BANJARBARU – Lama tak terdengar, rencana pembangunan rel kereta api di Kalimantan Selatan kembali diungkit. Kabarnya, jalurnya kemungkinan bakal berubah.
Anggota Komisi V DPR RI asal Kalsel, Syaifullah Tamliha mengatakan, jalur kereta api mungkin berubah karena permintaan dari calon investor.
“Rencana kereta api dari Tabalong ke Banjarmasin, ada beberapa pihak yang meminta agar dialihkan dari Tabalong ke Tanah Laut,” katanya kepada Radar Banjarmasin kemarin (4/10).
Alasannya, di Jorong ada pelabuhan yang posisinya berada di laut dalam.
“Sehingga kapal tidak tergantung lagi pada pasang surut muara Sungai Barito. Seperti di Pelabuhan Trisakti,” jelasnya.
Menurutnya, bila kapal tak lagi bergantung pada pasang surut sungai, maka pendistribusian barang dari Kalsel ke provinsi lain akan lancar.
“Di situ juga bisa menjadi pelabuhan penyangga ibu kota negara baru di Kaltim,” ujarnya.
Terkait investor, Syaifullah menyebut, ada salah satu pemodal dari Rusia yang menyatakan ketertarikan membiayai pembangunan kereta api di sini.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor menambahkan, dari hasil diskusi dengan Kementerian Perhubungan disampaikan, pengalihan trase kereta api dari Tabalong ke kawasan industri Jorong masih berkutat di RDP (Rapat Dengar Pendapat).
“Ini memang sudah masuk catatan Kemenhub,” ujarnya.
Akan tetapi, perubahan trase masih memerlukan analisis dan data yang lebih detail. Berbeda dengan dua rencana semula (rute Tabalong-Banjarmasin-Palangkaraya dan Tanah Grogot-Batu Licin-Banjarmasin) yang sudah dalam direncanakan.
“Sehingga apabila ada perubahan trase, maka membutuhkan kajian lagi,” jelasnya.
Lagi pula, jalur ke Jorong sudah ada di dalam di trase Banjarmasin-Batulicin-Tanah Grogot. “Jadi memang jalurnya sudah sampai ke sana,” ujarnya.
Ihwal investor dari Rusia, Ariadi mengaku hingga kini belum menerima informasi seperti itu. Baik dari Dishub Kalsel maupun Kemenhub.
Pembangunan kereta api diharapkan melalui sistem kerja sama antara pemerintah dan badan usaha. “Sudah diajukan Kemenhub ke Kemenkeu, tapi belum ada keputusan untuk melanjutkan ke proses berikutnya,” pungkasnya. (ris/by/fud)
