Syarat lowongan pegawai otorita ibu kota baru dikeluhkan. Terlampau berat hingga sarjana asli daerah sulit bersaing.
***
BANJARMASIN – Syarat lowongan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai begitu berat. Khususnya bagi lulusan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan.
Tak ada perbedaan persyaratan bagi anak daerah. Sama susahnya, sama beratnya.
Muncul kekhawatiran, kalau dipukul rata begini, praktis hanya sarjana dari kampus ternama di Jawa yang bisa lulus.
Akhirnya, jebolan perguruan tinggi Banua hanya menjadi penonton dari pemindahan ibu kota tersebut.
Mantan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) Kalsel, Geriliansyah Basrindu pun menyayangkan persyaratan pukul rata tersebut.
Menurutnya, terlepas dari persaingan, pemerintah pusat hendaknya mempertimbangkan lulusan “tuan rumah”.
Dia tak menampik, lowongan yang dibuka adalah formasi yang perlu diduduki oleh orang-orang yang berkompeten. Terlebih untuk IKN. Maka syaratnya memang tak boleh dibikin gampangan.
“Kalau melihat syaratnya, lulusan perguruan tinggi di Kalsel, khususnya swasta akan susah bersaing,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin, kemarin (28/2).
Boro-boro ikut seleksi lanjutan, pada syarat administrasi awal saja sudah tersingkir.
Bagaimana tidak, syarat yang ditetapkan pemerintah adalah lulusan perguruan tinggi yang terakreditasi A atau unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Untuk syarat khusus, pelamar mampu berbahasa Inggris secara lisan maupun tulisan yang dibuktikan dengan sertifikasi dari institusi terakreditasi nasional dengan sertifikat TOEFL minimal skor 500 atau IELTS 6.0.
Nilai skor setinggi itu artinya memiliki kecakapan berbahasa asing di atas rata-rata.
Menurut Igur, panggilan karib Geriliansyah, skor TOEFL 500 terbilang berat bagi perguruan tinggi swasta. “Kembali lagi, memang lowongan ini bukan untuk pegawai biasa. Tapi paling tidak, seharusnya ada kelonggaran untuk warga Kalimantan,” imbuhnya.
Perihal akreditasi A, setahun belakangan perguruan-perguruan tinggi di sini sudah berlomba untuk mengejarnya. “Sudah 400 kali lipat PTS di Kalsel yang program studinya terakreditasi A,” bebernya.
Ia menyarankan, pemerintah bisa saja tak langsung menggugurkan pelamar di persyaratan awal. Sehingga dapat dilihat kemampuan para pelamar yang terkendala dengan syarat akreditasi maupun nilai skor TOEFL.
“Kalau tak diberi kelonggaran, bisa-bisa nanti malah lulusan Pulau Jawa semua,” tukasnya.
Namun, jika ingin mencari hikmahnya, persyaratan berat ini dapat memacu PTS di Kalsel agar berlomba meningkatkan mutunya.
“Kan tidak hanya lowongan ini, ke depan ada lagi. Sisi baiknya, dampaknya bagus untuk perguruan tinggi di sini supaya bisa menyesuaikan diri dengan syarat tersebut,” pungkasnya.
Bagi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), syarat seberat itu tidak masalah. Sebab, akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PT sudah A.
“Sangat bisa bersaing. Kami ULM juga terus berupaya agar semakin baik,” kata Rektor Prof Ahmad Alim Bachri.
Untuk bersaing dengan PTN di Pulau Jawa, Alim menegaskan, internal kampus terus dibenahi. Saat ini, ULM telah memiliki 400 lebih doktor. Ditambah 73 guru besar.
“Salah satu contoh adalah memperbanyak guru besar,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pemerintah membuka lowongan PPNPN untuk otorita IKN di Kaltim. Dibuka 20 Februari, pendaftarannya sudah ditutup pada 24 Februari.
Ada sembilan formasi yang dibuka. Meliputi Sekretariat, Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, serta Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat.
Selain itu, dibuka pula untuk formasi Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, serta Deputi Bidang Sarana dan Prasarana. (mof/gr/fud)
