BANJARMASIN – Pola pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Banjarmasin bakal mengalami perubahan. Di tahun lalu, reses ini dilaksanakan secara kelompok. Sedangkan tahun 2023 ini, ingin diubah menjadi perorangan.
Dalam surat resmi yang masuk ke Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, dari delapan fraksi, hanya dua menginginkan reses masih dilakukan secara kelompok.
Wakil Ketua III DPRD Kota Banjarmasin, Tugiatno menjelaskan surat itu merupakan hasil rapat lintas fraksi yang baru-baru ini digelar.
“Dua fraksi yang masih ingin mempertahankan reses dilakukan secara kelompok itu Fraksi Demokrat dan Golkar,” ucapnya saat ditemui Radar Banjarmasin di Gedung DPRD Kota Banjarmasin, Kamis (2/2) siang. Sedangkan enam fraksi lain seperti PAN, PKS, PDI-P, PKB, Gerindra dan Restorasi Bintang Persatuan (RBP) menginginkan diubah menjadi perorangan.
Tugiatno mewajari jika terjadi perbedaan pandangan dalam setiap pengambilan keputusan di lembaga legislatif ini. “Masing-masing fraksi pasti memiliki pandangan dan penilaiannya tersendiri. Jadi kami maklum kalau hal seperti ini terjadi,” tuturnya
Meski keputusan akhir belum ada, Tugiatno meyakini kalau Badan Musyawarah (Banmus) akan lebih memilih pola perseorangan ketimbang perkelompok. “Karena fraksi yang ingin reses ini dilakukan secara perorangan jumlahnya lebih banyak ketimbang ingin perkelompok,” bandingnya.
Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu, kegiatan reses memang lebih baik dilakukan secara perorangan. “Kita bisa lebih intens mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat jika reses ini dilakukan secara perorangan,” ungkapnya.
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Afrizaldi juga menilai pola perorangan memiliki banyak kelebihan. Lebih dekat dengan masyarakat, dan lebih leluasa dalam menyerap serta menyalurkan tugasnya sebagai perwakilan masyarakat di pemerintahan. Apalagi jumlah anggota dewan ada 45 orang, dan wajib melakukan reses di enam lokasi berbeda. “Kalau kita kalikan 45 anggota dewan dengan jumlah enam lokasi berbeda, maka akan ada 270 titik reses. Artinya pola seperti ini tentu akan sangat efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat,” yakinnya.
Lantas apa sebenarnya yang membuat Fraksi Demokrat dan Golkar itu tetap ingin mempertahankan cara reses berkelompok? Ketua Fraksi Demokrat, Bambang Yanto Permono mengatakan pihaknya ingin menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ia mengaku khawatir akan terjadi temuan jika kegiatan reses dilaksanakan secara perorangan. Jangan sampai uang APBD yang dipakai untuk kegiatan reses malah disalahgunakan. “Kalau secara kelompok itu pasti ada pelaksanaannya. Jadi anggota dewan itu tinggal datang ke lokasi reses untuk menjaring aspirasi,” terangnya.
Fraksi Golkar sebenarnya tidak ingin ambil pusing mengenai cara pelaksanaan reses ini. “Kami mengikuti keputusan orang banyak saja,” ujar anggota Fraksi Golkar, Darma Sri Handayani, Jumat (3/2) malam.(zkr/az/dye)
