alexametrics
24.1 C
Banjarmasin
Jumat, 21 Januari 2022

Raperda Menumpuk, Kinerja DPRD Kalsel Lamban

BANJARMASIN – Kinerja DPRD Kalsel melambat di tahun 2021 tadi. Bagaimana tidak, dari 22 raperda yang digodok baru empat yang sudah disahkan.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda), Gusti Rosyadi Elmi menyebut raperda yang diselesaikan hingga akhir tahun tidak sampai separuhnya. Sisanya akan dilanjutkan pada tahun ini.“Yang tidak selesai tahun lalu, akan diselesaikan tahun 2022,” kata Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda), Gusti Rosyadi Elmi, Kamis (13/1) siang.

Politikus PKS ini merincikan, perda yang sudah disahkan adalah Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, APBD Tahun Anggaran 2022 serta Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Kemudian lima perda yang pembahasannya sudah di final di dewan, terdiri dari Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035, Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan UMKM, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Manajemen Jalan Provinsi, Penguatan Fasilitasi Pendidikan Perguruan Tinggi.“Lima raperda ini sudah selesai proses di dewan, tinggal dikirim saja ke Kemendagri,” katanya.

Baca Juga :  Ongkos Penggodokan Peraturan di DPRD Kalsel Naik Rp40 Miliar

Sementara yang belum bisa diselesaikan, sebanyak 12 raperda, yakni Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan, Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Air Minum Daerah Intan Banjar, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035.

Selanjutnya, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Revolusi Hijau. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang PPNS. Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penetapan BUMD Provinsi sebagai SPAM Lintas Batas Kabupaten/Kota. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Hambut (RPPEG).

Raperda Kebijakan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Limbah di Wilayah Provinsi Kalsel, Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir di Wilayah Provinsi, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah, Penyelenggaraan Fasilitasi Pondok Pesantren.

Baca Juga :  Utamakan Peran Jadi Istri dan Ibu

Menurutnya, kendala penyelesaian perda tahun tadi adalah pandemi Covid-19, terbatasnya anggaran serta pembahasan pansus yang banyak terbentur dengan kegiatan kedewanan lainnya.

Dia berdalih selain melakukan pembahasan raperda, anggota dewan juga melakukan kegiatan lain seperti pengawasan, kunjungan kerja, dan rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga, pembahasan raperda banyak yang tertunda.

“Faktor eksternal pandemi global, pandemi lokal, ya anggaran,” katanya sembari tersenyum.

Lalu berapa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022 yang akan dibahas dewan pada 2022 ini? “Ditambah 12 tahun 2021, semuanya 23 raperda di 2022,” pungkas Rosyadi.(gmp/by/ran)

BANJARMASIN – Kinerja DPRD Kalsel melambat di tahun 2021 tadi. Bagaimana tidak, dari 22 raperda yang digodok baru empat yang sudah disahkan.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda), Gusti Rosyadi Elmi menyebut raperda yang diselesaikan hingga akhir tahun tidak sampai separuhnya. Sisanya akan dilanjutkan pada tahun ini.“Yang tidak selesai tahun lalu, akan diselesaikan tahun 2022,” kata Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda), Gusti Rosyadi Elmi, Kamis (13/1) siang.

Politikus PKS ini merincikan, perda yang sudah disahkan adalah Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, APBD Tahun Anggaran 2022 serta Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Kemudian lima perda yang pembahasannya sudah di final di dewan, terdiri dari Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035, Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan UMKM, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Manajemen Jalan Provinsi, Penguatan Fasilitasi Pendidikan Perguruan Tinggi.“Lima raperda ini sudah selesai proses di dewan, tinggal dikirim saja ke Kemendagri,” katanya.

Baca Juga :  Ongkos Penggodokan Peraturan di DPRD Kalsel Naik Rp40 Miliar

Sementara yang belum bisa diselesaikan, sebanyak 12 raperda, yakni Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan, Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Air Minum Daerah Intan Banjar, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035.

Selanjutnya, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Revolusi Hijau. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang PPNS. Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penetapan BUMD Provinsi sebagai SPAM Lintas Batas Kabupaten/Kota. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Hambut (RPPEG).

Raperda Kebijakan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Limbah di Wilayah Provinsi Kalsel, Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir di Wilayah Provinsi, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah, Penyelenggaraan Fasilitasi Pondok Pesantren.

Baca Juga :  Perekonomian Akumulatif Bakal Capai 7,63 Persen

Menurutnya, kendala penyelesaian perda tahun tadi adalah pandemi Covid-19, terbatasnya anggaran serta pembahasan pansus yang banyak terbentur dengan kegiatan kedewanan lainnya.

Dia berdalih selain melakukan pembahasan raperda, anggota dewan juga melakukan kegiatan lain seperti pengawasan, kunjungan kerja, dan rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga, pembahasan raperda banyak yang tertunda.

“Faktor eksternal pandemi global, pandemi lokal, ya anggaran,” katanya sembari tersenyum.

Lalu berapa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022 yang akan dibahas dewan pada 2022 ini? “Ditambah 12 tahun 2021, semuanya 23 raperda di 2022,” pungkas Rosyadi.(gmp/by/ran)

Most Read

Artikel Terbaru