tenaga honorer masih simpang siur. “Kepastiannya belum ada dan kami pun belum menerima surat edarannya,” sebutnya.

Seperti diketahui, tersedia tiga pilihan. Pertama diberhentikan semuanya, kedua diangkat bertahap dengan kriteria tertentu, dan ketiga diangkat semuanya menjadi PPPK.

“Sampai saat ini belum ada kebijakan terbaru. Kami menunggu saja yang terbaik untuk para tenaga kontrak atau honorer,” ujar Mashudi.

Untuk memfasilitasi ketiga opsi itu, pemprov sudah mengirim data honorer pada Juni 2022 lalu. Jumlahnya mencapai 11 ribu lebih. Tepatnya 11.065 tenaga non ASN.

Baca Juga :  MenPAN-RB: Honorer Masih Proses Pendataan dan Validasi

Namun dari jumlah itu, hanya sebanyak 9.559 orang yang dinyatakan memenuhi kriteria. Atau ada sebanyak 1.466 orang yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria.

Lantaran masa kerjanya kurang dari setahun per 31 Desember 2022, usianya kurang 20 tahun, atau sudah berumur lebih 56 tahun.

“Dan ada tiga item tenaga dasar yang dikeluarkan. Seperti petugas keamanan, sopir dan petugas kebersihan yang tidak masuk kategori,” jelasnya.

“Kami awalnya mendata lebih 11 ribu. Tetapi setelah diverifikasi pusat, hanya 9.599 yang masuk kriteria,” tutupnya.

Data itu akan menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan selanjutnya.

Tahun ini, pemprov membuka seleksi PPPK. Persoalannya, kuota yang dijatah pusat tak sebanding dengan jumlah honorer yang diusulkan. Lowongannya hanya 1.337 formasi.

Rinciannya, sebanyak 591 formasi tenaga kesehatan, 194 formasi tenaga teknis, dan 552 formasi tenaga pendidik.

Yang disebut terakhir tanpa seleksi kompetensi, sebab mengakomodir guru yang lulus passing grade (ambang batas) pada seleksi tahun 2021 lalu. (mof/gr/fud)

BANJARMASIN – Andi sudah pasrah. Honorer Pemprov Kalsel itu belum tahu nasibnya ke depan setelah pemerintah resmi menghapus status tenaga honorer.

“Kalau dihapus, mau tak mau cari kerja yang lain. Semoga saja ada kebijakan yang berpihak kepada honorer,” harapnya kemarin (23/1).

Pada 31 Mei 2022 lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memutuskan, honorer dihapuskan pada 23 November 2023 mendatang.

Pemda pun diminta mendata, siapa saja honorer yang masih bisa “diselamatkan”. Dengan cara diikutkan pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Saya percaya saja rezeki pasti ada. Namun saya masih berharap status honorer dipertahankan. Walau nanti dengan nama yang lain,” tambah Andi.

Tentu ia tak cuma berpangku tangan. Seleksi PPPK yang dibuka pemprov sudah diikutinya.
“Semoga saja bisa lulus. Kalau tidak, mau bagaimana lagi, tinggal mencari lowongan,” ujarnya.

Senada dengan kekhawatiran Yanti. Honorer pemprov itu meminta langsung diangkat saja menjadi PPPK, tanpa harus bersaing dengan pelamar lainnya.

“Banyak yang mengincarnya (PPPK). Ini ujung-ujungnya soal garis tangan,” ujarnya.

Baca Juga :  Soal Penghapusan Honorer, Banjarmasin "Wait and See"

Yanti yang telah bertahun-tahun menyandang status honorer, merasa tak adil jika harus ikut tes lagi. “Bersaing dengan mereka yang masih muda, apalagi yang baru lulus kuliah, tentu jauh berbeda,” tukasnya.

Sampai hari ini pemerintah pusat belum memutuskan nasib honorer yang tidak tertampung dalam kuota PPPK. Berbagai skenario alternatif masih digodok bersama DPR RI.

“Kami hanya bisa menunggu keputusannya. Ini kan kebijakan pusat,” kata Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Mashudi.

Sebab, informasi perihal tenaga honorer masih simpang siur. “Kepastiannya belum ada dan kami pun belum menerima surat edarannya,” sebutnya.

Seperti diketahui, tersedia tiga pilihan. Pertama diberhentikan semuanya, kedua diangkat bertahap dengan kriteria tertentu, dan ketiga diangkat semuanya menjadi PPPK.

“Sampai saat ini belum ada kebijakan terbaru. Kami menunggu saja yang terbaik untuk para tenaga kontrak atau honorer,” ujar Mashudi.

Untuk memfasilitasi ketiga opsi itu, pemprov sudah mengirim data honorer pada Juni 2022 lalu. Jumlahnya mencapai 11 ribu lebih. Tepatnya 11.065 tenaga non ASN.

Baca Juga :  Banyak yang Tak Terakomodir dalam PPPK, Kalsel Belum Siap Menghapus Honorer

Namun dari jumlah itu, hanya sebanyak 9.559 orang yang dinyatakan memenuhi kriteria. Atau ada sebanyak 1.466 orang yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria.

Lantaran masa kerjanya kurang dari setahun per 31 Desember 2022, usianya kurang 20 tahun, atau sudah berumur lebih 56 tahun.

“Dan ada tiga item tenaga dasar yang dikeluarkan. Seperti petugas keamanan, sopir dan petugas kebersihan yang tidak masuk kategori,” jelasnya.

“Kami awalnya mendata lebih 11 ribu. Tetapi setelah diverifikasi pusat, hanya 9.599 yang masuk kriteria,” tutupnya.

Data itu akan menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan selanjutnya.

Tahun ini, pemprov membuka seleksi PPPK. Persoalannya, kuota yang dijatah pusat tak sebanding dengan jumlah honorer yang diusulkan. Lowongannya hanya 1.337 formasi.

Rinciannya, sebanyak 591 formasi tenaga kesehatan, 194 formasi tenaga teknis, dan 552 formasi tenaga pendidik.

Yang disebut terakhir tanpa seleksi kompetensi, sebab mengakomodir guru yang lulus passing grade (ambang batas) pada seleksi tahun 2021 lalu. (mof/gr/fud)

Trending

Haul Guru Sekumpul

Dapatkan update terkini berita tentang Haul ke-18 Guru Sekumpul tahun 2023

Berita Terbaru