BANJARMASIN – Gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah kembali didemo mahasiswa, kemarin (20/2) siang.
Namun, berunjuk rasa sejak pukul 14.00 sampai 18.30 WITA, puluhan mahasiswa itu tidak ditemui anggota dewan.
Sebagai bentuk kekecewaan, mahasiswa mengacung-acungkan poster potret para wajah anggota DPRD.
Empat jam menunggu tanpa hasil, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel itu jelas dongkol.
“Dengan ini kami menyatakan tidak akan memilih mereka lagi di pemilu mendatang,” tegas Koordinator Wilayah (Korwil) BEM se-Kalsel, Yogi Ilmawan.
Dalam aksi ini, mahasiswa mengusung tiga isu. Pertama, menolak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berlaku 2026 nanti.
Kedua, menolak wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) hingga selama sembilan tahun.
Terakhir, menuntut Pemprov dan DPRD Kalsel menuntaskan masalah lingkungan. Khususnya yang menyangkut pertambangan batu bara.
Korbannya sudah jelas: jalan nasional yang longsor dan terputus di KM 171 Satui karena dikepung lubang tambang. Akibatnya, perekonomian masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu pun terganggu.
“Tak hanya Satui, dampak pertambangan juga terjadi di Kabupaten Banjar. Bahkan, di sana kami temui ada satu sekolah yang hampir ambruk,” beber Yogi.
Sebagai solusi, BEM meminta pembentukan satuan tugas (satgas) penyelamat lingkungan dan pengawas pertambangan.
Permintaan tersebut, menurut Yogi, sudah kerap disuarakan BEM. “Paling utama, kami meminta agar izin-izin tambang yang baru disetop,” pungkasnya.
Sedang Kunker
Pertanyaannya, mengapa tidak ada anggota DPRD yang menemui mahasiswa? Pada akhirnya, hanya Sekretaris Dewan (Sekwan) Muhammad Jailani yang keluar.
“Kebetulan hari ini mereka semua sedang kunker ke luar daerah,” katanya.
“Yang namanya kunker, tidak bisa ujug-ujug langsung balik ke sini untuk menghadapi massa,” sambungnya.
Jailani menegaskan, ia sudah mengkomunikasikan rencana demo mahasiswa kepada pimpinan.
“Upaya fasilitasi sudah, tapi ujungnya kami tidak bisa apa-apa. Karena jadwal yang harus dijalani anggota dewan sudah ada,” jelasnya.
Disinggung soal surat pemberitahuan aksi, ia mengaku tidak menerimanya secara resmi. “Yang kami terima adalah surat pemberitahuan yang ditujukan kepada kepolisian, bukan kepada dewan,” tukasnya.
“Karena mereka tidak bersurat secara formal, Jadi tidak ada kewajiban DPRD untuk menghadirinya,” tegasnya.
Dia juga menepis anggapan bahwa DPRD anti dengan aspirasi mahasiswa.
“Tidak pas dengan kenyataan. Karena setiap kali ada aksi, kalian melihat sendiri, ketua dan anggota dewan selalu menerima,” pungkasnya. (zkr/gr/fud)
