BANJARBARU – Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalsel belum menerima kabar terkait rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) pada tahun 2023 depan.
Diproyeksikan semakin mahal, karena membengkaknya komponen biaya perjalanan ke tanah suci.

Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Rusbandi mengatakan, mereka masih menunggu pengumuman resmi dari Kemenag RI perihal biaya dan kuota haji.
“Masih dibahas dengan DPR RI,” katanya kemarin (13/12).
Saat ini saja, biaya haji tak bisa disebut murah. “Kalau tahun 2022, BPIH Embarkasi Banjarmasin sudah Rp41,2 juta dari rata-rata nasional Rp39,8 juta,” sebutnya.
BPIH itu sudah naik, karena pada 2021 hanya Rp36,9 juta. “BPIH 2021 masih mengacu BPIH 2020, karena tidak ada pemberangkatan jemaah haji akibat wabah covid,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin menegaskan, keputusan BPIH merupakan wewenang Komisi VIII bersama Menteri Agama.
“Jadi kalau ada kabar biaya haji sudah naik sampai Rp80 juta atau berapa pun pada 2023 nanti, berita itu tidak benar,” tegas Tambrin.
Termasuk kuota haji, hingga kini belum ada keputusan. Meski sebelumnya Direktur Jendral Pengelolaan Haji dan Umrah (PHU) memperkirakan kuota haji 2023 akan penuh. “Itu masih perkiraan,” tuturnya.
Pada keberangkatan 2022, kuota haji Kalsel dibatasi hanya 1.743 orang lantaran pandemi. Padahal sebelumnya pada 2019 dijatah 3.818 orang.
Tambrin menjamin, Menag terus berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi agar kuota haji kembali penuh. “Harapannya kembali ke kuota asal karena daftar tunggunya sudah panjang,” ucapnya.
Berdasarkan data Kemenag Kalsel, jumlah pendaftar calon jemaah haji Banua sudah tembus 131.981 orang.
Apabila dibagi dengan kuota keberangkatan 3.818 orang per tahun, maka masa tunggu rukun Islam kelima itu sudah selama 36 tahun. (ris/gr/fud)