BANJARBARU – Menjadi Ibu Kota Provinsi (IKP) Kalimantan Selatan, membuat banyak pengusaha beramai-ramai berinvestasi di Banjarbaru.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel mencatat, hingga triwulan III 2022 nilai investasi yang masuk ke Banjarbaru mencapai Rp543,40 miliar.
“Nilai ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Kabid Promosi pada DPMPTSP Kalsel, Mulyadi.
Ia menyebut, pada 2021 investasi yang masuk ke Kota Idaman cuma Rp146,75 miliar. “Tahun 2020 malahan hanya Rp88,71 miliar,” sebutnya.
Menurutnya, nilai investasi di Banjarbaru melesat, dikarenakan daerah ini ditetapkan jadi ibu kota provinsi. “Setelah jadi ibu kota semakin banyak investor yang masuk, mulai dari sektor barang dan jasa, serta lainnya,” ujarnya.
Sementara untuk nilai investasi se-Kalsel, hingga triwulan III 2022 sudah mencapai Rp10,5 triliun.
Kepala DPMPTSP Kalsel, Endri mengungkapkan, investasi yang sudah masuk tersebut persentasenya di atas 80 persen dari target tahun ini.
Ia menuturkan, ada dua target capaian investasi pada 2022 ini. Yakni dari pemerintah pusat sebesar Rp14 triliun dan target provinsi Rp11,8 triliun.
“Ini baru perhitungan di triwulan ketiga atau September 2022, kita optimis target investasi bisa tercapai hingga akhir tahun,” ujar Endri.
Ia menyampaikan, sektor investasi yang masuk ke Kalsel masih didominasi pertambangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa.
Namun, investasi sektor pariwisata juga mulai tumbuh. Hanya saja belum signifikan. “Kita yakin investasi pariwisata terus naik, karena pembangunan di sektor ini sangat serius dilakukan gubernur,” paparnya.
Meski begitu, menurutnya belum berakhirnya pandemi Covid-19 masih sedikit mengganggu peningkatan investasi di Banua.
Selain itu, ekonomi global yang belum pulih juga berpengaruh. “Belum lagi terkait perang antara Rusia dengan Ukraina, ini juga ada pengaruhnya,” tutur Endri.
Walaupun demikian, ia menegaskan, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan minat investasi di Kalsel.
Salah satu upaya yang dilakukan, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait master plant investasi di daerah. “Dokumen master plant ini yang kita ajukan ke investor,” paparnya. (ris/yn)
