KOTABARU – Pembangunan median jalan di pusat Kotabaru banyak dikritik warga karena terkesan dipaksakan. Hal ini justru membuat jalan semakin sempit.
Nur Ifansyah, seorang advokat di Kotabaru mengatakan pembangunan median jalan sebenarnya memiliki aturan, antara lain PP 34 tahun 2006 tentang jalan, dan Permenhub NO 111 tahun 2015 tentang tata cara pengaturan batas kecepatan.
Intinya, dalam ketentuan tersebut pembuatan median maksudnya adalah untuk pengendalian arus dan kecepatan berkendara. Karenanya sebelum dibuat median jalan, harus dilakukan pengkajian studi kelayakan dan perencanaan terlebih dahulu.
“Nampaknya pembangunan median yang sudah terlanjur ini perencanaan tidak matang, perlu dievaluasi wilayah mana yang layak dipasang median dan wilayah mana yang belum layak,” kritiknya.
Banyaknya kritikan tentang media jalan ini membuat DPRD Kotabaru mengadakan rapat dengar pendapat, Senin, (6/3). Pesertanya, Anggota DPRD, Polres Kotabaru Dishub Kotabaru, LSM Formula, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Kotabaru dan beberapa perwakilan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Kabag Ops Polres Kotabaru Kompol Agus Rusdi Sukandar mengatakan sebelumnya pernah dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 28 Februari 2023 terkait mengantisipasi kemacetan dan laka lantas di Kabupaten Kotabaru.
Tetapi, pada saat rapat koordinasi yang diinisiasi Polres Kotabaru itu, proyek median jalan sudah berjalan. “Dari rapat koordinasi tersebut, kami mengambil langkah bahwa seharusnya lebih mengutamakan pelebaran jalan sebelum median jalan,” tegas Agus.
Dari data Satlantas Kotabaru, pertumbuhan lalu lintas di Kabupaten Kotabaru tercatat untuk roda dua pada tahun 2021 sebanyak 7390 unit dan di tahun 2023 naik menjadi 8772 unit.“Jadi ini adalah kenaikan signifikan,” kata Agus lagi.
Karena itu, dia mengatakan seyogyanya dikaji ulang secara ilmiah pembangunan media jalan di Kilometer 1 sampai dengan Kilometer 9. “Terkait ini tolong dikaji ulang sesuai dengan rekomendasi dari pimpinan polres,” tegasnya.
Sementara, Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis merekomendasikan proyek ini dihentikan sementara, sebelum adanya pelebaran jalan. “Sekarang kita minta ke pemerintah daerah agar, selesaikan dulu pelebaran jalan baru dilakukan kajian seperti disarankan dari Polres,” ucapnya. (jum/by/ran)
