TAHULAH Pian. Setiap hari ribuan warga melintas di Jalan S. Parman, Banjarmasin Tengah. Tapi, belum banyak yang tahu, kalau salah satu jalan utama di Kota Banjarmasin itu dulunya bernama Militaire Weg pada masa Hindia Belanda.
Jalan S. Parman memiliki panjang sekitar 1,35 kilometer. Ruas jalan ini membentang dari kawasan Bundaran Jalan Suprapto-AS Musyaffa hingga Jalan Brigjen H Hasan Basry yang dipisahkan Sungai Kuin atau Sungai Pangeran.
Di sepanjang jalan tersebut berdiri sejumlah bangunan penting. Di antaranya Kantor Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) yang sekarang menjadi Polresta Banjarmasin, hingga kompleks perkantoran pendidikan yang dahulu dikenal sebagai Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud).
Sebelum Indonesia merdeka, jalan ini dikenal dengan nama Militaire Weg. Setelah kemerdekaan, namanya sempat berubah menjadi Jalan Kalimantan sebelum akhirnya menggunakan nama Jalan S. Parman seperti sekarang. “Pada zaman Belanda nama jalan itu adalah Militaire Weg atau Jalan Militer,” ujar sejarawan Banua Mansyur.
Dikatakannya, pada masa itu terdapat dua simpang yang menggunakan nama jalan induknya. Yakni Simpang Militaire Weg I yang kini dikenal sebagai Jalan Karimata, serta Simpang Militaire Weg II. “Sekarang menjadi Jalan Andalas yang menghubungkan kawasan Belitung dan Pasar Lama,” terangnya.
Berdasarkan foto koleksi KITLV berjudul Militaire Weg te Bandjermasin tahun 1898, suasana jalan tersebut sangat berbeda dengan kondisi sekarang. Saat itu kawasan jalan masih dipenuhi pepohonan rindang dan lingkungan permukiman yang tertata.
Lebih dari satu abad kemudian, kawasan tersebut berubah drastis. Deretan pertokoan, kantor pemerintahan, rumah ibadah hingga bangunan komersial berdiri di sepanjang jalan. Pada masa Hindia Belanda, penamaan jalan ternyata tidak dilakukan sembarangan. Setidaknya ada empat kategori jalan yang digunakan. Pertama, Boulevard untuk jalan lebar yang memiliki jalur hijau di tengah.
Kedua, Laan untuk jalan penghubung. Ketiga, Straat yang diperuntukkan bagi kawasan perdagangan dan bisnis. Sementara Weg digunakan untuk kawasan permukiman, seperti Militaire Weg.
Karena memiliki fungsi sebagai kawasan hunian, aktivitas perdagangan di kawasan Weg kala itu dibatasi. Penataan tersebut membuat fungsi kawasan kota menjadi jelas dan tidak bercampur antara permukiman dengan pusat perdagangan.
“Seiring perkembangan zaman, batas-batas itu perlahan memudar. Banyak kawasan hunian yang kemudian berubah menjadi kawasan tempat usaha. Hal itu terjadi lantaran pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan ruang usaha,” ujarnya.
Meski meninggalkan catatan pahit kolonialisme, sistem penamaan dan penataan jalan yang diterapkan Belanda menunjukkan bagaimana sebuah kota dirancang berdasarkan fungsi dan peruntukannya.
Setelah Indonesia merdeka, nama-nama jalan berbahasa Belanda perlahan diganti dengan nama yang lebih mencerminkan identitas bangsa, terutama nama para pahlawan nasional. “Kini, nama Jalan S. Parman tidak hanya menjadi penunjuk arah di tengah Kota Banjarmasin, tetapi juga menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Kota Banjarmasin dari masa kolonial hingga era modern,” tutupnya. (gmp/mof)
Editor : Arief