BANJARBARU – Terkait polemik tambang rakyat, Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru Emi Lasari mendorong agar ada koordinasi lanjutan antara Pemko dan Pemprov soal muatan RTRW.
Terlebih, ujarnya, saat ini pembahasan RTRW di tingkat Provinsi sedang dalam pembahasan.
“Jadi tadi kita memastikan soal itu. Karena muatan RTRW provinsi dan Banjarbaru kan harus selaras,” kata Emi.
Menurutnya, sinergitas antara Pemko dan Pemprov sangat penting. Sebab sepengetahuannya pihak Pemprov mengatakan tidak menutup mata soal tambang rakyat yang sudah eksis di Cempaka.
“Pemprov sendiri membuka ruang dalam berkoordinasi terkait tambang rakyat. Tinggal bagaimana Pemko mengatur zonasinya. Ketentuan zonasi itu mengatur perizinan terbatas, pengendalian, dan luasan tambang rakyat yang eksisting,” katanya.
Selain itu, ia katakan, koordinasi ini juga harus ditujudkan agar polemik ini tidak berlarut, berpolemik di publik, adanya kejelasan, dan tidak saling lempar kewenangan antar pihak.
“Pemko setahu saya diberikan waktu selama dua bulan oleh Kementerian ATR untuk menyampaikan Perda RTRW,” tambahnya.
Melihat itu, sebelum dua bulan itu, dirinya minta Dinas PUPR Banjarbaru yang jadi leading sektor untuk berkoordinasi dengan PUPR Provinsi, Dinas Pertambangan dalam menyinkronkan Raperda RTRW nya.
“Kita di DPRD pun akan meminta Pemko juga untuk berkoordinasi dengan Kementerian ATR bahwa ada penambahan muatan RTRW. Karena ditemukannya dinamika lapangan. Dan dasarnya aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD Banjarbaru bebebrapa waktu lalu,” katanya. (rvn/ij/ran)
