RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM - TAHULAH Pian. Sejarah perjuangan kemerdekaan di Kalimantan Selatan tidak hanya diwarnai oleh kiprah Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV Pertahanan Kalimantan, tetapi juga oleh kelompok-kelompok gerilya rakyat yang muncul di luar struktur resmi.
Salah satu yang paling mencolok adalah Gerakan Tengkorak Putih, sebuah kelompok yang meski berumur pendek, meninggalkan jejak penting dalam dinamika politik dan militer di daerah Banjar pada periode akhir Perang Kemerdekaan.
Kelompok ini aktif sejak menjelang Pertemuan Munggu Raya, 2 September 1949, hingga awal 1950. Dalam berbagai literatur, nama mereka kerap muncul dengan sebutan berbeda. Divisi Tengkorak Putih, Lasykar Rakyat Murba, atau bahkan sekadar gerakan rakyat bersenjata.
Perbedaan penamaan ini, menurut pemerhati sejarah Banjar Wajidi Amberi, sering menimbulkan kesan kontradiktif antar-pustaka. “Ada yang menulis mereka sebagai bagian dari pergerakan rakyat, ada pula yang mengaitkan dengan aksi pengacauan, penculikan, hingga teror. Padahal, konteks kemunculan mereka jauh lebih kompleks,” terang Wajidi.
Gerakan Tengkorak Putih lahir dari ketidakpuasan terhadap kesepakatan Munggu Raya yang mempertemukan Belanda dengan ALRI Divisi IV. Bagi sebagian kalangan, perjanjian itu dianggap melemahkan semangat perlawanan. Selain itu, tindakan KNIL, KL, dan Polisi NICA yang mengganggu rencana gencatan senjata semakin memicu perlawanan.
Namun, akar gerakan ini tidak berhenti di sana. Pada periode akhir, muncul pula rasa kecewa terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, khususnya terkait pengintegrasian mantan KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).
Kebijakan demobilisasi dan rasionalisasi pasukan di Divisi Lambung Mangkurat membuat sebagian anggota merasa tersisih, termasuk eks-pasukan Tengkorak Putih.
Dalam praktiknya, kelompok ini berjuang bahu-membahu dengan ALRI Divisi IV. Mereka terlibat dalam pengawasan wilayah, pengamanan desa, hingga aksi-aksi gerilya melawan pasukan Belanda. (she/mof)
Editor : Arief