BANJARMASIN – Kegagalan Kota Banjarmasin dalam mempertahankan trofi Adipura tahun 2022 berujung pada pemanggilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) oleh Komisi III DPRD Kota Banjarmasin. Pemanggilan akan dilaksanakan pada Rabu (8/3) pagi, pukul 09.00 WITA.
Wakil Ketua Komisi III, Afrizaldi mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan mengenai penyebab trofi Adipura yang sudah empat kali dipertahankan itu gagal diraih di tahun 2022. “Ini inisiatif ketua komisi. Besok (hari ini, red) kami tanyakan mengapa sampai gagal mempertahankan Adipura,” ungkapnya, Selasa (7/3) sore.
Menurutnya, pemanggilan SKPD yang menangani kebersihan dan tata kelola lingkungan ini bukan untuk menghardik atau mencecar DLH atas kegagalan Adipura. Namun lebih mengarah ke evaluasi.
“Hasil evaluasi ini tentunya akan kami jadikan bahan untuk pertimbangan langkah ke depannya seperti apa. Kami tidak bisa juga mau marah-marah. Toh ini sudah terjadi, dan penilaiannya juga sudah keluar. Jadi pemanggilan ini adalah untuk evaluasi bersama,” katanya.
Selain menanyakan penyebab kegagalan, Afrizal juga mengaku akan menanyakan keterlibatan SKPD lain dalam hal penanganan kebersihan dan sampah. Misalnya pengelolaan sampah di pasar, sekolah, rumah sakit, objek pariwisata di Kota Banjarmasin.
“Jika hal ini memang ada masalah, maka tidak menutup kemungkinan akan kami panggil juga SKPD lain untuk menanyakan permasalahan tersebut,” ujarnya. “Supaya pembenahan yang kita lakukan pascakegagalan Adipura ini bisa berjalan maksimal,” tambahnya.
Menurutnya, jika inti permasalahan ada di DLH, maka tidak menutup kemungkinan yang akan dievaluasi secara menyeluruh adalah dinas itu sendiri. Kendati demikian, Afrizal mengakui sebenarnya DLH Kota Banjarmasin sudah bekerja secara maksimal dalam menangani permasalahan sampah.
Ia malah curiga program pemerintah yang dijalankan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan Wakilnya Arifin Noor justru membuat pengelolaan sampah semakin semrawut. “Jangan-jangan program seperti event-event yang mengumpulkan banyak orang malah jadi penyumbang sampah terbesar,” tebaknya.
“Atau program pemberian makanan bergizi untuk mencegah stunting yang menyumbang sampah terbanyak. Kita sampai sekarang belum tahu makanan yang diberikan itu apakah bentuknya instan dengan plastik atau tidak,” sambungnya.
Afrizal mengakui bahwa seluruh pengelolaan sampah semuanya dibebankan kepada satu dinas. Seolah-olah SKPD lain lepas tangan, dan hanya menitikberatkan kepada DLH saja. Dalam pemanggilan inilah akan dicari penyebab dan solusinya. “Nanti kami lihat bagaimana perkembangan rapat,” tukasnya.
Sekretaris DLH Kota Banjarmasin, Wahyu Hardi Cahyono mengatakan bahwa pihaknya sudah mengetahui pemanggilan tersebut. “Kami siap menghadiri pemanggilan itu, dan menjelaskan apa saja yang jadi penyebab kenapa sampai gagal membawa Adipura,” ujarnya.
Wahyu membeberkan bahwa ada perubahan aspek penilaian Adipura tahun 2022 ini. “Kita masuk kategori Kota Besar. Penilaiannya pun juga berbeda dengan kategori lainnya,” bebernya.
“Terkait TPA, memang lahan kita sudah tidak memungkinkan lagi untuk menampung sampah. Kecil kemungkinan untuk menambah luasan lahan,” tukasnya.
Kendati demikian, Wahyu menyatakan bahwa seluruh jajaran DLH sudah siap menghadapi pemanggilan tersebut. “Tujuan utamanya adalah agar kita memperbaiki diri secara bersama. Terutama pelayanan kami tentang kebersihan,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, dalam pengumuman penghargaan Adipura yang digelar KLHK RI pada Selasa (28/2) lalu, Banjarmasin hanya bisa meraih sertifikat saja. Bukan trofi Adipura. Padahal Kota Seribu Sungai pernah mencetak sejarah empat kali meraih Adipura.
Pertama 2015, di masa Wali Kota Muhidin. Kedua, trofi Adipura juga diraih pada 2016, di masa pemerintahan Kota Banjarmasin masih dipegang Pjs Wali Kota M Thamrin. Pada 2017 dan 2018, trofi Adipura diboyong ke Banjarmasin di masa duet Wali Kota Ibnu Sina dan Wakil Wali Kota Hermansyah.
Setelah itu penilaian Adipura ditiadakan lantaran pandemi. Ketika penilaian tahun 2022 dijalankan, Banjarmasin hanya diganjar sertifikat.
Sekda Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman menyebut walau hanya dapat sertifikat, bukan berarti ada penurunan prestasi dalam pengelolaan kebersihan terkait sampah dan lingkungan. Ia merasa dedikasi kota ini dalam menjaga kebersihan dan penyediaan RTH tetap diapresiasi Kementerian LHK.
“Tidak benar, penghargaan sertifikat Adipura ini merupakan prestasi yang menurun bagi Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Ikhsan menyebut capaian Banjarmasin yang hanya mendapat sertifikat disebabkan adanya perubahan indikator dalam penilaian Adipura yang diberlakukan Kementerian LHK. Meski begitu, Ikhsan menekankan agar penghargaan Adipura ini menjadi pemicu semangat bagi Kota Banjarmasin dalam menjaga kebersihan dan lingkungan, khususnya sungai-sungai yang ada. “Jangan sampai dengan capaian ini membuat kita puas,” katanya.(zkr/az/dye)
