34.1 C
Banjarmasin
Kamis, 28 September 2023

Cara Caleg Mendulang Suara: Dari Mewarung, Senam Pagi, sampai Mendata Pemilih

BANJARMASIN – Bagaimana cara calon legislatif mencoba meraih simpati dan empati publik agar bisa mendulang suara pemilih? Radar Banjarmasin melakukan pelacakan dan pencarian fakta lapangan.

Tanpa menyebutkan siapa calon dan partainya, ditemukan fakta bahwa ada beragam cara yang dilakukan para caleg untuk melakukan pendekatan.

Cara yang paling umum dilakukan adalah memberikan iming-iming berupa hadiah. Modusnya beragam, mulai dari acara kumpul-kumpul, ngobrol di warung, mengikuti kegiatan sosial, hingga membuat event seperti senam pagi. Untuk menarik perhatian dan memberi kesan kepedulian caleg, setiap warga atau peserta yang ikut event bersama diberikan hadiah. Bentuknya beraneka macam, dari kerudung, tasbih, sembako, hingga berupa uang transport.

03-Wedding-Package-favehotel-Banjarbaru-2023

Bagi warga, pemberian gratis ini tentu saja menyenangkan mereka. Setidaknya mereka bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. “Siapapun yang memberi, kita ambil. Namanya juga rezeki. Lumayan gasan (untuk, red) di rumah,” ungkap seorang warga usai mengikuti kegiatan bersama dengan salah satu caleg.

Menariknya, kegiatan yang rutin digelar dua hingga tiga kali dalam sebulan ini baru dilakukan menjelang pemilihan legislatif. Padahal, jauh sebelumnya jarang dan nyaris tak ada kegiatan yang dilakukan caleg bersama warga. Baik yang saat ini masih menjabat maupun caleg baru.

Radar Banjarmasin juga menemukan fakta menarik lainnya. Beberapa warga mengaku telah didata dan diminta kesediaannya untuk memilih salah satu caleg.

Baca Juga :  Jika Berkas Tak Beres, Parpol Diberi Kesempatan Ganti Bacaleg

Tentu saja tak ada yang gratis. Satu suara dihargai Rp100 ribu hingga Rp200 ribu. Tergantung dari tingkat dan levelnya. Untuk caleg DPRD kota atau kabupaten, harga pasarannya mulai dari Rp50 ribu hingga Rp75 ribu.

Kemudian untuk DPRD provinsi di angka Rp100 ribu hingga Rp150 ribu. Nilai tertinggi tentu saja untuk DPR RI, mulai dari kisaran Rp150 ribu hingga Rp200 ribu lebih.

Namun, harga pasaran tersebut masih relatif, tergantung wilayah atau daerah pemilihannya, demografi pemilih, kedekatan dan ketokohan caleg, termasuk domisili pemilih dan caleg.

Untuk pemilih yang domisilinya masih berada dalam wilayah tempat tinggal caleg, nilainya masih bisa dianggap sebatas pertemanan. Untuk pemilih yang berada di kawasan pinggiran, pedalaman, hingga kawasan pegunungan dan pesisir, tentu nilai suaranya tak semahal dengan pemilih di wilayah perkotaan.

Untuk memastikan suara pemilih tidak lari, biasanya tim sukses caleg di lapangan melakukan pendataan nama dan fotokopi KTP. Mereka bergerilya menawarkan kepada setiap kepala keluarga yang memiliki hak pilih untuk menjadi calon pemilih potensial. “Saya juga ditawarin sama mertua saya yang tinggal serumah.

Katanya, apakah mau mencoblos caleg DPR RI. Satu suara dihargai Rp100 ribu. Di rumah saya ada 5 pemilih, berarti Rp500 ribu untuk lima suara. Katanya sih diminta syarat fotokopi KTP,” ungkap seorang warga yang tinggal di kawasan Banjarmasin Selatan.

Baca Juga :  Awasi Bakal Caleg, Peran Aktif Panwascam Sangat Diperlukan

Fenomena ini disayangkan Pengamat Politik FISIP ULM, Mahyuni. Menurutnya, politik transaksional ini karena ketidakpercayaan diri dari caleg. Apalagi bagi para pendatang baru. “Karena dia tak memiliki popularitas, maka yang bersangkutan menggunakan upaya ini,” kata mantan Ketua Bawaslu Kalsel itu.

Para caleg menggunakan langkah praktis menggaet pemilih dengan transaksional itu, sebutnya, karena juga ada upaya yang sama dengan pesaing. “Ini yang akhirnya terjadi,” tukasnya.

Bagi sebagian masyarakat, cara transaksional ini bahkan ditunggu. Ia memberi contoh saat dihelatnya berbarengan pemilu yakni Pilpres, DPD, dan Pileg yang semuanya jika terjadi transaksional, maka nilai uangnya tak sedikit.

“Hitung saja jika nilainya ratusan ribu Rupiah tiap satu surat suara yang ada di rumah tangga. Bisa jutaan Rupiah warga dapatkan,” sebutnya.

Dengan cara menggaet pemilih melalui cara transaksional ini, Mahyuni menilai kualitas demokrasi tak semakin baik. Ia berharap para parpol maupun caleg berbicara gagasan.

“Ketika ada ambisi dari caleg untuk terpilih, akhirnya sama menggunakan cara transaksional,” bandingnya.

Pengamat Politik FISIP ULM yang lain, Samahuddin Muharam punya pendapat berbeda. Menurutnya, saat ini yang belum memasuki tahapan kampanye, sah-sah saja apa yang dilakukan para caleg selama tak ada sifatnya mengajak.

“Ini kesempatan para caleg untuk membingkai kegiatan dalam bentuk yang sifatnya memasyarakat, selagi tak dan ajakan untuk memilih,” ujarnya.

Dilaporkan Bacaleg Golkar, KPU HST Dinyatakan Tidak Bersalah

Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) memutuskan KPU HST tidak bersalah dalam sidang putusan sengketa bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di HST.

Temui Kami di Medsos:

Terpopuler

Berita Terbaru