BANJARMASIN – Lowongan Pengawas emilPu Kecamatan (Panwascam) untuk Pemilu 2024 sepi pelamar.
Dibuka pada 21-27 September tadi, dari 13 kabupaten dan kota, hanya di Banjarbaru yang memenuhi syarat minimal jumlah pelamar.
Tak ayal, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel terpaksa memperpanjang pendaftaran. Mulai kemarin (2/10) sampai Sabtu (8/10) mendatang.
“Ada kecamatan di daerah-daerah yang jumlah pelamarnya kurang atau tak memenuhi persyaratan,” beber Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi dan Pendidikan dan Pelatihan Komisioner Bawaslu Kalsel, Akhmad Mukhlis.
Aturannya, jumlah pelamar Panwascam harus dua kali lipat dari kebutuhannya. Jadi misalkan diperlukan tiga orang, maka pelamarnya minimal enam orang.
Selain itu, Bawaslu juga harus memenuhi keterwakilan perempuan. “Ada yang pendaftarnya semua laki-laki, akhirnya pendaftaran pun harus diperpanjang untuk memenuhi syarat aturan,” terang mantan Komisioner Bawaslu Banjarbaru ini.
Perpanjangan pendaftaran itu berlaku untuk 70 kecamatan di Kalsel.
Kekurangan paling parah terjadi di Kabupaten Kotabaru. Jumlahnya mencakup 17 kecamatan. Di urutan kedua ada Kabupaten Banjar dengan 12 kecamatan.
Disusul Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Bumbu, sama-sama sembilan kecamatan.
Kemudian lima kecamatan di Kabupaten Tapin. Lalu Kabupaten Tanah Laut, Tabalong dan Hulu Sungai Utara, sama-sama empat kecamatan.
Terus dua kecamatan untuk Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Sedangkan di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masing-masing dua kecamatan. Terakhir Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Balangan, sama-sama satu kecamatan.
“Di Kotabaru yang kasihan. Dua kali kebutuhan saja tak mencukupi,” ungkap Mukhlis.
Mengapa sepi pelamar? Dia tak mau berasumsi. Menurutnya, honornya sudah lumayan. Rp1,9 juta per bulan untuk anggota dan Rp2,2 juta untuk ketua. “Kenyataannya tidak ada yang tertarik,” tukasnya.
Sesuai jadwal, Panwascam akan dilantik pada 26-28 Oktober nanti. Lalu bagaimana jika sampai tanggal itu tiba, masih ada kecamatan yang kekurangan atau belum memiliki Panwascam?
Mukhlis tak bisa menjawab, lantaran masih menunggu petunjuk teknis dari Bawaslu pusat. “Kami berharap, mudah-mudahan tak sampai terjadi demikian. Kalau pun nanti tak mencukupi, kami menunggu bagaimana arahan Bawaslu RI,” pungkasnya. (mof/by/fud)
