BANJARMASIN – Upaya pengentasan kawasan permukiman kumuh yang dijalankan Pemko Banjarmasin mendapat catatan dari Komisi III DPRD Kota Banjarmasin. Ini terkait pembenahan kesadaran masyarakat di kawasan permukiman kumuh.
Anggota Komisi III, Hendra menegaskan kesadaran masyarakat ini juga harus dibenahi bersama. “Bagi kami yang terpenting adalah jangan hanya mengandalkan pembangunan fisik semata. Ada aspek non fisik yang juga wajib dibenahi,” ungkapnya, Minggu (12/3) siang.
Harus ada capacity building masyarakatnya. “Lakukan program yang bisa membantu permasalahan pembangunan ekonomi mereka, agar bisa bangkit dari kemiskinan,” ujarnya.
“Tentunya harus ada pembangunan sosial budayanya, agar mereka semua bisa mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang cukup,” tukasnya.
Hendra juga menekankan agar pemko jangan lupa memberdayakan pemuda di kawasan kumuh. “Supaya bisa ikut berpartisipasi membangun kawasan mereka agar bisa keluar dari kategori kawasan kumuh,” katanya.
Tidak kalah penting aspek maintenance. Menyadarkan masyarakat agar bisa merawat bersama. “Mengajak kolaborasi semua pihak agar bisa menjadikan kawasan kumuh tidak kumuh lagi dengan indikator-indikator yang tepat,” ucapnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap peta kawasan kumuh harus terus diperbaharui. Perbanyak pula mendengar keluhan dari masyarakat, terutama lurah dan ketua RT setempat.
“Supaya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan bisa tepat sasaran, memiliki skala prioritas, dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Tahun ini, Disperkim Kota Banjarmasin menargetkan akan melakukan pembenahan seluas 55 hektare kawasan kumuh dari 508 hektare kawasan yang masuk SK Kumuh di tahun 2023.
Dalam prosesnya, pemko tidak mengerjakan sendiri tugas pengentasan kawasan kumuh tersebut. Kepala Disperkim Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan Dinas Perkim Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menangani kawasan kumuh di Kota Banjarmasin. Ia menyebut bahwa fokus penataan tahun ini, akan dilakukan di daerah Alalak dan Kelayan. Anggarannya sebesar Rp12 miliar.
Digunakan untuk penataan jalan, pembuatan titian, hingga drainase. Proses pengentasan 55 hektare kawasan kumuh ini masih menunggu hasil lelang. Targetnya rampung di bulan November nanti.
Menurut Hendra, pada dasarnya upaya pengentasan kemiskinan oleh pemko sudah bagus, lantaran kawasan kumuh ini berbasis geospasial dan petanya juga jelas. Selain itu, penanganan kekumuhan di Kota Banjarmasin juga banyak mendapatkan bantuan dari program-program pusat dalam beberapa tahun ke belakang.
Namun, Hendra meminta pemko harus memandang semua hal secara holistik, tidak parsial. Semua elemen masyarakat harus dilibatkan. Mumpung sudah ada Perda PKP (Peningkatan Kawasan Permukiman) di Kota Banjarmasin. Tentu sangat membantu pemerintah, karena sudah memiliki payung hukum untuk membenahi.(zkr/az/dye)
