BANJARMASIN – Sejumlah proyek infrastruktur di Kalimantan Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bermasalah. Beberapa proyek jembatan dan peningkatan jalan tak selesai. Padahal tahun anggaran sudah lewat. Bahkan ada kontraktor yang kabur tak menyelesaikan pekerjaannya.
Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin meminta Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Kalsel melakukan evaluasi menyeluruh. “Apa yang terjadi harus segera dievaluasi BPJN, sehingga ada upaya mitigasi akar masalah sampai terjadi keterlambatan dalam pengerjaan. Jika telat sebentar, mungkin masih bisa dimaklumi. Tetapi, yang saya dengar malah ada kontraktor yang diputus, dan terpaksa diusulkan kembali untuk tahun 2022,” ucapnya.
Wakil rakyat yang akrab disapa Bang Dhin ini menjelaskan APBN merupakan instrumen fiskal yang memiliki peran sangat penting dalam implementasi kebijakan publik termasuk di daerah seperti Kalsel. Proyek pembangunan atau pengadaan barang/jasa pemerintah, jelas dia, terbilang sukses, jika tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tertib administrasi. “Salah satunya saja gagal, bisa berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan sosial,” tegasnya.
Ia menambahkan, dampak dari sudut pandang makro ekonomi dengan adanya proyek tidak selesai adalah kontribusi fungsi alokasi dan distribusi APBN yang tidak maksimal.
Selain itu, terjadi penundaan ketersediaan aset strategis dan potensi “multiplier effect” yang dapat mempengaruhi revenue base dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tahun-tahun berikutnya. “Kesimpulan saya lebih baik mengendalikan kontrak dari waktu ke waktu, daripada berpikir atau berharap pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti soal kualitas kontraktor pemenang lelang. Jika kontraktor yang dimenangkan menawar harga terlalu rendah dikhawatirkan kualitas pekerjaan akan berpengaruh.
Data yang dihimpun Radar Banjarmasin, salah satu proyek bermasalah itu ada di Paringin, Kabupaten Balangan. Proyek Jembatan Paringin yang merupakan akses utama dari Banjarmasin menuju Tabalong dan Kalimantan Timur tak tuntas. Padahal targetnya akhir 2021 jembatan sudah selesai.
Terkait hal ini, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Kalsel memberikan keterangan bahwa kontrak pengerjaan yang seharusnya sampai pada Desember 2021 ini, harus diundur hingga Februari 2022 untuk penyelesaian.”Pengunduran ini karena adanya refocusing anggaran dari kementerian, pencairan dana baru bisa kami lakukan paling cepat Januari 2022,” terang Dwi Wahyono, Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) wilayah Kalsel.
Proyek lain yang bermasalah adalah pengerjaan jembatan Sungai Kintap Kecil, Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap. Proyek yang bernilai Rp 19 miliar lebih yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanjan Negara (APBN) tahun anggaran 2021 tersebut, harusnya selesai pada Desember tahun lalu.
Pekerjaan Penggantian Jembatan Sungai Kintap Kecil I tak hanya menyisakan buruknya kinerja kontraktor. Di balik itu, ada uang negara yang masih harus dikembalikan. Nilainya sebesar Rp2,4 miliar lebih.
Sisa jaminan ini diminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel agar segera dikembalikan pihak kontraktor dan ditagih serta dilakukan pengawalan ketat penagihannya oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XI Banjarmasin.
“Uang muka tersebut harus segera ditagih dan disetorkan ke Kas Negara. Jangan sampai berakhir menjadi kerugian negara. BPJN Kalsel bertanggungjawab atas hal ini,” tegas Kepala BPKP Kalsel, Rudy M Harahap sekaligus meminta dipersiapkan langkah litigasi hukum.
Dia mengingatkan, BPJN juga harus memperbaiki aktivitas pengendalian proyek selama ini. Seperti penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mature, termasuk di dalamnya Manajemen Risiko. “Ini harus menjadi solusi untuk menghindari munculnya permasalahan serupa di kemudian hari,” tegasnya.
Seperti diketahui, tak hanya proyek Jalan Liang Anggang-Bati-Bati yang menjadi atensi BPKP, baru-baru ini kembali mengemuka proyek lain yang diduga turut amburadul dan tak bisa diselesaikan sesuai masa kontrak kerja.
Proyek amburadul itu yakni penggantian sejumlah jembatan di Jalur Trans Kalimantan Poros Selatan. Proyek yang didalam kontraknya bernama Penggantian Jembatan Sungai Kintap Kecil I sedianya harus sudah selesai tahun 2021 lalu dengan masa kerja 9 bulan.
Belakangan, ternyata proyek ini harus diputus kontraknya pada Desember 2021 lalu. Progres pekerjaan pun hanya 34,10 persen. BPKP sudah memanggil Kepala BPJN Wilayah XI, Syauqi Kamal. Di mana saat itu terungkap, macetnya pengerjaan proyek bernilai Rp19.767.975.000 itu, dengan penyedia jasa PT Vasco Indo Persada, yang beralamat di Jakarta Timur, dan disupervisi oleh konsultan PT Tema Karya Mandiri terjadi pemutusan kontrak.
Proyek sendiri meliputi penggantian 5 buah jembatan meliputi Tanah Laut dan Tanah Bumbu yakni Jembatan Sungai Kintap Kecil I, Jembatan Sungai Mati Kuyuk, Jembatan Sungai Bantaian, Jembatan Sungai Haji Keke dan Jembatan Sungai Tanah Merah I.
Pemutusan kontrak harus dilakukan lantaran penyedia jasa buruk dalam manajemen pelaksanaan proyek dan tidak memiliki kemampuan keuangan yang memadai. Buktinya, sejak April 2021, walaupun telah menerima uang muka sebesar 20 persen senilai Rp3.953.595.000 dari kontrak, progres pekerjaan sangat lambat dan hanya mencapai 34,10 persen.
Sesuai dengan ketentuan, bila deviasi progres kemajuan mencapai 10 persen, maka harus dilakukan show cause meeting (SCM) dan teguran. BPJN telah melakukan SCM dan tiga kali teguran. Akan tetapi PT Vasco Indo Persada tetap tidak menunjukkan itikad baik dan menyerah untuk menyelesaikan pekerjaan.
Pihak BPJN menerangkan, untuk progres pekerjaan 34,10 persen tersebut, Negara telah membayar kepada penyedia jasa sebesar Rp6.742.305.000 atau 33,89 persen dari nilai kontrak. Sementara, uang muka yang belum dikembalikan ke Negara saat ini sebesar Rp2.402.864.850.
BPKP sendiri menemukan, progres proyek penggantian 5 jembatan ini menunjukkan masih jauh dari fungsional. Pertama, Jembatan Sungai Kintap Kecil I, konstruksi box culvert dari rencana lebar 12 meter, baru terealisasi 5,6 meter. Akibatnya lalu lintas masih menggunakan setengah dari lebar jembatan lama.
Kedua, Jembatan Sungai Mati Kuyuk yang konstruksi dengan box culvert. Dari rencana lebar 12 meter sudah terealisasi. Ketiga, Jembatan Sungai Bantaian, konstruksi yang dengan konsep girder beton tersebut, sedianya memiliki lebar 13 meter. Namun baru terealisasi tiang pancang.
Keempat, Jembatan Sungai Haji Keke yang dengan model konstruksi box culvert, dari rencana lebar 13 meter, baru terealisasi jembatan sementara. Kelima, Jembatan Sungai Tanah Merah, jembatan dengan konstruksi box culvert itu baru terealisasi 9,14 meter yang harusnya sesuai rencana dengan lebar 18 meter.
Melihat amburadulnya proyek tersebut, BPKP Kalsel menekankan harus ada perbaikan prosedur lelang. Rudy mengatakan, dari berbagai proyek yang bermasalah di Kalsel, terdapat modus terkait harga penawaran kontraktor, yaitu saat lelang kontraktor hanya menawar dikisaran 80 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). “Mungkin ini sebagai upaya untuk memenangkan lelang, tetapi kurang memperhitungkan kemampuannya untuk melaksanakan proyek,” ujarnya.
Pihaknya juga memperhatikan, prosedur evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Kalsel kurang memadai. “Ini harus dilakukan, agar memperoleh keyakinan bahwa para penawar mampu melaksanakan proyek, terutama dilihat dari calon pemenang lelang, kompetensinya, kapabilitas sumber daya, dan kemampuan keuangannya,” cetusnya. (mat/by/ran)
