Tak hanya bagi Dinsos, Yamin juga menyebut fenomena ini juga harus disikapi oleh Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja. Temuan badut Banjarmasin mengemis di Barabai ini karena ketiadaan lowongan pekerjaan.
“Dua SKPD ini harus bersinergi dalam hal pemenuhan bantuan sosial, dan kesempatan mendapat lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa temuan keluarga badut ber-KTP Banjarmasin ini sebagai dampak dari Perda Kota Banjarmasin yang melarang warga untuk bersedekah dengan mereka.
“Di tempat kita memang ada aturan, orang yang memberi uang bakal dikenakan sanksi denda. Mungkin aturan itu yang membuat mereka (keluarga badut, red) memilih mencari nafkah di daerah lain,” ungkapnya.
Politisi Partai Gerindra itu sangat berharap agar SKPD yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat bisa bekerja sama dengan baik dalam menjalankan tugasnya.
“Supaya tidak ada lagi masyarakat kita yang mengemis di daerah lain. Apalagi di tempat kita sudah ada perda yang mengatur penanggulangan kemiskinan dan ekonomi kreatif,” harapnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir juga menilai Pemko Banjarmasin masih belum terlalu serius dalam menangani problem anak jalanan (anjal), gembel, dan pengemis (gepeng).
Meski sudah beberapa kali ditertibkan dan mendapat pembinaan di Rumah Singgah, mereka masih saja kembali ke perempatan jalan untuk mencari rezeki.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta metode penanggulangan harus dibenahi. Mengingat upaya Dinsos Banjarmasin dalam membina belum bisa tuntas. Hal itu dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dalam pembinaan.
“Mereka yang terjaring dan ditampung ke Rumah Singgah ini kan perlu biaya makan dan minum, dan itu terbatas,” bandingnya.
Jika jumlah yang ditampung sudah melebihi batas kemampuan, mereka yang terjaring hanya sampai pendataan saja. Setelah itu terpaksa dilepas kembali.
“Logikanya kalau ada rumah yang diisi banyak orang tentu akan sesak. Biaya hidup untuk orang-orang di dalam rumah itu pasti akan membengkak,” ujarnya.
“Sehingga mau tidak mau harus ada yang keluar, supaya tidak memberatkan si pemilik rumah dalam membiayai kehidupan orang-orang di dalamnya,” sebutnya.
Saut juga menyoroti soal tidak adanya pembinaan dari segi keahlian kerja yang diberikan kepada anjal dan gepeng di Rumah Singgah. Menurutnya, selama ini memang belum ada upaya pemko yang mengarah ke sana.
Gara-gara itulah banyak pengamen dan pengemis yang masih masuk dalam kategori usia produktif memilih mencari nafkah di perempatan jalan. “Tidak seperti daerah lain di pulau Jawa. Mereka (anjal dan gepeng) yang terjaring razia dibekali pelatihan usaha agar tidak lagi turun ke jalan. Di tempat kita belum ada program seperti itu,” ujarnya.
“Bahkan sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada upaya dinsos untuk memasukkan mereka yang terjaring ini untuk bisa ikut pelatihan di BLK milik pemko,” tambahnya.
Padahal hal tersebut sangat perlu dilakukan. Jika hanya sekadar dinasihati dan didata, para anjal dan gepeng itu tentu akan kembali meminta-minta ke jalan.
“Jika program itu bisa dijalankan, saya kira angka kesejahteraan orang-orang di tempat kita pasti akan naik. Tentunya jumlah orang yang meminta-minta pun akan berkurang dengan sendirinya,” yakinnya.
Saut juga menyadari bahwa problem anjal dan gepeng di Banjarmasin ini lantaran mental pelakunya yang menginginkan cara gampang dalam mencari nafkah.
“Kebanyakan orang yang meminta-minta dan mengamen sudah merasa nyaman dengan pekerjaannya di perempatan jalan. Hanya dengan menadahkan tangan dan menyanyikan lagu, mereka sudah bisa mendapatkan uang,” bebernya.
“Mereka tidak ingin keluar dari zona nyaman. Ini juga jadi PR yang harus dibenahi. Kita harus mengubah mindset mereka, supaya tidak lagi bergantung dengan penghasilan di jalan,” pungkasnya.(zkr/az/dye)
