BANJARBARU – Persoalan banjir di Banjarbaru memang masih jadi momok. Faktor cuaca ekstrem selalu dinarasikan sebagai pemicu utama yang kemudian diperparah dengan kualitas fungsi sungai yang tak lagi maksimal.
Baru-baru tadi, Anggota DPRD Kota Banjarbaru HR Budiman meminta Pemko untuk berpikir secara rasional dalam menangani banjir. Hal utama yang diusulkannya adalah potensi merelokasi warga.
Sebab bagi Budi, bahwa dari dulu sampai sekarang sudah banyak masyarakat bermukim di bantaran sungai. “Bahkan ada yang masuk aliran sungainya di beberapa titik.”
Oleh karena itu, kajian untuk potensi merelokasi rumah warga katanya bukan tak mungkin dilakukan. Hal ini katanya akan menjadi penanggulangan banjir secara jangka panjang.
“Yang terpenting jangan sepihak, harus ada duduk satu meja dengan masyarakat. Juga kesiapannya harus dipikirkan, misalnya lokasinya sudah jelas dan bagaimana mekanismenya,” katanya.
Merelokasi ini tegas Budi bukan mengusir atau menggusur. Tetapi untuk kebaikan masyarakat ke depannya untuk hidup lebih nyaman tanpa ancaman banjir.
“Karena bicara banjir ini bukan soal tadi atau sekarang, tapi bagaimana ke depannya. Nah UU pun mengatur pemerintah punya tugas dan kewajiban melindungi warganya, makanya saya pikir relokasi bisa jadi opsi,” paparnya.
Terakhir, legislator PDI Perjuangan ini juga merasa jenuh dan jengkel ketika hujan selalu dianggap faktor banjir. Baginya, manusia tak bisa menyalahkan kondisi alam ketika terjadi bencana.
“Inilah tadi Pemerintah harus memikirkan bagaimana yang rasional dan konkrit. Jangan sampai terulang bertahun-tahun. Dan jangan sampai mencoba merekayasa lingkungan, ini akan sulit sekali,” tuntasnya.
Soal ini, Pemko Banjarbaru angkat suara. Dari sisi perencanaan pembangunan, Pemko Banjarbaru menyebut bahwa skema relokasi tak bisa ujug-ujug dilakukan karena melibatkan berbagai pihak.
“Relokasi itu perlu jalan panjang, tak bisa diputuskan sepihak saja. Sebab ada masyarakat yang dilibatkan. Meski begitu, skema ini memang sudah ada kita pikirkan,” kata Kepala Bidang Fisik Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banjarbaru, Erwin.
Sebenarnya kata Erwin, dalam penanggulangan banjir ini juga memerhatikan aspek penataan permukiman. Yang mana relokasi katanya juga masuk di dalamnya.
Misalnya ia contohkan, bahwa ada sebagian rumah warga yang bangunannya menyerobot masuk ke aliran sungai. Kondisi ini katanya jelas membuat fungsi sungai terganggu dan memicu banjir meluap.
“Dalam penanggulangan banjir kita harus melihat kondisinya, apakah bisa ditanggulangi dengan peremajaan, normalisasi atau pemugaran sungainya atau harus menata pemukimannya,” katanya.
Diakuinya, relokasi memang berpotensi diterapkan. Terlebih kondisi di lapangan didapati beberapa pemukiman yang masuk ke badan sungai.
“Namun harus dijalankan secara panjang, tahun 2023 kita akan adakan sosialisasi dulu kepada masyarakat yang terdampak skema ini, kita libatkan mereka dalam perencanaannya juga,” bebernya.
Pemerintah kata Erwin bisa saja menyediakan lahan pengganti dengan aset yang ada. Tapi pembangunannya katanya juga harus dipikirkan secara matang. Termasuk menyosialisasikannya ke masyarakat.
“Kalau untuk lahan penggantinya mungkin banyak saja, tapi kita harus pertimbangkan juga misalnya pengajuan ke pemerintah pusat untuk bantuan rumah khusus bagi yang terdampak,” tuntasnya. (rvn/yn/bin)
