Tahulah pian, gerakan Pemberontakan Kerja Buruh Tambang (PKBT) khusus di Kalimantan Selatan (sebelumnya bernama Karesidenan Borneo bagian selatan dan timur) muncul pada tahun 1926 di Kotabaru.
Ketua Lembaga Kajian Sejarah Sosial dan Budaya (LKS2B) Kalimantan, Mansyur menceritakan pemberontakan ini sebenarnya berafiliasi dengan pemberontakan PKI tahun 1926/1927.
Pada bulan November 1926, PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial yang diawali di wilayah Jawa Barat dan Sumatera Barat.
“Sangat wajar bila gerakan buruh tambang di Kalimantan Selatan ini berkobar, karena pada masa itu sebanyak 35.000 buruh di Hindia Belanda menjadi anggota PKI,” ungkapnya kepada Radar Banjarmasin, Senin (5/5/2025) siang.
Pemberontakan di Kalimantan Selatan ini dilakukan oleh buruh tambang batu bara Pulau Laut yang dioperasionalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Mereka memandang PKBT adalah sarana untuk perjuangan melawan ketidakadilan, serta untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan.
“Ini ada dalam riset Erdiana Finki Zahroh tentang perusahaan tambang batu bara Pulau Laut, Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tahun 1903-1930 (Kajian Sejarah Sosial Ekonomi),” jelasnya.
Dalam riset itu, lanjut Mansyur, organisasi berfungsi sebagai jembatan yang melampaui perbedaan-perbedaan etnis, PKBT memutuskan memperpendek jarak sosial antara berbagai kategori buruh, karyawan, pedagang kecil dan penduduk setempat.
Pemberontakan ini bermula saat mulai beroperasinya tambang batu bara terbesar di Pulau Laut (sekarang Kabupaten Kotabaru), dengan penanaman modal investor Belanda, pada 1903.
Tahun 1910, tambang ini diperkirakan telah menghasilkan 25% pemasukan dari semua ekspor Hindia Belanda.
Produksi tambang-tambang besar ini diekspor, sementara hasil kegiatan-kegiatan produksi yang lebih kecil diarahkan untuk pemasaran setempat.
Kualitas batu bara yang rendah dan tersedianya batu bara dari Eropa yang lebih murah, terutama dari Inggris, menyebabkan kemunduran pertambangan Belanda di Kalimantan pada tahun 1930-an.
Pada era menjelang krisis ini, dinamika terjadi ketika muncul banyak penolakan kerja sebagai perlawanan dari para buruh tambang batu bara Pulau Laut.
“Hal ini telah menggemparkan pejabat-pejabat kolonial Belanda. Mereka mulai menyadari kalau disiplin yang dijalankan dengan kekerasan atau dengan hukum cambukan, tidak menaikkan wibawa Kolonial Belanda,” jelas Mansyur.
Terbukti, para buruh tambang dari waktu ke waktu mulai tidak patuh lagi terhadap pimpinan perusahaan.
Sebab yang terjadi di masa itu malah membuat para buruh menjadi berani dan berontak kepada pimpinan perusahaan.
Bahkan pemberlakuan hukuman cambuk bagi para buruh tidak membuat jera. Beberapa pekerja tambang seperti Usup, Musa, dan Djabar sangat terbiasa dengan kekerasan.
Sebagaimana juga banyak buruh dari kalangan narapidana lainnya, yang menggunakan ilmu kebalnya, sehingga berani berbuat sehendak hati. “Bagi mereka, hukuman pencabukan merupakan hal wajar,” kata Mansyur.
Selain menolak bekerja, para buruh juga banyak melarikan diri karena pengaruh budaya kekerasan yang dipakai pemerintah kolonial dalam mempekerjakan para kriminal sebagai buruh.
“Keberadaan buruh dari para narapidana ini menjadikan kondisi kerja menjadi semakin brutal dan memburuk,” ujarnya.Bahkan pada tahun 1923, Inspektur Perburuhan melaporkan bahwa dalam jangka waktu 6 bulan, telah terjadi 114 kasus cedera fisik serta serangan sesama kuli napi, dengan 24 kasus fatal. Masalah lain juga terjadi akibat penggunaan narapidana sebagai buruh di tambang tersebut.
Di antaranya terkait pembagian jatah makanan yang tidak merata, serta mutunya buruk. Sepulang bekerja, para buruh tersebut sering tidak mendapat makanan yang menjadi jatahnya.
Akibat dicuri oleh rekan-rekan sesama buruh tambang. Alhasil mereka merasakan lapar terus-menerus, dan tidak sanggup lagi menanggung kesengsaraan. Kuli-kuli itu lalu melarikan diri atau menolak bekerja.
“Para pekerja tambang hidup bersama dalam satu barak panjang. Makanya, pencurian uang atau barang sering terjadi,” beber Mansyur.
Begitu juga dengan perawatan medis sangat tidak memadai. Angka kematian serta kebutuhan akan perawatan di rumah sakit sangat tinggi.
Kekerasan cenderung meningkat ketika semua orang yang berhubungan dengan tambang Pulau Laut menghadapi kesulitan ekonomi.
Berbagai pelaku, seperti anggota kepolisian, pengawas, mandor di tambang, staf administratif Belanda yang bertanggung jawab atas pengaturan persiapan makanan semua cenderung menyalahgunakan kekuasaannya.
“Mereka melakukan korupsi dan kekerasan dalam upaya mencari status dan kekayaan, atau untuk bertahan hidup,” tuntasnya.
Editor : Muhammad Rizky