RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, TAHULAH Pian. Ada yang menarik dari cara orang Banjar memanggil ulama mereka. Satu kata yang begitu lekat di lidah masyarakat Muslim Jawa, "Kiai" justru terasa asing di telinga orang Banjar ketika digunakan untuk menyebut pemuka agama. Di Tanah Banua, para ulama dipanggil dengan sebutan yang jauh lebih akrab. Tuan Guru.
Budayawan Kesultanan Banjar, Ersa Fahriyanur, menjelaskan bahwa fenomena ini bukan sekadar perbedaan dialek atau kebiasaan ucapan semata. Ada akar sejarah yang dalam dan membuktikan bahwa orang Banjar memiliki tradisi tersendiri dalam mengekspresikan penghormatan kepada ulama mereka.
"Sejak masa Kesultanan Banjar hingga era pemerintahan kolonial Hindia Belanda, orang Banjar tidak mengenal istilah kiai untuk menyebut ulama. Yang dikenal adalah panggilan guru, tuan guru, mualim, syekh, bahkan ada yang dipanggil datu untuk menunjukkan kesepuhan atau ketinggian ilmunya," jelas Ersa.
Bukti paling kuat dari kuatnya tradisi ini, menurutnya adalah bagaimana masyarakat Banjar menyebut ulama paling berpengaruh di Kalimantan Selatan hingga hari ini. Tidak ada satu pun orang Banjar asli yang akan memanggil Almarhum KH Muhammad Zaini Abdul Ghani dengan sebutan Kiai Sekumpul. Semua orang menyebutnya Tuan Guru Sekumpul.
"Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti hidup bahwa tradisi panggilan Tuan Guru begitu mengakar dalam cara orang Banjar mengungkapkan rasa hormat mereka kepada ulama," ujarnya.
Hal yang sama berlaku di lingkungan pesantren. Berbeda dengan tradisi di Jawa, di mana seorang ulama yang memimpin pesantren otomatis mendapat gelar Kiai, di Kalimantan Selatan hal itu tidak terjadi.
Ersa mencontohkan pendiri Pondok Pesantren Rakha di Amuntai, yang sepanjang hidupnya dan dalam seluruh catatan tentang beliau selalu disebut Tuan Guru H. Abdurrasyid bukan Kiai H. Abdurrasyid.
Lalu dari mana datangnya penggunaan kata "Kiai" yang kini sesekali muncul dalam konteks formal untuk ulama Banjar? Ersa menjelaskan bahwa masuknya istilah ini ke dokumen resmi terjadi karena pengaruh bahasa Indonesia yang banyak bersumber dari tradisi tulis Jawa.
"Di masa lalu, banyak sumber tulisan resmi berasal dari Jawa. Akibatnya, panggilan kiai untuk ulama merembes masuk ke dalam surat-surat resmi pemerintahan. Contohnya adalah Pahlawan Nasional asal Kalsel, Idham Chalid, yang dalam sejumlah dokumen resmi disebut dengan singkatan K.H. Idham Chalid padahal orang Banjar sendiri lebih mengenalnya tanpa embel-embel kiai," papar Ersa.
Yang lebih menarik, Ersa mengungkapkan bahwa dalam sejarah masyarakat Banjar, kata "Kiai" justru memiliki makna yang sama sekali berbeda dari ulama. Pemerintah Hindia Belanda di Borneo menggunakan istilah Kiai untuk menyebut jabatan pembesar pemerintahan setingkat kepala distrik bukan pemimpin keagamaan.
"Dalam catatan kolonial tahun 1899 misalnya, tercatat Kepala Distrik Amandit dijabat oleh Kiai Mohamad Djamdjam dan Distrik Nagara oleh Kiai Osman. Jadi secara historis, kiai dalam konteks Banjar adalah gelar administratif pemerintahan, bukan gelar keagamaan. Ini memperjelas mengapa orang Banjar tidak menggunakannya untuk ulama," terangnya.
Menurutnya, memahami dan mempertahankan tradisi penyebutan Tuan Guru bukan sekadar urusan bahasa, ini adalah soal menjaga identitas budaya Banjar yang kaya dan memiliki akar peradaban tersendiri.
"Kuatnya tradisi panggilan Tuan Guru menunjukkan bahwa orang Banjar memiliki cara tersendiri dalam menghormati ulama mereka. Semoga panggilan ini tidak hilang dari tradisi keilmuan masyarakat Banjar, karena di situlah salah satu kekhasan dan kebanggaan kita sebagai orang Banua," pungkas Ersa. (bir/gr/mof)
Editor : Arief M