BANJARMASIN – Sekitar 2.700 KK (Kepala Keluarga) miskin di Banjarmasin terancam tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos). Nama mereka ternyata tidak terverifikasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kepastiannya 2.700 itu tidak dapat bantuan hingga APBD Perubahan nanti,” ujar Kepala Dinsos Kota Banjarmasin, Dolly Syabana usai rapat dengan Komisi IV, Kamis (6/4).
Ia mengatakan ada sekitar 8.333 KK masuk dalam kategori miskin ekstrem pada tahun 2022 lalu. Setelah data tersebut disandingkan dengan DTKS, ternyata hanya 5.706 KK saja yang terverifikasi. “Hanya yang sudah terverifikasi yang akan dibuatkan Surat Keputusan (SK) sebagai sasaran penanggulangan kemiskinan ekstrem di Banjarmasin,” jelasnya.
Lalu apa penyebab masih banyak belum terverifikasi? Dolly mengatakan penyebabnya beragam. Ada karena kesalahan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari data kemiskinan ekstrem tersebut. Bahkan juga ada yang tidak memiliki NIK sama sekali.
Menurutnya, pihaknya dalam pendataan tidak cukup terpaku pada data KK saja. NIK juga termasuk sebagai indikator penilaian seperti kriteria miskin yang dimaksudkan pemerintah. “Jika ada kesalahan di bagian NIK akan sulit diverifikasi,” tuturnya.
Data tersebut akan didata ulang. Kemudian akan disanding kembali dengan DTKS. “Kami minta BKKBN untuk mendata ulang. Nanti kita sanding lagi dengan DTKS,” jelasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Saut Natan Samosir menambahkan semakin cepat BKKBN memproses data tersebut, akan semakin cepat pemko dan dewan untuk menindaklanjuti serta mencari solusi. Ia optimis jika data sudah ada maka pihaknya akan segera menyandingkan dengan DTKS.
“Kita tunggu hasil validasi dulu. Dari situ kita bisa tahu, dan dapat dicarikan solusi apakah SK wali kota perlu direvisi atau bagaimana,” tandas politisi PDIP ini.(gmp/az/dye)
