alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Friday, 7 October 2022

BLT dan BSU Diklaim Efektif Kurangi Kemiskinan

BANJARMASIN – Pemerintah mengambil kebijakan mengalihkan subsidi energi menjadi bantuan sosial dengan maksud meningkatkan efektivitas pemberian subsidi kepada masyarakat miskin atau penghasilan rendah.

Hal tersebut karena subsidi energi dalam penentuan harga BBM ternyata lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang mampu.

Dengan mengurangi dana subsidi untuk energi maka pemerintah dapat menyediakan dana untuk bansos sebesar Rp24,17 triliun sebagai bantalan melindungi daya beli masyarakat.

Sasaran yang ingin diberikan bansos dengan dana tersebut antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 20,65 juta KPM dengan jumlah bantuan per bulan senilai Rp160 ribu per bulan selama 4 bulan, Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 16 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan akan diberi bantuan sebesar Rp600 ribu dibayar sekali.

Baca Juga :  Harga Ayam Perlahan Naik, Tembus Rp 60 Ribu Per Ekor
Dori-Tortadas-Fave-Hotel-Radar-Banjarmasin

Dukungan pemda melalui 2% DTU (DAU dan DBH) untuk perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan subsidi sektor transportasi untuk ojek, angkutan umum, nelayan, dan UMKM.

“Untuk wilayah Kalsel, BLT BBM telah dibayarkan sebesar Rp56,3 milyar kepada 187.681 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Pemberian BLT BBM akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalsel 0,07% dan mengurangi tingkat kemiskinan 1,03%,” ujar Sulaimansyah Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Kalsel, Rabu (21/9).

Sementara, realisasi Bantuan Subsidi Umum (BSU) wilayah Kalsel sampai dengan bulan September telah dibayarkan sebesar Rp28,96 miliar atau 21,48% dari pagu Rp134,83 miliar dengan sasaran sebanyak 48.277 KPM. Pemberian BSU akan meningkatkan partumbuhan ekonomi Kalsel 0,05% dan mengurangi kemiskinan 0,04%,” tambahnya.

Baca Juga :  Ini Dia Alasan Polda Tak Menahan Bos PT BAS

Selain itu, realisasi pembayaran Bantuan Sosial (Bansos) sampai saat ini di Kalsel telah disalurkan sebanyak Rp135,9 miliar “Komposisi jenis bantuan antara lain berupa bansos 48,43%, penciptaan lapangan kerja 19,05%, subsidi sektor transportasi 10,14% serta perlidungan sosial lainnya 22,49%. Pemberian bansos ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,01 % dan mengurangi kemiskinan 0,02%,” sebutnya.

Sementara, Dana Insentif Daerah (DID) diberikan oleh pemerintah pusat dengan maksud mendorong kinerja pemerintah daerah dalam berbagai aspek. Untuk DID Kalsel tahun 2022 dari pagu sebesar Rp91,21 miliar telah direalisasikan sebesar Rp55,10 miliar (60,41%). DID dapat digunakan untuk bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian daerah serta perlinsos,” tandasnya.(oza)

BANJARMASIN – Pemerintah mengambil kebijakan mengalihkan subsidi energi menjadi bantuan sosial dengan maksud meningkatkan efektivitas pemberian subsidi kepada masyarakat miskin atau penghasilan rendah.

Hal tersebut karena subsidi energi dalam penentuan harga BBM ternyata lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang mampu.

Dengan mengurangi dana subsidi untuk energi maka pemerintah dapat menyediakan dana untuk bansos sebesar Rp24,17 triliun sebagai bantalan melindungi daya beli masyarakat.

Sasaran yang ingin diberikan bansos dengan dana tersebut antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 20,65 juta KPM dengan jumlah bantuan per bulan senilai Rp160 ribu per bulan selama 4 bulan, Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 16 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan akan diberi bantuan sebesar Rp600 ribu dibayar sekali.

Baca Juga :  Galang Doa dan Dana, Sampaikan Belasungkawa pada Korban Tragedi Kanjuruhan
Dori-Tortadas-Fave-Hotel-Radar-Banjarmasin

Dukungan pemda melalui 2% DTU (DAU dan DBH) untuk perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan subsidi sektor transportasi untuk ojek, angkutan umum, nelayan, dan UMKM.

“Untuk wilayah Kalsel, BLT BBM telah dibayarkan sebesar Rp56,3 milyar kepada 187.681 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Pemberian BLT BBM akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalsel 0,07% dan mengurangi tingkat kemiskinan 1,03%,” ujar Sulaimansyah Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Kalsel, Rabu (21/9).

Sementara, realisasi Bantuan Subsidi Umum (BSU) wilayah Kalsel sampai dengan bulan September telah dibayarkan sebesar Rp28,96 miliar atau 21,48% dari pagu Rp134,83 miliar dengan sasaran sebanyak 48.277 KPM. Pemberian BSU akan meningkatkan partumbuhan ekonomi Kalsel 0,05% dan mengurangi kemiskinan 0,04%,” tambahnya.

Baca Juga :  Wajib Punya Aplikasi atau e-Money Kalau Mau Naik Bus Trans Banjarbakula

Selain itu, realisasi pembayaran Bantuan Sosial (Bansos) sampai saat ini di Kalsel telah disalurkan sebanyak Rp135,9 miliar “Komposisi jenis bantuan antara lain berupa bansos 48,43%, penciptaan lapangan kerja 19,05%, subsidi sektor transportasi 10,14% serta perlidungan sosial lainnya 22,49%. Pemberian bansos ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,01 % dan mengurangi kemiskinan 0,02%,” sebutnya.

Sementara, Dana Insentif Daerah (DID) diberikan oleh pemerintah pusat dengan maksud mendorong kinerja pemerintah daerah dalam berbagai aspek. Untuk DID Kalsel tahun 2022 dari pagu sebesar Rp91,21 miliar telah direalisasikan sebesar Rp55,10 miliar (60,41%). DID dapat digunakan untuk bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian daerah serta perlinsos,” tandasnya.(oza)

Trending

Berita Terbaru

/