Sedangkan bila terjaring masih berstatus pelajar, namun himpitan ekonomi memaksanya turun ke jalan, maka bantuan yang diberikan dimasukkan dalam program keluarga harapan (PKH).
Apakah dengan cara itu cukup? Jawabannya, tentu tidak. Menurut Budi, keinginan dan kebutuhan para pengemis terlalu besar. Ambil contoh, ketika seorang pengemis anak-anak yang terjaring ditanya untuk apa mengemis. “Dia bilang, ingin beli handphone. Padahal semestinya tidak perlu membeli handphone dulu,” ucapnya.
“Tapi karena lingkungan memengaruhi, mau tak mau punya keinginan untuk memiliki handphone. Jadi bukan karena kebutuhan,” ujarnya.
Perihal rehabilitasi, Budi mengaku bahwa kewenangan Pemko Banjarmasin masih terbatas untuk memberi penanganan seperti itu. Pihaknya tak memiliki panti rehabilitasi khusus.
Bukan karena tidak mampu membangun atau menyediakan, namun lantaran kewenangan untuk itu tak diberikan. “Yang memiliki panti rehabilitasi hanya Pemprov Kalsel. Yang ada di Banjarmasin hanya LKSA atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak,” ujarnya.
“Itupun dikelola perorangan atau individu, dalam bentuk yayasan. Ke sanalah kami serahkan,” tambahnya.
Sedangkan bila diserahkan ke Pemprov Kalsel, menurutnya harus mengantre. Lantaran di situ menampung seluruh kabupaten/kota di Kalsel. “Bila sudah enam bulan dan dirasa mandiri, kemudian keluar panti, baru bisa kami masukkan ke sana (bergiliran, red),” jelasnya.
Kendati demikian, bukan berarti tak ada yang bisa dilakukan. Budi mengaku pihaknya sudah banyak melakukan pendampingan penyerahan anak atau orang ke panti sosial.
“Kalau memang anak yang bersangkutan ingin sekolah atau orangnya mau dibina, rata-rata kami serahkan ke panti di Banjarmasin,” ujarnya.
“Sementara yang ada ini berjumlah 31 panti sosial. Untuk total jumlah orang-orang yang kami serahkan, saya lupa. Sudah banyak sekali,” tuntasnya.
Benahi Mental, Bina di BLK
Keluarga badut asal Kota Banjarmasin yang terjaring petugas Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga disoroti oleh Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin. Fenomena ini dianggapnya mencuat lantaran ada yang salah dalam penanganan masalah sosial di Bumi Kayuh Baimbai.
Menurutnya, hal ini patut dijadikan bahan evaluasi bagi jajaran Pemko Banjarmasin. “Ini jadi catatan besar bagi Dinas Sosial kita, mengapa keluarga badut yang ber-KTP Banjarmasin bisa sampai mengemis di sana,” ucapnya saat ditemui di DPRD Banjarmasin, Jumat (17/3).
